Kisah Pertempuran di Kamal

PERISTIWA perlawanan yang heroik dari Letnan Ramli di Kamal dan kawan-kawannya memberi kesan kepada Belanda bahwa semangat perjuangan Rakyat Madura sangat tinggi dan tetap bergelora, begiru juga perlawanan dari daerah -daerah lain juga meluap-luap.

GUGURNYA LETNAN R. MOHAMMAD RAMLI

Pada hari jum’at tanggal 5 Juli 1946, sekitar pukul 08:00 terlihat enam buah tank amphibi dan dilindungi oleh tiga buah pesawat udara jenis Mustang menuju Kamal, dan pesawat udara tersebut menembaki daerah pantai, dan pesawat udara tersebut menembaki daerah pantai yang diduga terdapat pos-pos pertahanan kita, yang kemudian 6 buah tank amphibi Belanda terbagi dua menuju sasaran daerah pelabuhan DKA dan pelabuhan Pier Timur.

Letnan R. Mohammad Ramli dengan kejadian yang dihadapinya memerintahkan kepada anggota Seksinya melalui Komandan Regunya untuk tetap mempertahankan pos-posnya sekuat mungkin jangan sampai tentara Belanda dapat mendarat.

Perlu diketahui Mohammad Ramli adalah seorang Perwira BKR dengan pangkat Letnan, yang dipercaya untuk memimpin Seksi I Kompi IV Batalyon III Resimen Madura Barat, dibawah pimpinan Mayor Mohammad Imbran dan bertugas untuk mempertahankan daerah pantai Kamal, Pier Timur dan Jungjate.

Tiga buah tank amphibi telah dapat mendarat dan menuju/melalui pelabuhan Pier Timur ke darat dengan mengeluarkan tembakan-tembakan dan dalam hal tersebut Letnam R. Mohammad Ramli memimpin Seksinya untuk menghadapi jangan sampai mendarat. Dengan kekuatan dua regu yang bersenjatakan campuran dan diperkuat satu pucuk PSU kaliber 7 mm dan satu pucuk MG kaliber 7,7 mm dapat membalas tembakan-tembakan dari tiga tank amphibi tersebut.

Karena kekuatan senjata yang tidak seimbang terpaksa sebagian regunya diperintahkan untuk mundur dan melindungi sebagian regu lainnya dibawah pimpinan Letnan R. Mohammad Ramli yang menpertahankan pintu masuk dari Pier Timur dengan bersenjatakan pistol, keris dan pedang.

Dalam mempertahankan pintu Pier Timur tersebut, Letnan R. Mohammad Ramli dengan sebagian anggota regunya tetap melakukan tembak-menembak dengan tank amphibi terdepan dan akhirnya Letnan R. Mohammad Ramli berusaha naik ke atas tank amphibi dan tertembak sehingga gugur.

Di lain pos-pos pertahanan di daerah Pelabuhan DKA sebelah Barat mereka masih dapat melakukan perlawanan-perlawanan sehingga pihak Belanda tidak meneruskan penyerangannya lebih jauh ke daratan di Kamal. Dan sekitar pukul 13:00 tentara Belanda kembali ke Surabaya.

Almarhum R. Mohammad Ramli telah gugur, atas permintaan keluarganya (Ayah dan Ibunya) dimakamkan di pemakaman Asta Tinggi Sumenep, makam keluarga raja-raja Sumenep.

KERUGIAN KITA DALAM PERTEMPURAN KAMAL

Personel yang gugur :

  1. Letnan Satu R. Mohommad Ramli
  2. Letnan Abdullah (Sampang)
  3. Letnan Singosastro (Bangkalan)
  4. Tamtama Timbang (Kamal)
  5. Tamtama Bunadin (Kamal)
  6. Tamtama Reken (Kamal)
  7. Tamtama Lawi (Kamal)
  8. Tamtama Jalal (Kamal)
  9. Tamtama Munir (Kamal)

Personel yang luka :

  1. Letnan Saleh (Sumenep)
  2. Letnan Haris (Sumenep)
  3. Tamtama Kasidin (Kamal)
  4. Tamtama Hanan (Kamal)
  5. Tamtama Junus (Kamal)
  6. Tamtama Na’im (Kamal)
  7. Pimpinan DKA Sarmani (Surabaya)
  8. Tamtama yang namanya tidak dikenal (Ketapang/Sampang)

Materiil yang dirampas :

  1. MG kaliber 7,7 mm, satu pucuk
  2. Mesin Tulis
  3. Kendaraan Sedan
  4. Barang-barang milik Kepolisian Kamal

Belanda dapat menangkap empat orang yang masing-masing bernama :

  1. Norimin, berasal dari Desa Baturubuh Kecamatan Kamal
  2. Marzuki, berasal dari agency Kamal
  3. Pak Ramjis, berasal dari Desa Kamal
  4. Pak Roji, bersak dari Desa Kamal

KERUGIAN TENTARA BELANDA

Dari pihak Belanda tidak diketahui berapa jumlah yang jatuh korban, dan menurut keterangan beberapa orang korban, mereka diangkut dan dimasukkan ke dalam tank amphibi.

GUGURNYA LETNAN SINGOSASTRO DI PELABUHAN DKA KAMAL

Batalyon III dari Resimen 35 (Resimen 5 Madura barat) yang berkedudukan di kamal bermarkas di Rumah Dinas DKA Kamal, telah menempatkan senjata mitraliurnya di pertigaan sebelah Barat Masjid Jamik Kamal. Senjata tersebut dipertanggungjawabkan kepada Letnan Hasiri dan anggotanya, antara lain Kopral Wani dengan beberapa anggota lainnya.

Mitraliur itu diarahkan ke Timur untuk menjaga kemungkinan datangnya musuh yang diperkirakan menyerang dari arah Timur. Letnan Singosastro yang dibantu oleh Kopral Buhari dan Amrun ditugaskan untuk penarikan bom-bom tarik yang ditanam sebelumnya, berada disebelah Barat pertahanan Letnan Hasiri tersebut, dan penanaman bom-bom itu telah menjadi siasat pertahanan pantai untuk mencegah sewaktu-waktu musuh mengadakan pendaratan atau pengintaian di pantai.

Sebelum pendaratan tentara Belanda dimulai, mereka telah mengeluarkan tembakan gencar dari laut. Dan saat terjadinya tembakan tersebut, Letnan Abdullah pada waktu itu berada di sekitar Stasiun DKA Kamal untuk pulang ke Pamekasan dan ia sempat menanyakan kepada Kopral Buhari yang sedang bersiap-siap untuk penarikan bom-bom. Dengan terjadinya serangan tersebut Letnan Abdullah masih berkeinginan untuk melihatnya dan tidak lama kemudian tentara Belanda telah berada di muka pertahanan dengan bergerak maju di dekat gerbong kereta api dengan mengeluarkan tembakan menuju ke pertahanan kita.

Dengan terjadinya serangan tersebut mitraliur yang semula digerakkan ke Timur diubah arahnya ke Selatan dan terus mengadakan tembakan pembalasan terhadap serangan tentara Belanda sampai kehabisan peluru. Sedang Letan Singosastro sendiri pada waktu itu sedang sibuk untuk meledakkan bom-bomnya, namun kesemuanya tidak meledak tanpa diketahui sebabnya. Letnan Singosastro dengan gagalnya bom-bom yang tidak meledak itu dengan segala upaya masih sempat minta sisa granat dari Kopral Buhari dan granat dilemparkan ke sasaran musuh namun granat itu tidak meledak juga, dan Letnan Singosastro dalam keadaan panik masih berteriak ke bagian mitraliur yang sedang kehabisasn peluru untuk melanjutkan tembakannya sampai ia tertembak oleh musuh dan meninggal ditempat.

Letnan Hasiri sendiri selaku penanggung jawabdari mitraliur masih sempat mengundurkan diri termasuk para anggotanya yang lain ke jurusan Utara untuk bergabung dengan Markas Batalyonnya. Tentara Belanda masih terus melanjutkan serangannya ke Utara disekitar rel kereta api untuk menguasai daerah pertahanan Kamal.

Adanya korban dipihak kita sebagaimana tersebut diatas dan jenazahnya dikebumikan di Pongkoran dekat dengan Stasiun Kereta Api (sekarang dipindah di Taman Makam Pahlawan Jl. Soekarno Hatta Bangkalan).

Sehari setelah peristiwa Letnan Ramli dan Letnan Singosastro itu, Belanda datang kembali ke Kamal dengan Komandan Mayor Smith beserta stafnya dan sempat berunding dengan satu Tim yang diketuai oleh Kahar Sosrodanukusumo sebagai Utusan Pemerintah Madura dengan para anggota R.A. Ruslan Cakraningrat, Mr. Sis Cakraningrat, R. Abdul Rasyid dan Zainal Alim. Pemintaan Belanda untuk melakukan barter dengan Pemerintah Madura ditolak mentah-mentah oleh Tim.

Sejak itu Belanda memperhebat gangguan provokasi dan memperkuat blokade ekonomi. Pada bulan Pebruari 1947, satu pleton tentara Belanda mendarat di Kamal lagi dan melancarkan tembakan-tembakan gencar terhadap Markas Tentara Nasional Indonesia setempat. Batalyon Imbran sejak itu bubar dan daerah Batuporron, Kamal dan Tanjung Piring diambil alih pertahanannya oleh Batalyon Hanafi (disebut Batalyon I Resimen 35).

Dikutip dari : Buku Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Madura

Sejarah Kabupaten Karo Zaman Kemerdekaan

Kabar-kabar angin bahwa Belanda akan melancarkan agresi I militernya terhadap Negara Kesatuan Republik  Indonesia kian semakin santer, puncaknya, pagi tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan ke seluruh sektor pertempuran Medan Area. Serangan ini mereka namakan “Polisionel Actie” yang sebenarnya suatu agresi militer terhadap Republik Indonesia yang usianya baru mendekati 2 tahun.

Pada waktu kejadian itu Wakil Presiden Muhammad Hatta berada di Pematang Siantar dalam rencana perjalanannya ke Banda Aceh. Di Pematang Siantar beliau mengadakan rapat dengan Gubernur Sumatera  Mr. T. Muhammad Hasan. Dilanjutkan pada tanggal 23 Juli 1947 di Tebing Tinggi. Pada arahannya dengan para pemimpin-pemimpin perjuangan,  wakil presiden memberikan semangat untuk terus bergelora melawan musuh dan memberi petunjuk dan arahan menghadapi agresi Belanda yang sudah dilancarkan 2 hari sebelumnya. Namun Wakil Presiden membatalkan perjalanan ke Aceh dan memutuskan kembali ke Bukit Tinggi, setalah mendengar jatuhnya Tebing Tinggi, pada tanggal 28 Juli  1947. Perjalanan Wakil Presiden berlangsung di tengah berkecamuknya pertempuran akibat adanya serangan-serangan dari pasukan Belanda.

 Pejuang kemerdekaan

Rute yang dilalui Wakil Presiden adalah Berastagi-Merek-Sidikalang-Siborong-borong-Sibolga-Padang Sidempuan dan Bukit Tinggi. Di Berastagi, Wakil Presiden masih sempat mengadakan resepsi kecil ditemani Gubernur Sumatera Mr. T. Muhammad Hasan, Bupati Karo Rakutta Sembiring dan dihadiri Komandan Resimen I Letkol Djamin Ginting’s, Komandan Laskar Rakyat Napindo Halilintar Mayor Selamat Ginting, Komandan Laskar Rakyat Barisan Harimau Liar (BHL) Payung Bangun dan para pejuang lainnya, di penginapan beliau Grand Hotel Berastagi. Dalam pertemuan itu wakil presiden memberi penjelasan tentang situasi negara secara umum dan situasi khusus serta hal-hal yang akan dihadapi Bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

Selesai memberi petunjuk, kepada beliau ditanyakan kiranya ingin kemana, sehubungan dengan serangan Belanda yang sudah menduduki Pematang Siantar dan akan menduduki Kabanjahe dan Berastagi. Wakil Presiden selanjutnya melakukan: “Jika keadaan masih memungkinkan, saya harap supaya saudara-saudara usahakan, supaya saya dapat ke Bukit Tinggi untuk memimpin perjuangan kita dari Pusat Sumatera”.

Setelah wakil presiden mengambil keputusan untuk berangkat ke Bukit Tinggi via Merek, segera Komandan Resimen I, Komandan Napindo Halilintar dan Komandan BHL, menyiapkan Pasukan pengaman. Mengingat daerah yang dilalui adalah persimpangan Merek, sudah dianggap dalam keadaan sangat berbahaya.

Apabila Belanda dapat merebut pertahanan kita di Seribu Dolok, maka Belanda akan dengan mudah dapat mencapai Merek, oleh sebab itu kompi markas  dan sisa-sisa pecahan pasukan yang datang dari Binjai, siang harinya lebih dahulu dikirim ke Merek. Komandan Resimen I Letkol Djamin, memutuskan, memerlukan Pengawalan dan pengamanan wakil presiden, maka ditetapkan satu pleton dari Batalyon II TRI Resimen I untuk memperkuat pertahanan di sekitar gunung Sipiso-piso yang menghadap ke Seribu Dolok, oleh Napindo Halilintar ditetapkan pasukan Kapten Pala Bangun dan Kapten Bangsi Sembiring.

Sesudah persiapan rampung seluruhnya selesai makan sahur, waktu itu kebetulan bulan puasa, berangkatlah wakil presiden dan rombongan antara lain: Wangsa Wijaya (Sekretaris Priadi), Ruslan Batangharis dan Williem Hutabarat (Ajudan), Gubernur Sumatera Timur Mr. TM. Hasan menuju Merek. Upacara perpisahan singkat berlangsung menjelang subuh di tengah-tengah jalan raya dalam pelukan hawa dingin yang menyusup ke tulang sum-sum.

Sedang sayup-sayup terdengar tembakan dari arah Seribu Dolok, rupanya telah terjadi tembak-menembak antara pasukan musuh / Belanda dengan pasukan-pasukan kita yang bertahan di sekitar Gunung Sipiso-piso.

Seraya memeluk Bupati Tanah Karo Rakutta Sembiring, wakil presiden mengucapkan selamat tinggal dan selamat berjuang kepada rakyat Tanah Karo. Kemudian berangkatlah wakil presiden dan rombongan, meninggalkan Merek langsung ke Sidikalang untuk selanjutnya menuju Bukit Tinggi via Tarutung, Sibolga dan Padang Sidempuan.

Sementara itu, keadaan keresidenan Sumatera Timur semakin genting, serangan pasukan Belanda semakin gencar. Akibatnya, ibu negeri yang sebelumnya berkedudukan di Medan pindah ke Tebing Tinggi.

Bupati Rakutta Sembiring, juga menjadikan kota Tiga Binanga menjadi Ibu negeri Kabupaten Karo, setelah Tentara Belanda menguasai Kabanjahe dan Berastagi, pada tanggal 1 Agustus 1947.

Namun sehari sebelum tentara Belanda menduduki Kabanjahe dan Berastagi, oleh pasukan bersenjata kita bersama-sama dengan rakyat telah melaksanakan taktik bumi hangus, sehingga kota Kabanjahe dan Berastagi beserta 51 Desa di Tanah Karo menjadi lautan Api.

Taktik bumi hangus ini, sungguh merupakan pengorbanan yang luar biasa dari rakyat Karo demi mempertahankan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat dengan sukarela membakar apa saja yang dimiliki termasuk desa dengan segala isinya.

Kenyataan itu telah menyebabkan wakil presiden mengeluarkan keputusan penting mengenai pembagian daerah dan status daerah  di Sumatera Utara  yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan surat ketetapan Wakil Presiden tanggal 26 Agustus 1947 yang dikeluarkan di Bukit Tinggi, maka daerah-daerah keresidenan  Aceh, Kabupaten Langkat, kabupaten Tanah Karo, dijadikan satu daerah pemerintahan militer dengan Teungku Mohammad  Daud Beureuh sebagai Gubernur Militer. Sedangkan daerah-daerah keresidenan Tapanuli, Kabupaten Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu menjadi sebuah daerah pemerintahan Militer dengan Dr. Gindo Siregar sebagai Gubernur Militer. Masing-masing Gubernur Militer itu diangkat dengan Pangkat Mayor Jenderal.

Selanjutnya melihat begitu besarnya pengorbanan rakyat karo ini, wakil presiden Drs. Mohammad Hatta menulis surat pujian kepada rakyat Karo dari Bukit Tinggi pada tanggal 1 Januari 1948. Adapun surat wakil presiden tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Bukittinggi, 1 Januari 1948
“Kepada Rakyat Tanah Karo Yang Kuncintai”.
Merdeka!
Dari jauh kami memperhatikan perjuangan Saudara-saudara yang begitu hebat untuk mempertahankan tanah tumpah darah kita yang suci dari serangan musuh. Kami sedih merasakan penderitaan Saudara-saudara yang rumah dan kampung halaman habis terbakar dan musuh melebarkan daerah perampasan secara ganas, sekalipun cease fire sudah diperintahkan oleh Dewan Keamanan UNO.
Tetapi sebaliknya kami merasa bangga dengan rakyat yang begitu sudi berkorban untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan kita.
Saya bangga dengan pemuda Karo yang berjuang membela tanah air sebagai putra Indonesia sejati. Rumah yang terbakar, boleh didirikan kembali, kampung yang hancur dapat dibangun lagi, tetapi kehormatan bangsa kalau hilang susah menimbulkannya. Dan sangat benar pendirian Saudara-saudara, biar habis segala-galanya asal kehormatan bangsa terpelihara dan cita-cita kemerdekaan tetap dibela sampai saat yang penghabisan. Demikian pulalah tekad Rakyat Indonesia seluruhnya. Rakyat yang begitu tekadnya tidak akan tenggelam, malahan pasti akan mencapai kemenangan cita-citanya.
Di atas kampung halaman saudara-saudara yang hangus akan bersinar kemudian cahaya kemerdekaan Indonesia dan akan tumbuh kelak bibit kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Karo, sebagai bagian dari pada Rakyat Indonesia yang satu yang tak dapat dibagi-bagi.
Kami sudahi pujian dan berterima kasih kami kepada Saudara-saudara dengan semboyan kita yang jitu itu: “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”.
Saudaramu,
MOHAMMAD HATTA
Wakil Presiden Republik Indonesia

Selanjutnya, untuk melancarkan roda perekonomian rakyat di daerah yang belum diduduki Belanda, Bupati Rakutta Sembiring mengeluarkan uang pemerintah Kabupaten Karo yang dicetak secara sederhana dan digunakan sebagai pembayaran yang sah di daerah Kabupaten Karo.

Akibat serangan pasukan Belanda yang semakin gencar, akhirnya pada tanggal 25 Nopember 1947, Tiga Binanga jatuh ke tangan Belanda dan Bupati Rakutta Sembiring memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Karo ke Lau Baleng. Di Lau Baleng, kesibukan utama yang dihadapi Bupati Karo beserta perangkatnya adalah menangani pengungsi yang berdatangan dari segala pelosok desa dengan mengadakan dapur umum dan pelayanan kesehatan juga pencetakan uang pemerintahan Kabupaten Karo untuk membiayai perjuangan.

Setelah perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, Pemerintah RI memerintahkan seluruh Angkatan Bersenjata Republik harus keluar dari kantung-kantung persembunyian dan hijrah ke seberang dari Van Mook yaitu daerah yang dikuasai secara de jure oleh Republik.

Barisan bersenjata di Sumatera Timur yang berada di kantung-kantung Deli Serdang dan Asahan Hijrah menyeberang ke Labuhan Batu. Demikian pula pasukan yang berada di Tanah Karo dihijrahkan ke Aceh Tenggara, Dairi dan Sipirok Tapanuli Selatan. Pasukan Resimen I pimpinan Letkol Djamin Ginting hijrah ke Lembah Alas Aceh Tenggara. Pasukan Napindo Halilintar pimpinan Mayor Selamat Ginting hijrah ke Dairi dan pasukan BHL pimpinan Mayor Payung Bangun hijrah ke Sipirok Tapanuli Selatan.

Berdasarkan ketentuan ini, dengan sendirinya Pemerintah Republik pun harus pindah ke seberang garis Van mook, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Karo yang pindah mengungsi dari Lau Baleng ke Kotacane pada tanggal 7 Pebruari 1948. Di Kotacane, Bupati Rakutta Sembiring dibantu oleh Patih Netap Bukit, Sekretaris Kantor Tarigan, Keuangan Tambaten S. Brahmana, dilengkapi dengan 14 orang tenaga inti.

Selanjutnya untuk memperkuat posisi mereka, Belanda mendirikan Negara Sumatera Timur. Untuk daerah Tanah Karo Belanda menghidupkan kembali stelsel atau sistem pemerintahan di zaman penjajahan Belanda sebelum perang dunia kedua.

Administrasi pemerintahan tetap disebut Onder Afdeling De Karo Landen, dikepalai oleh seorang yang berpangkat Asisten Residen bangsa Belanda berkedudukan di Kabanjahe. Di tiap kerajaan (Zeifbesturen) wilayahnya diganti dengan Districk sedangkan wilayah kerajaan urung dirubah namanya menjadi Onderdistrick.

Adapun susunan Pemerintahan Tanah Karo dalam lingkungan Negara Sumatera Timur adalah: Plaatslijkbestuur Ambteenaar, A. Hoof. Districthoofd Van Lingga, Sibayak R. Kelelong Sinulingga, Districhoofd Van Suka, Sibayak Raja Sungkunen Ginting Suka, Districhoofd Van Sarinembah, Sibayak Gindar S. Meliala, Districthoofd Van Kuta Buluh, Sibayak Litmalem Perangin-angin.

Ditulis Oleh : Sion Sembiring

Sumber

Perang-Perang di Indonesia

I/Permesta – Dalam sejarah TNI AU, pembumihangusan separatis PRRI/Permesta, (1958), menorehkan peperangan udara “spektakuler”. P-51 Mustang dan B-25 mencabik-cabik pertahanan PRRI/Permesta di Padang dan Manado. PRRI diembrioi dengan lahirnya Dewan Gajah dan Dewan Banteng, 20 dan 22 Desember 1955. Gerakan separatis ini disikapi Jakarta dengan membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah. Sikap Jakarta inilah yang dibalas “pemberontak” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), 15 Februari 1958.

Memang seperti penyakit menular. Letkol Ventje Sumual mengumumkan SOB yang sekaligus menandai proklamasi Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), 2 Maret 1957. Jakarta segera membentuk operasi gabungan APRI. Di Sumatera digelar operasi “17 Agustus”, di Sulawesi digelar operasi “Merdeka”. P-51, B-25, dan C-47 Dakota disiapkan untuk operasi ini. Dari kedua kelompok, Permestalah yang menakutkan AURI. Karena memiliki beberapa P-51 dan B-26 yang diterbangkan pilot-pilot bayaran dari Amerika, Taiwan, dan Filipina.

Dalam menghadapi PRRI, AURI menyiapkan hingga 40 pesawat hampir seluruh kekuatan di Tanjung Pinang. Berturut-turut dalam operasi perebutan, B-25 dan P-51 menghujani dengan senapan mesinnya Lanud Simpang Tiga Pekanbaru (12 Maret), kota Medan (17 Maret), serta kota Padang (17 April). 17 hari kemudian, Bukittinggi juga jatuh ke tangan pasukan APRI.

Di Selebes, kembali AURI menggelar operasi dengan menidurkan radio Permesta di Manado (22 Februari 1958), merebut keunggulan udara di Mapanget, Tasuka, Morotai, dan Jailolo (5 Mei), hingga mandulnya Permesta 23 Mei. Begitu gencarnya pertempuran di darat maupun dari udara, sempat memancing pesawat Lockheed U-2 Dragon Lady. Pesawat ini pernah dimanfaatkan mengintai pulau Natuna yang disiapkan untuk menggempur Jakarta. Buntut perang ini memperburuk hubungan Jakarta-Washington. CIA ternyata berada dibelakang semua aksi itu.

 Pesawat pencegat P-51 Mustang Skadron-3 AURI/Dispen AU 
Lewat perang ini pula lahir ace kalau boleh menyebut pertama Indonesia. P-51 Mustang yang diterbangkan Kapten Udara IGN Dewanto menembak jatuh B-26 Permesta yang diterbangkan Allen Lawrence Pope. Peristiwa heroik ini terjadi 18 Mei 1958.

Trikora – Dengan lantang, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan, “… oleh karena Belanda masih melanjutkan kolonialisme di tanah air kita…, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, juga yang berada di Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando.” Tiga tahap rencana operasi : infiltrasi, penghancuran, dan konsolidasi, segera disusun. Pesawat, kapal perang, radar, tank, senjata, disiapkan.

Guna memuluskan operasi, dibentuklah Komando Mandala yang membawahi unsur AD, AL, AU, dan Kohanudgab Mandala, 11 Januari 1962. Sebagai panglima komando mandala yang berada langsung di bawah Panglima KOTI Presiden Soekarno, dipercayakan kepada Mayjen Soeharto. Adapun wakil panglima mandala ditunjuk Komodor Laut Soebono dan Komodor Udara Leo Wattimena.

AU Belanda diperkuat 24 pesawat buru sergap Hawker Hunter Mk-06 yang berpangkalan di Biak, enam helikopter Aloutte, 10 Neptune, setengah skadron C-47 serta dua unit radar tipe 15 Mk-IV di Numfor dan pulau Wundi. Terbatasnya daya jangkau MiG-17 dan P-51, menjadi kendala bagi AURI, karena AU Belanda masih didukung AD dan AL.

Namun begitu, operasi-operasi pengintaian dan infiltrasi telah dilaksanakan. Seperti mengejar kapal selam di Morotai, menembak kapal asing, menyerang kapal Belanda di pulau Gag di perairan Irian Barat, sampai menerjunkan PGT dan RPKAD. Operasi penyusupan ini diberi nama Banteng Ketaton.

Dalam operasi penerjunan, pesawat C-47 selalu mendapat pengawalan dari P-51 dan B-25/26. Berhadapan dengan kekuatan udara Belanda pun sudah terjadi di sini. Seperti usai penerjunan di Kaimana, jatuh korban. Pesawat angkut C-47 yang diterbangkan Kapten Djalaluddin Tantu, ditembak jatuh ke laut dalam penerbangan pulang oleh Neptune Belanda. Namun begitu, AURI boleh berbangga. Karena secara keseluruhan, keunggulan udara dapat diraih.

Sekiranya AURI tidak siap, tentu tidak mungkin keunggulan di udara dicapai sehingga penyusupan-penyusupan lewat udara dapat dilakukan yang tidak jarang dilaksanakan juga dengan formasi C-130. Untuk menghadapi Operasi Jayawijaya, AURI sengaja menyiapkan unsur udaranya secara besar-besaran. Lihat saja, bomber (10 Tu-16 dan 10 Tu-16 KS), enam B-25 dan B-26 (empat cadangan), delapan IL-28 dengan dua cadangan. Unsur angkut dan SAR masing-masing delapan C-130 dengan dua cadangan, 20 C-47 Dakota, enam Mi-4 dan Bell-204, lima UF Albatros serta dua Twin Otter. Unsur serang pertahanan udara dan serang darat masing-masing disiapkan tujuh P-51, dan 18 MiG-17 Fresco. Disamping itu, AURI juga menyiapkan dua batalion pasukan tempurnya yang sangat disegani kala itu, Pasukan Gerak Tjepat (PGT). Radar-radar turut ditempakan di Morotai, Bula, dan Saparua.

Walau perang terbuka urung berkecamuk, beberapa pesawat AURI mengalami kecelakaan. Tercatat 2 P-51, 2 MiG-17, 1 C-47, 1 Albatros, 2 Il-28, dan 1 B-26, mengalami kecelakaan dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peristiwa ini, memakan korban lebih kurang 20 penerbang beserta awak-nya. Beberapa kali penerjunan yang dilakukan di Kaimana, Fak Fak, Sorong, Klamono, Teminabuan, dan Merauke, juga mengakibatkan gugurnya 94 prajurit PGT.

Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan RI, di propinsi paling timur ini muncul gerombolan yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Lodewyk Mandatjan. Operasi kembali di gelar. Sebuah B-25 diterbangkan LU I Suwadji dan B-26 diterbangkan Letkol P Soedarman, menggempur OPM di desa Tindowi, 90 km dari Manokwari, Agustus 1965. Masih di bulan Agustus, B-26 mendapat tugas mengamankan sekaligus menolong satu regu Kopasgat dan Polisi yang dikepung 12.000 anggota OPM. Operasi sukses. Tidak ada yang terluka, Alhasil, operasi pembebasan Irian Barat menjadi catatan sejarah penting sebagai operasi gabungan terbesar yang pernah dirancang dan dilaksanakan ABRI (sekarang TNI).

Dwikora – Belum hilang penat dari bumi cendrawasih (konflik dihentikan 18 Agustus 1962), AURI sudah dihadapkan lagi kepada “pilihan politik” untuk menyiapkan alutsistanya menghadapi negara jiran Malaysia. Ini berawal dari pidato Soekarno yang mengatakan ingin membantu rakyat Kalimantan Utara yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Ajakan “perang” Soekarno yang terkenal dengan Dwikora ini, diucapkannya di Jakarta, 3 Mei 1964.

Tidak kalah hebat dengan Trikora, 8 Tu-16, 4 P-51, 9 B-25, 2 C-130, 11 C-47, serta 4 Il-14, dinyatakan siap. ALRI juga menyatakan kesiapannya dengan menempatkan ratusan kapal didukung pesawat terbang serta beberapa batalion marinir. Celakanya, kekuatan AURI harus berhadapan dengan AU Inggris dan AU Australia yang melindungi negara persemakmurannya. Kekuatan gabungan Inggris-Australia diduga terdiri dari 50-an bomber, 24 Hawker Hunter, 24 Gloster Javelin, 30 F-86 Sabre, serta 6 skadron pesawat angkut dan 12 helikopter. Belum dihitung skadron rudal Blood Hound serta 2 skadron pesawat stand by di Australia. Pertahanan Malaysia makin sempurna dengan dukungan pasukan darat dan laut (27 batalion, 16 batalion artileri, belasan kapal, serta pasukan Gurkha).

Sekali lagi, gelar pasukan segitu besar harus diakhiri di meja perundingan, seperti halnya Trikora. Meletusnya pemberontakan G 30S/PKI, telah menyita perhatian publik serta militer yang memaksa para elit negara harus segera menghentikan konfrontasi. Pasukan segera ditarik. Sebuah C-130 Hercules AURI diterbangkan Mayor Djalaluddin Tantu yang sekiranya menerjunkan 1 kompi PGT di Malaka, hilang pada tanggal 1 September 1964.

Penerjunan di Dili – Menurut beberapa pengamat militer Indonesia, operasi penerjunan di kota Dili, 7 Desember 1974, merupakan operasi lintas udara (Linud) terbesar yang pernah dilaksanakan TNI. Satu batalion pasukan tempur terdiri dari Grup-1 Kopassandha dan Brigade 18/Linud Kostrad yang sebagian besar dari Batalion-502/Raiders Jawa Timur, diterjunkan di pagi buta dari sembilan pesawat angkut berat C-130 Hercules Skadron Udara 32 TNI AU.

Perebutan Dili diputuskan Menhankam/Pangab Jenderal TNI M Panggabean, 4 Desember di Kupang. Sebelum perebutan Dili, Fretilin sudah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI dalam perebutan Benteng Batugade (17 Oktober). Garis besarnya, operasi ini dilakukan dalam tiga sortie. Sortie pertama dari Lanud Iswahyudi Madiun, dengan droping zone (DZ) Dili. Diterjunkan Grup-1 Kopassandha dan Yon Linud 501. Sortie berikutnya diberangkatkan dari Penfui Kupang dengan DZ Komoro. Ikut dalam sortie ini Yon 502 dan Baret Merah yang menurunkan Denpur-1, disebut Nanggala-5. Sortie terakhir, direncanakan juga dari Kupang.

Kalau selama Trikora, airborne operation bisa sukses karena didukung pesawat tempur. Nah, di Dili, ini masalahnya. Bantuan tembakan udara tidak bisa diharapkan dari P-51 karena digrounded. Sementara T-33-Bird dan F-86 belum dipersenjatai. Dari tujuh bomber B-26, hanya dua yang serviceable. Pilotnya juga sebanyak pesawatnya. Ujung-ujungnya, dua C-47 disulap menjadi AC-47 gunship dilengkapi tiga senapan mesin kaliber 7,62 mm di sisi, mendampingi B-26.

Begitulah. Tepat pukul 05.45, peterjun pertama melompat keluar dari ramp door pesawat. Beberapa prajurit langsung gugur, karena ketika masih melayang di udara disambut timah panas Fretilin dari bawah. Termasuk pesawat. Empat C-130 terkena dihantam senapan mesin ringan dari bawah. Bahkan load master T-1312, Pelda Wardjijo, gugur karena peluru menembus badan pesawat.

Pasukan yang diterjunkan dengan cepat menguasai Dili. Pukul 07.45, kembali sortie kedua diterjunkan di Komoro. Petang itu juga, pemerintah segera mengumumkan bahwa Dili telah dibebaskan.

Bagi Kopasgat TNI AU, operasi ini penting. Gelar Kopasgat terjadi dua hari kemudian, 9 Desember, ketika delapan C-130 kembali menerjunkan Kostrad, Kopassus, dan 156 Kopasgat pukul 07.25. B-26 melindungi penerbangan kali ini. Tugas Kopasgat adalah membebaskan lapangan terbang Baucau, atau lebih populer dengan Vila Salazar Baucau dalam bahasa Portugis.

Detasemen Kopasgat dipimpin Kapten (Psk) Afendi. Operasi ini sekaligus membuktikan kemampuan Kopasgat melaksanakan Operasi Pembentukan dan Pengoperasian Pangkalan Udara Depan (OP3UD). Hanya bertahan 23 tahun, propinsi termuda ini lepas dari RI setelah jajak pendapat, 30 Agustus 1999. Sebuah perjuangan yang dramatis sekaligus menyisakan sejuta pertanyaan. (Sumber)

Reorganisasi Tentara Indonesia 1945-1946

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengumumkan berdirinya sebuah “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” yang di dalamnya mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berfungsi memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang lain. BKR secara organisasi ditempatkan di bawah KNIP sementara cabang-cabangnya di bawah KNI Daerah.

Pemuda-pemuda dengan berbagai macam latar belakang diperkenankan untuk mendaftarkan diri ke BKR, namun demikian kebanyakan pemuda yang mendaftarkan diri ke BKR adalah para pemuda mantan PETA, dan bisa dipastikan bahwa pimpinan-pimpinan BKR yang berada di pusat maupun daerah kebanyakan berada di tangan mantan perwira-perwira mantan PETA.

Korps perwira BKR dengan cepat merasa terikat dengan pemerintah, dan disiplin mereka pada umumnya jauh lebih baik dibandingkan organisasi-organisasi kelaskaran yang menolak melebur ke dalam BKR dan secara umum bersikap enggan menerima perintah dari pemerintah.

Sedangkan hambatan paling besar bagi BKR adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira. Seringkali kesatuan-kesatuan memilih komandan mereka sendiri, sehingga sebagai akibatnya kedudukan para komandan itu tidak lebih sebagai “primus inter pares” (yang pertama diantara sesama).

Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang memiliki fungsi memelihara keamanan. Dan karena statusnya meningkat menjadi tentara maka struktur organisasinya mengalami perubahan. Disinilah peran utama dari mantan perwira-perwira KNIL yang bergabung di dalam TKR, yang secara fungsi dan ilmu ketentaraan lebih berpengalaman dibandingkan para mantan PETA terutama pendidikan ke-staf-an, seperti pengorganisasian dan perencanaan militer.

Ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu juga bekas Mayor KNIL, Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Dan karena di kalangan orang-orang bekas PETA, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat perasaan kurang senang terhadap mantan opsir KNIL maka ia tidak diangkat sebagai Panglima Tentara, jabatan yang pada hari berikutnya diserahkan kepada Suprijadi, pemimpin legendaris pemberontakan PETA di Blitar. Tetapi pengangkatan itu hanyalah simbolis, karena sejak pemberontakan dalam Bulan Februari itu Suprijadi tak pernah muncul lagi.

Di lapangan dibentul 4 komandemen, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada mereka diberikan komando taktis, baik atas kesatuan TKR yang regular maupun atas sekian banyaknya badan perjuangan kelaskaran. Namun demikian diantara 4 komandemen yang dibentuk, hanya komandemen Jawa Baratlah yang berfungsi cukup baik yang pada waktu itu dipimpin oleh bekas Kapten KNIL Didi Kartasasmita dan “Kadet Bandung” Abdul Harris Nasution yang sampai tingkat tertentu menerapkan disiplin dan perencanaan militer menurut norma-norma militer Belanda.

Ketika sekutu benar-benar sampai ke pedalaman Jawa dan Sumatera untuk melucuti tentara-tentara Jepang dan membebaskan interniran Eropa, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk segera secara permanen mengisi jabatan Panglima dan Menteri Keamanan (Peratahanan). Karena pemerintah tidak menanggapi permintaan mereka, maka Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 November 1945 memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Jogjakarta untuk mengisi kedudukan panglima dan menteri keamanan.

Dalam rapat itu terpilihlah Soedirman, seorang bekas opsir PETA, sebagai panglima TKR. Oerip menjadi orang kedua dan karena kecewa dia lalu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai kepala staf Markas Besar TKR. Rupanya pada mulanya Oerip berharap ialah yang terpilih untuk menduduki jabatan puncak itu. Dia jauh lebih tua daripada Soedirman yang ketika itu berusia 33 tahun dan tak diragukan lagi bahwa dia merupakan perwira staf yang paling memenuhi persyaratan yang tersedia di Indonesia.

Segera setelah ia terpilih, Soedirman bergerak secara bijaksana dan luwes untuk mengkonsolidasikan kedudukannya. Berbeda dengan Oerip yang mengutamakan masalah teknis dan organisasi, maka Soedirman membaktikan diri terutama kepada masalah-masalah politik dalam mempersatukan tentara dan memberinya suatu pandangannya yang terpadu mengenai peranannya dalam revolusi.

Sidang itu juga memutuskan untuk memilih Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Keamanan. Namun dua hari kemudian pada tanggal 14 November 1945 Perdana Menteri Sjahrir menetapkan Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Keamanan dalam kabinetnya.

Tanggal 1 Januari 1946, Kementrian Keamanan diubah namanya menjadi Kementrian Pertahanan dan TKR dirubah namanya menjadi “Tentara Keselamatan Rakyat”. Tanggal 24 Januari 1946, “Tentara Keselamatan Rakyat” dirubah lagi namanya menjadi “Tentara Republik Indonesia” (TRI). Selain itu dibentuk pula sebuah Panitia Besar untuk reorganisasi tentara dengan Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai ketuanya dengan tugas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara.

Panitia ini didominasi oleh bekas opsir KNIL yang reputasinya sebagai ahli organisasi pada umumnya pun diakui oleh pemerintah atau pun oleh bekas opsir-opsir PETA. Dan pada tanggal 17 Mei 1946 menyampaikan hasil kerjanya kepada kabinet berupa usulan reorganisasi ketentaraan. Cara kerja panitia yang cukup baik itu membuktikan bahwa orang seperti Oerip hampir-hampir tak tergantikan dalam tentara, sehingga pemerintah lalu mengangkatnya kembali menjadi kepala staf tentara.

Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 1946, Kementrian Pertahanan dibawah Amir Sjarifuddin juga membentuk Staf Pendidikan Politik untuk tentara yang gunanya adalah menghapuskan “jejak-jejak” kolonialisme-feodalisme bagi mantan perwira KNIL dan fasisme bagi mantan perwira PETA. Staf pendidikan tersebut diantaranya terdiri dari Soekono Djojopraktinjo (Partai Sosialis), Anwar Tjokroaminoto (Masyumi), Wijono (Partai Sosialis), Mustopo (non-partisan), Farid Ma’roef (Masyumi) dan Soemarsono (Partai Sosialis). Dalam kelompok ini Partai Sosialis dan Masyumi diwakili secara baik, sementara organisasi-organisasi politik yang lainnya tidak.

Kemudian rapat tentara yang kedua diadakan pada tanggal 23 Mei 1946 yang dihadiri oleh para perwira markas besar dan semua panglima divisi serta resimen. Rapat menerima usul-usul reorganisasi yang diajukan oleh Oerip dan menyambut baik pengangkatannya kembali sebagai Kepala Staf. Dan salah satu hasil rapat yang penting adalah membentuk 10 Divisi Teritorial yang diberi nomer dan nama yang berkaitan dengan sejarah pra-kolonial serta mitologi Indonesia sebagai berikut :

(1) Divisi I Siliwangi, dengan panglimanya adalah Mayjend A.H. Nasution, bermarkas di Tasikmalaya
(2) Divisi II Sunan Gunung Jati, Mayjen Abdul Kadir, untuk daerah Cirebon hingga Pekalongan
(3) Divisi III Diponegoro, Mayjen Soedarsono, bermarkas di Jogjakarta
(4) Divisi IV Senopati, Mayjen Soediro, untuk daerah Solo dan sekitarnya
(5) Divisi V Ronggolawe, Mayjen Djatikoesoemo, untuk daerah Cepu dan sekitarnya (awalnya di Mantingan)
(6) Divisi VI Narotama, Mayjend Mayjend Soengkono, untuk daerah Kediri dan sekitarnya
(7) Divisi VII Suropati, Mayjend Imam Soedjai, untuk daerah Malang dan sekitarnya
(8) Divisi VIII Garuda, Kolonel Simbolon, untuk daerah Sumatera Selatan
(9) Divisi IX Banteng, Kolonel Ismail Lengah, untuk daerah Sumatera Tengah
(10) Divisi X Gajah, untuk daerah Sumatera Utara

Sumber Bacaan :

(1) Politik Militer Indonesia. Ulf Sundhaussen. LP3ES. 1986.
(2) Revoloesi Pemoeda. Ben Anderson. Sinar Harapan. 1988.

(Sumber)

Zakaria Perintis Kemerdekaan RI Dari Solok Selatan

Perjuangan kemerdekaan RI sejak tahun 1920-an telah sambung menyambung dilakukan oleh pemuda2 Indonesia, jauh sebelum Sumpah Pemuda di ikrarkan tahun 1928. Kita mengenal sebut saja Tokoh Pemimpin Bung Karno, atau dari ranah Minangkabau seperti Bung Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, yang telah mendharmabhaktikan kehidupannya bagi kemerdekaan Indonesia.

Tidak ketinggalan seorang putra Muaralabuh bernama Zakaria (lahir tahun 1905 di Sapan Pakan Rabaa Muara Labuh). Almarhum Zakaria merupakan anak pertama dari delapan bersaudara pasangan pasangan H. Adurahman Datuak Kali Bandaro (Haji Pukek) dengan istri Rafi’ah dari suku durian sirampak.

Tahun 1926 almarhum Zakaria ditangkap Belanda di Sungai Pangkua Pekan Rabaa Muaralabuh. Beliau pertama kali ditahan di penjara Muaralabuh, kemudian dipindahkan ke penjara Muaro di Padang, dan selanjutnya dikirim ke penjara Cipinang Jakarta. Selama dua tahun di penjara Cipinang terjadi kerusuhan massal dalam penjara Cipinang, maka tahun 1928 beliau dikirim ke Digul, yaitu sebuah kamp pengasingan bagi kaum nasionalis garis keras di Tanah Merah, sekitar 200 mil dari pantai menyusuri sungai Digul, Irian.

Mollly Bondan, seorang wanita Australia yang menikah dengan Mohammad Bondan wartawan dan pejuang kemerdekaan yang juga dibuang ke Digul oleh Belanda tahun 1932, dalam bukunya “Spanning a Revolution” (pustaka Sinar Harapan Jakarta 1992) banyak menceritakan tentang kehidupan para perintis/pejuang kemerdekaan melawan Belanda di kamp pengasingan Digul, termasuk upaya pelarian para tawanan yang terjadi tanggal 21 Juni 1936 karena tekanan mental, akibat perlakuan Belanda. Diantaranya peristiwa mengamuknya Sukur Datuk Bandaro Kuniang (salah seorang pejuang kemerdekaan berasal dari Sumatera), bersama teman-temannya Djmaludin Tahia.

Zakaria salah satu pejuang senasib dan beberapa orang lainnya, untuk mencegah mengamuknya Datuk Bandaro Kuning, karena tersebar isu pemulangan beberapa tawanan yang akan diangkut oleh sebuah kapal yang sedang berlabuh disungai Digul, membawa beberapa wartawan dan turis yang sedang menyelidiki perlakuan Pemerintah Belanda terhadap para tawanan politik di kamp konsentrasi Digul.

Pada waktu Jepang menguasai Indonesia tahun 1942 dan Belanda menyerah kepada Jepang, sekitar 500-an orang tawanan dari Tanah Merah diungsikan dari Belanda ke Australia. Dan dari 1200 orang tawanan politik/pejuang kemerdekaan yang di tahan Belanda di Tanah Merah , sekitar 300-an orang tawanan meninggal karena kelaparan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Juga penyakit malaria serta penyakit yang dikenal sebagai black water fever (Marshall p.103).

Menurut Jack Morrison (laporan Konferensi AIA 1965), bahwa ketika di Melbourne Zakaria (saat itu populer dengan nama Jack Zakaria) membentuk Komite Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944 (Lockwood p.21) dan mempunyai cabang di Sydney serta beberapa kota lainnya. Komite ini menyelenggarakan rapat-rapat umum yang menarik banyak perhatian masyarakat Australia, yang turut mendukung kemerdekaan Indonesia.

Upaya Belanda untuk menguasai Indonesia melalui NICA (Netherland Indische Civil Administration), berusaha mengirimkan persenjataan untuk memperkuat tentara Belanda melalui sekutu, yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Di pelabuhan Brisbane terjadi pemogokan buruh yang menolak memuat barang ke kapal, karena ketika buruh menemukan senjata yang akan dikirim Belanda dengan kamuflase fasilitas kesehatan. Komite kemerdekaan ini, bekerjasama dengan CENKIM di Brisbane yang telah menjadi “Ibu kota bayangan” bagi para Republicant Indonesia di luar negeri (Australia).

Karena kegiatannya di Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dan karena perkawinannya dengan seorang gadis Australia bernama Jean Rosanna Webster (Jean Zakaria), kelahiran 1922 di North Carlton Negara Bagian Victoria, Brisbane Quensland, maka Jack Zakaria diperiksa oleh Departemen Imigrasi Australia, dan hanya diijinkan untuk tinggal di Australia untuk sementara. Setelah perang dunia ke-II selesai akan dipulangkan ke Indonesia dengan rombongan terakhir orang-orang Indonesia yang dianggap telah bergabung dengan para pejuang lain melawan Belanda di Australia. Khusus Jack Zakaria, ia dipulangkan ke Indonesia, disamping kegiatan politiknya melawan Belanda, juga karena Zakaria telah menikah dengan wanita Australia berkulit putih, karena saat itu Australia menjalankan White Australian Policy (Diskriminasi terhadap kulit berwarna).

Menurut Jean Zakaria dalam laporan konferensi AIA tahun 1965, Zakaria tidak akan di deportasi dari Australia apabila ia memutuskan hubungan dengan istrinya. Selanjutnya Zakaria ditahan di penjara Pentridge Brisbane pada Desember 1946, dan pada 2 Mei 1947 Zakaria dipulangkan ke Indonesia. Perkembangan ini istrinya sama sekali tidak diberitahu tentang penahanan suaminya Zakaria. Bahkan Jean Zakaria dilarang mengikuti suaminya ke Indonesia, dengan alasan bahwa Indonesia tidak aman bagi orang Australia untuk berada di Indonesia pada saat itu.

Adapun kisah peranan Zakaria dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan upaya Belanda melalui NICA untuk kembali menjajah Indonesia, serta penderitaan Zakaria di Australia setelah menikah dengan Jean Rosanna Webster, banyak didapat dari dokumen yang ditinggalkan kepada anak tunggalnya yang bernama Nooraya Zakaria (lahir tahun 1947 di Melbourne). Nama Nooraya diambil/disamakan dengan nama adik kandung Zakaria di Sapan Muaralabuh (wafat tahun 1996).

Nooraya menemukan berkas surat-surat dari ayah kandungnya yang tetap disimpan apik oleh ibundanya Jean Rosanna Zakaria (wafat tahun 1979), sehingga Nooraya berkesimpulan betapa hangat dan tulusnya cinta Ibu dan Ayahnya. Walaupun Jean Rosanna Zakaria tahu bahwa Zakaria telah meninggal pada 12 Agustus 1948 di Yogyakarta dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Krapyak, Yogyakarta. Dan berita meninggalnya Zakaria disampaikan secara resmi oleh Konsulat Jenderal Belanda untuk Negara Bagian Victoria tanggal 9 Juni 1949.

Penulis sebagai kemenakan kandung almarhum Zakaria, telah ziarah pertama kali ke makam beliau tahun 1959 (bersama Nooraya (alm) adik kandung Zakaria, Djama’iah sepupu Zakaria, dipandu oleh Bapak H. Baharuddin Hamzah, SH (Dewan Penasehat Bakor Ikamass) yang saat itu mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dari cerita ibu kost Alm Zakaria di Suryoningratan 29A Yogyakarta, saat itu penulis mendapat banyak keterangan tentang penderitaan Zakaria, selalu dicari oleh mata-mata Belanda karena peranannya dalam pemogokan buruh pelabuhan di Australia, ketika sebuah kapal yang akan berlayar ke Indonesia memuat senjata untuk NICA di Indonesia. Sayang sekali tidak satupun barang-barang peninggalan Zakaria tersimpan ditempat kostnya.

Pada September 1995 Nooraya Zakaria beserta anaknya Philips datang kembali ke Indonesia. Kemudian kami berangkat bersama-sama ke Yogyakarta untuk ziarah ke makam ayahnya Zakaria, serta mengunjungi bekas ibu kost ayahnya di Suryoningratan 29A. Namun sayang sekali ibu kost dimaksud sudah uzur sehingga tidak bisa memberikan keterangan yang jelas tentang kehidupan terakhir Zakaria selama di Yogyakarta. Dan bulan Mei 1995 Nooraya mengunjungi Muaralabuh (keluarga bakonya) bertemu dengan (alm) Maetek Datuak Rangkayo Majolelo, adik kandung terakhir ayahnya.

Banyak cerita yang didengar Maetek tentang kakaknya Zakaria yang ditangkap Belanda tahun 1926, yang didengarnya dari orang-orang yang langsung melihat penangkapan itu. Banyak pula cerita yang menunjukkan kekejaman Belanda terhadap pejuang yang ditangkap Belanda tahun 1926 itu, terutama yang berkaitan dengan pemberontakan di Silungkang. Namun kini saksi hidup sudah tidak ditemukan lagi, kecuali orang tua yang tinggal di Mudiaklolo Muaralabuh yang pernah mengantarkan rokok untuk Zakaria di penjara Muaralabuh. Pada waktu itu orang tua dimaksud masih berumur 11 tahun.

Namun dari literatur yang ditemukan di Australia dan dihimpun oleh Nooraya Zakaria, dapat disimpulkan bahwa selama Zakaria berada di Australia sejak tahun 1942 sampai di deportasi ke Indonesia dari Brisbane bulan Juni 1947, perjuangan beliau melawan penjajahan Belanda tidak pernah terhenti, dengan menerbitkan pamflet, pertemuan-pertemuan umum serta menjadi Ketua Komite Kemerdekaan Indonesia di Melbourne, sampai memimpin pemogokan buruh pelabuhan di Brisbane.

Biografi

  1. Nama : Zakaria
  2. Tempat/Tanggal Lahir : Sapan, Pekan Rabaa, Muaralabuh, Tahun 1905
  3. Nama Ayah : Haji Abdurahman, gelar Datuak Kali Bandaro, dikenal dengan nama Haji Pukek dari suku Kampai.
  4. Nama Ibu : Rafi’ah dari suku Durian/Sirampak dalam kaum Datuak Rangkayo Majolelo.
  5. Saudara : 1. Zakaria (beliau adalah anak pertama)
  6. (Almh) Sya’bania
  7. (Alm) Ma’as
  8. (Alm) M Yunus.
  9. (Almh) Hj. Nooraya
  10. (Alm) Yahya, wafat tahun 1948 di Lampung, di tembak Belanda.
  11. (Almh) Hj. Saribulan
  12. Hj. Sori.
  13. (Alm) Umar Bakri, Maetek, Datuak Rangkayo Majolelo
  14. Istri :
  • Pertama :  (Almh) Maraya, Pekan Rabaa Muaralabuh, dengan anak Ramaisun.
  • Kedua :  Jean Rosanna Zakaria, dengan anak Nooraya Zakaria, dengan cucu Philips Zakaria.

(Sumber)

Mobile Brigade

Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibukota. Brimob turut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Moehammad Jasin, Pasukan Polisi Istimewa ini memelopori pecahnya pertempuran 10 November melawan Tentara Sekutu brimob merupakan kesatuan paling pertama di Indonesia, pada mas penjajahan Jepang Brimob dikenal dengan sebutan Tokubetsu kaesatsutai.

Pada 14 November 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir membentuk Mobile Brigade (Mobrig) sebagai ganti Pasukan Polisi Istimewa. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. Pembentukan Mobrig ini dimaksudkan Sjahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer.

Masa revolusi ketika masih bernama Pasukan Polisi Istimewa, Brimob turut terlibat langsung dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang terkenal heroik itu. Dipimpin Inspektur Polisi I Moehammad Jasin (sekarang letjen pol (purn), Pasukan Polisi Istimewa memelopori pecahnya pertempuran 10 November melawan tentara sekutu. Kesaksian ini diakui Jenderal TNI (Purn) Sidarto bahwa tanpa peranan Pasukan Polisi Istimewa tidak akan ada 10 November 1945.

Kesaksian ini seperti dimuat dalam tulisan H. Moehammad Jasin, berjudul Dharma Bhakti Seorang Pejuang

Pada 14 November 1946 sebutan Pasukan Polisi Istimewa berganti menjadi Mobil Brigade (mobrig), di mana tanggal dan bulan tersebut ditetapkan sebagai hari jadinya. Kemudian sejak 1 Agustus 1947 mobrig dimiliterisasikan.

Tugas Pengabdian

Mobil Brigade di bawah pimpinan Moehammad Jasin yang pada revolusi kemerdekaan bermarkas besar di Jawa Timur, selalu hadir dalam tiap tugas pengabdian terutama di bidang pertahanan dan keamanan negara (hankamneg).

Lepas dari kancah revolusi, mobrig harus berhadapan dengan para pemberontak bangsa sendiri. Sebagai satuan penggempur dari polri, mobrig yang ketika itu dipimpin Moehammad Jasin dan Inspektur Polisi II Imam Bachri (mantan Kadapol XIII Kalra di Banjarmasin awal 1970-an dengan pangkat brigjen pol) pada tahun 1948 bersama pasukan TNI berhasil gemilang menumpas pemberontakan PKI-Musso di Madiun dan di Blitar Selatan dalam Operasi Trisula.

Begitu pula tatkala gembong separatis DI/TII SM Kartosiwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1948, kompi-kompi tempur mobrig dikirim ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tahun 1953 di Sulawesi Selatan dan Aceh satuan mobrig juga menumpas habis DI/TII bentukan Khar Muzakar dan Daud Beureueh.

Pemberontakan separatis DI/TII bertahan cukup lama. Baru setelah digelar Operasi RO, Operasi Bratayuda, Operasi Pamungkas dan Operasi Pertahanan Rakyat (Pagar Betis) pemberontakan tersebut berakhir dengan tertangkapnya Kartosuwiryo sekitar tahun 1962 dan tertembak matinya Kahar Muzakar pada 3 Februari 1965.

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an yang berpengaruh besar terhadap organisasi militer dan kemudian melahirkan kekacauan-kekacauan nasional oleh beberapa kelompok separatis bersenjata, satuan-satuan mobrig yang selalu setia kepada pemerintah yang sah secara aktif turut melakukan penumpasan dan pengamanan di berbagai daerah di tanah air.

Misalnya awal tahun 1950 di mana pasukan APRA yang dipimpin Kapten Raymond Westerling menyerbu kota Bandung, empat kompi mobrig dikirim untuk menumpasnya. April 1950 manakala Andi Azis beserta pengikutnya dinyatakan sebagai pemberontak di Sulawesi Selatan, mobrig dan pasukan TNI diturunkan untuk menyelesaikannya. Kemudian ketika Soumokil memproklamirkan berdirinya RMS pada 23 April 1950, kompi-kompi tempur mobrig kembali ditugaskan menumpasnya.

Pengabdian mobrig melaksanakan tugas negara tidak pernah surut. Sekitar 1953, di Kalimantan Selatan satuan mobrig dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Ibnu Hajar. Dan ketika Sumatera dikejutkan oleh hadirnya PRRI pada 15 Februari 1958 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai gembongnya, pemerintah pusat melalui pasukan-pasukan tempurnya –termasuk Mobrig– menggelar Operasi Tegas, Operasi Saptamarga dan Operasi 17 Agustus. Dalam operasi-operasi militer itu batalyon mobrig bersama pasukan-pasukan TNI berhasil membasmi pemberontakan PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.

Dalam Operasi Mena pada 11 Maret 1958 beberapa kompi tempur mobrig melakukan serangan ke kubu-kubu pertahanan Persemesta di Sulawesi Tengah dan Maluku. Kemudian pada 14 November 1961 bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sukanti Yana Utama, satuan mobrig berubah menjadi Korps Brigade Mobil (korps brimob).

Ketika perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda sekitar tahun 1962, di bawah Komando Mandala dengan Panglima Brigjen TNI Soeharto (sekarang Presiden RI) digelar Operasi Trikora di mana beberapa batalyon brimob yang tergabung dalam Resimen Pelopor (menpor) membentuk Resimen Team Pertempuran (RTP) dan salah seorang pimpinan Komandonya Ajun Komisaris Polisi Anton Sujarwo (Jenderal Polisi Alm/mantan kapolri 1982-1986).

Dan ketika Operasi Dwikora yaitu konfrontasi dengan Malaysia pada Oktober 1964, brimob membentuk Satgas Tempur dalam Brigade V/Mandau pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Daryono Wasito dan tergabung dalam Komando Tempur IV/Siaga. Kemudian saat peristiwa G 30 S/PKI 1965, brimob juga berperan memadamkan pemberontakan itu. Demikian pula manakala ABRI menggelar Operasi Seroja di Timor Timur, kompi-kompi tempur brimob silih berganti memperkuat pasukan TNI dalam penumpasan Fretilin.(Sumber)

Bumi Margahayu

Pangkalan TNI AU Sulaiman, Bandung merupakan salah satu pangkalan pendidikan di jajaran TNI AU. Pangkalan ini besar sekali andilnya dalam pangadaan, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Udara. Letaknya di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berada di tepi jalan raya menghubungkan kota Bandung dengan kota Kabupaten Bandung, Soreang.

Bumi Margahayu di Zaman Penjajahan

Bumi Margahayu yang luasnya sekitar 385 hektar di zaman penjajahan Belanda, merupakan perkampungan yang dikelilingi sawah pertanian palawija seperti padi, dan sayuran, ladang singkong serta jagung. Di zaman itu hawanya sejuk dan nyaman karena masih subur tanamannya, juga masih terdapat huma hutan kayu berbagai jenis di antaranya bambu. Sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Sebagai bukti dapat dilihat, banyaknya mesjid, mushola, pesantren, kyai dan tokoh agama. Masyarakat setempat juga mencintai dan menjunjung seni budaya khas Sunda. Di mana-mana sering terdengar dengung irama degung, pergelaran wayang golek dan tari-tarian ketuk tilu yang dikembangkan menjadi tarian “Jaipongan” yang terkenal sampai luar Bandung.

Penguasa Belanda menyukai sekali tanah Margahayu. Oleh karenanya, tahun 1938 Pemerintah Penjajah Belanda membeli, tujuannya ingin mendirikan “Kota Paris” di daerah Bandung Selatan. Setelah melalui penelitian dan perundingan antara pemilik tanah dengan pihak Belanda lewat perantara Kepala Desa waktu itu panggilannya “Juragan Lurah” akhirnya dapat ditentukan tentang harganya bervariasi sesuai letak dan kelasnya, mulai dari 0,5 gulden sampai tiga gulden. Beberapa kampung yang tanahnya dibeli dan dibebaskan oleh Penguasa Belanda kala itu adalah kampung Cedok, Paguyuban Badak, Cibadak, Cibodas, Pesantren, Cikahiyangan, Renggaswates, Cimariuk, Masara, Cembul, Bantar Muncang, Leuwi Korod dan Cilisung.

Kampung-kampung ini lalu dijadikan kompleks perumahan, kantor, rumah sakit, landasan, lapangan tembak, depo, beberapa fasilitas pendukung lapangan terbang lainnya. Ditambah lagi sebagian tanah dari Kecamatan Bojongloa seperti Kampung Jembatan, Cilokotot, dan Palgeuneup. Penduduk yang tanahnya dibeli, pindah ke berbagai tempat antara lain Bandung, Garut, Sumedang dan wilayah Jawa Barat lainnya.

Untuk menyulap daerah pertanian menjadi kota elit di masa itu, Penguasa Belanda mengerjakan dengan mengerahkan peralatan modern. Mulai awal tahun 1942, pembangunan Kota Paris dimulai. Tempat untuk menyimpan peralatan dan bahan bangunan, dibangun bedeng-bedeng di kampung Cedok dan sekitarnya. Namun rencana tersebut gagal total, berhubung Jepang mengambil alih kekuasaan dan menjajah Indonesia.

Jepang Menguasai Kalijati

Akhir Februari 1942, serdadu Nipon mendarat di Pantai Eretan Wetan dekat Indramayu, pantai Banten, dan di pantai utara Jawa Tengah. Mengetahui Pangkalan Udara Kalijati di masa itu sudah termasuk kuat, maka Jepang segera merebutnya dengan segala kekuatan.

Pada mulanya pasukan Hindia Belanda memberikan perlawanan gencar juga. Namun serangan Jepang yang kuat dan besar-besaran tidak terbendung. Setelah perlawanan berlangsung beberapa hari, akhirnya bala tentara Belanda tidak berdaya. Pada tanggal 8 Maret 1942, di salah satu rumah dinas Angkatan Udara Belanda di Pangkalan Udara Kalijati, Kabupaten Subang, Penguasa Belanda yang sudah berkuasa 350 tahun di Indonesia, menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Jepang. Hari itu merupakan peristiwa bersejarah yang amat penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia yaitu peristiwa serah terima kekuasaan dari penjajah Belanda kepada Jepang.

Di masa Jepang menduduki Indonesia, di dunia tengah berkecamuk perang akbar dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Begitu berkuasa, dengan malang melintang Jepang melakukan apa saja terutama menyangkut penyusunan kekuatan militer. Lapangan udara di berbagai tempat di Tanah Air dikuasai Jepang. Lalu ditingkatkan kemampuan operasinya di samping membuat baru, di antaranya membangun lapangan udara di Margahayu, suatu wilayah yang semula akan dibangun Kota Paris oleh penguasa Belanda.

Dengan Darah dan Keringat

Untuk membuat pangkalan udara terutama landasan dan fasilitas pendukung, Jepang mengandalkan kekuasaan sebagai penjajah dan mengerahkan segala fasilitasnya. Pekerjaan dilakukan siang dan malam. Orang yang dipaksa kerja keras, makan seadanya, didatangkan dari tempat-tempat lain, tidak hanya masyarakat Margahayu dan sekitarnya. Bersamaan sibuk membangun pangkalan, juga membuat barak untuk menampung tawanan perang orang-orang Belanda. Pohon-pohon ditebangi, tanah-tanah diratakan secara besar-besaran. Selain makan minum sembarangan, para pekerja paksa mendapat siksaan semena-mena. Pukulan dan cambuk silih berganti walaupun tidak bersalah. Keringat karena terik matahari sering bercampur dengan darah yang membasahi tubuh.

Art_200556_14845

Salah seorang pribumi yang diikutsertakan dalam pembangunan lapangan udara tersebut adalah R. Didi Permana, tinggalnya di Kampung Sayati. Oleh penguasa Nipon, ia dipekerjakan di Kantor Pekerjaan Umum menurut bahasa Jepangnya “Kobayasi”. Ia merasa lebih ringan dan tidak mengalami siksaan berat seperti orang-orang pekerja kasar di lapangan. Didi bertugas dibagian bendahara pembangunan yang biayanya sampai 380 juta zen.

Tahun 1943 pertama-tama Jepang membangun landasan pacu (Yudiro) dan taxi way (Ipangdoro). Siang malam para tenaga kerja dipaksa untuk melaksanakan perintah. Beberapa tokoh Jepang yang menangani pembuatan pangkalan udara di Margahayu mengerahkan ahli sipil dan militer. Dari kalangan sipil antara lain Ano, Suzuki, Imatzu. Tim ahli dari militer adalah Isisang, Kiroda, Ojima, dan Mawoso. Tak hanya landasan dan fasilitas dibuat secara terburu buru, Jepang masih sempat pula membangun tempat-tempat perlindungan, baik untuk menyimpan pesawat maupun personel. Bangunannya yang tinggi dan kokoh, berbentuk “telapak kuda”.

Karena situasi perang dunia terus berkecamuk dan kian memanas, pangkalan udara di Margahayu buru-buru digunakan kendati belum sempurna betul. Di pertengahan tahun 1945 pangkalan udara di Margahayu sudah dioperasikan. Tiap hari rata rata enam pesawat tinggal landas atau mendarat di Margahayu. Waktu itu di Bandung ada dua pangkalan udara, di Margahayu dan Andir. Karena berada di Margahayu, kemudian terkenal dengan nama Pangkalan Udara Margahayu.

Posisi Jepang pada perang dunia kedua makin sulit, bahkan akhirnya lumpuh menyusul Nagasaki di bom oleh Amerika tanggal 6 Agustus 1945 pukul 10 pagi dan Hiroshima di bom, tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyerah pada Sekutu. Kekuasaannya di timur jauh terutama di Indonesia tidak bisa dipertahankan. Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Mau tidak mau penguasa Jepang beserta bala tentaranya di Indonesia harus kembali ke negara leluhurnya. Namun bala tentara Jepang tidak segera meninggalkan Indonesia. Sehingga di beberapa tempat banyak pejuang Indonesia menentang penguasa Jepang, misalnya di Bandung antara lain di Lapangan Udara Andir. (Sumber)

PDRI

Ranah Minang menyimpan sepenggal sejarah yang ditoreh oleh tokoh-tokoh Islam. Nmaun sejarah itu seolah terkubur atau sengaja terkubur agar semangatnya tak diwarisi generasi selanjutnya. Penggalan sejarah itu terjadi pada bulan Desember 1948.

Saat itu Belanda melakukan agresi meliter kedua. Ibukota negara yang berkedudukan di Yogyakarta berhasil mereka rebut. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan. Kabinet lumpuh.

Beruntung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih bisa dipertahankan. Pusat pemeruintahan sekaligus penguasa negara langsung diambil alih tokoh-tokoh Muslim dari Sumatera Barat. Mereka membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Presiden dan Wakil Presiden sementara adalah “dwi tunggal” Sjafruddin Prawiranegara dan Sutan Mohammad Rasyid. Mereka berdua dikenal sebagai tokoh pergerakan Islam.

Peran laskar-laskar Islamseperti Hizbullah dan Barisan Sabilillah juga begitu besar dalam mengawal pemerintahan darurat ini. Ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang kompak. Pemimpin bangsa bisa tertangkap, presidennya bisa ditawan, tetapi negara ini tetap tegak berdiri.

PDRI diproklamirkan oleh Sjafruddin di Bukittinggi sehari setelah Yogyakarta jatuh dan Soekarno-Hatta ditawan Belanda, yaitu pada tanggal 20 Desember 1948. Beberapa jam sebelum ditawan, Soekarno memang telah “mengirim” mandat kepada Sjafruddin yang saat itu sedang berada di Bukittinggi, untuk membentuk PDRI.

Sebenarnya surat mandat tersebut tidak sempat dikawatkan (dikirim) karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke tangan Belanda. Tetapi, seperti diakui Sjafruddin yang waktu itu menjabat Menteri Kemakmuran, ia berinisiatif mendirikan PDRI bersama-sama tokoh Islam setempat.

Setelah itu PDRI praktis menjadi target utama penjajah untuk dilenyapkan. Namun tak berhasil karena kukuhnya ring yang melingkari PDRI serta hebatnya strategi bertahan yang diterapkan para pejuang Islam. PDRI menjelma menjadi “pemerintahan berjalan” dengan empat titik pusat pemerintahan, yaitu di Bukittinggi, Halaban, Koto Tinggi, dan Bidar Alam.

Segenap pejuang bangsa ikut mendukung upaya Sjafruddin dkk. Bahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang kecewa dengan menyerahnya Soekarno-Hatta kepada Belanda, menyatakan kesetiaannya kepada PDRI dan siap memimpin perjuangan dengan bergerilya.

Kampanye PDRI atas perjuangan kemerdekaan Indonesia di Mesir dan India telah menyadarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Indonesia memang memiliki hak untuk merdeka. PBB kemudian menggelar sidang darurat dan mengeluarkan resolusi yang isinya mengecam dan mendesak penghentian agresi Belanda.

Resolusi DK-PBB juga diperkuat dengan Konferensi Asia di New Delhi (India) satu bulan kemudian yang menuntut pembebasan segera pada pemimpin RI yang ditangkap, pengembalian ibukota Yogyakarta, dan pembentukan pemerintahan Indonesia yang berdaulat.

Belanda akhirnya mengaku kalah. Resolusi PBB dipenuhi. PDRI kemudian mengembalikan mandat kepada Soekarno. Sayang sampai sekarang, HUT RI ke-61, Sjafruddin dan para pejuang yang menyelamatkan RI tak pernah disebut-sebut lagi dalam sejarah. Jangankan dimasukkan dalam daftar Pahlawan Nasional, ungkapan syukur atas perjuangan Sjafruddin dkk tak pernah terucap dari mulut pemerintah, baik pada masa Soekarno maupun Soeharto.

Detik-Detik Jatuhnya Ibukota

Bulan September hingga Desember 1948, nasib Republik Indonesia (RI) benar-benar di ujung tanduk. Di Madiun, Partai Komunis Indonsia (PKI) pimpinan Muso menusuk dari dalam dengan melancarkan pemberontakan bersenjata. Dari luar, tentara Belanda bersiap-siap melancarkan agresi meliternya yang kedua.

Pada awal tahun 1948, Belanda sebetulnya telah menandatangani Perjanjian Renville yang mengakui kedaulatan RI. Namun, pada penghujung 1948, terlihat gelagat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Gelagat ini antara lain ditandai dengan berdirinya negara-negara boneka. Mereka mendekati beberapa tokoh yang bersedia diajak bekerjasama. Tujuannya tak lain memecah belah bangsa Indonesia.

Pada 11 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak bersedia lagi menjalin hubungan apapun dengan Pemerintah Indonesia. Tiga hari kemudian, tepatnya 13 Desember 1948, Belanda mengumumkan berdirinya persatuan negara-negara boneka atau Bijeenkomst voor Federaale Overleg (Musyawarah Negara Federal). Pemerintah Indonesia tak boleh ikut serta dalam perserikatan ini.

Dr. Beel diangkat menjadi Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Belanda di Indonesia, menggantikan Van Mook yang juga menjabat Wakil Gubernur Jenderal. Betapa berambisinya Belanda untuk menjajah kembali negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 ini.

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, Radio Jakarta mengudarakan berita singkat bahwa Beel keesokan harinya akan mengumumkan sesuatu yang penting.

Badai Bom

Ahad pagi, 19 Desember 1948 pukul 05.45, lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, dilanda badai bom dan hujan tembakan oleh lima pesawat Mustang dan sembilan pesawat Kittyhawk milik Belanda.

Beberapa saat kemudian Beel menyampaikan pidato lewat radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville.

Pengumuman Bell ini sekaligus isyarat dimulainya penyerbuan terhadap semua wilayah RI, baik di Jawa maupun Sumatera. Penyerbuan ini kemudian dikenal dengan Agresi Militer II. Target utama penyebuan adalah kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota RI, dan Bukittinggi (Sumatera Barat) yang menjadi pusat pemerintahan RI di wilayah Sumatera.

Operasi militer Belanda bernama Kraai ini dipimpin oleh Jenderal Spoor. Lapangan terbang Maguwo menjadi target pertama penyerangan Belanda. Di lapangan ini hanya ada 150 tentara Indonesia. Mereka dilengkapi sedikit persenjataan ringan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak.

Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung 25 menit. Pukul 07.10 Maguwo pun jatuh ke tangan Belanda yang dipimpin Kapten Eekhout. Dalam kontak senjata tak seimbang ini, 128 tentara Indonesia tewas, sedangkan di pihak Belanda tak seorang pun jatuh korban.

Setelah bandara Maguwo diduduki, mendaratlah pesawat yang membawa 432 tentara khusus dari Koprs Speciale Troopens (KST). Kemudian datang pula 2.600 tentara dari grup tempur serta 1.900 tentara brigade T. Tentara yang dilengkaip senjata canggih ini berada di bawah pimpinan Kolonel DRA van Langen.

Pasukan merangsek ke dalam kota. Kantor pertama yang diduduki Belanda adalah Pos Telegraf dan Telefoon Dienst (PTT) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Jalur komunikasi praktis putus.

Tanpa menghadapi perlawanan berarti, pasukan Belanda sampai ke depan Istana tempat Soekarno, Hatta, dan para menteri kabinet sedang melaksanakan rapat darurat.Mereka semua ditangkap. Ibukota pun jatuh.

Mandat yang Tersendat

Sebelum Istana Negara dikuasai Belanda, Jenderal Soedirman sempat meminta Presiden Soekarno untuk ikut meninggalkan Yogyakarta. Apalagi Soekarno pernah berjanji akan memimpin langsung perang gerilya di hutan-hutan Jawa dan Sumatera. Ternyata saran itu ditolak Soekarno. Abu Hanafiah dalam Tales of a Revoution (1972) menyatakan, penolakan Soekarno membuat Soedirman sangat kecewa. Ia tak menyangka Pemimpin Besar Revolusi bersedia menyerah pada penjajah.

Wakil Komando Militer Jawa, Letkol Soekanda Bratamanggala, juga kecewa. Ia bahkan sempat mengancam akan memaksa Soekarno lari dari tahanan, bergerilya bersamanya di hutan. Untung niat Soekanda ini bisa dicegah oleh perwira lainnya.

Tokoh lain yang juga ditangkap Belanda adalah Sutan Syahrir, Agus Salim, Roem, Leimena, Ali Sastramijoyo, dan Mr. Asaat.

Mandat Darurat

Beberapa saat sebelum tertangkap, Soekarno-Hatta telah mengeluarkan dua mandat. Pertama, ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Isinya, “Kami Presiden RI memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan pada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.” (Yogyakarta, 19 Desember 1948).

Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, Soekarno-Hatta juga membuat surat mandat kepada Duta Besar RI di India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, LN Palar, dan Menteri Keuangan, AA Maramis, yang sedang berada di New Delhi.

Isinya, “Jika ikhtiar Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government of the Republic of Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Sjafruddin di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya.” (Yogyakarta, 19 Desember 1948).

Kedua surat tersebut ternyata tak bisa disampaikan. Kantor telepon, telegraf, serta RRI Yogyakarta telah lebih dulu diduduki Belanda. Surat kepada Sjafruddin tak bisa dikirimkan. Sjafruddin tak tahu akan mandat ini. Bagaimana nasib Indonesia selanjutnya?

Bukittinggi Diserang PDRI Melenggang

Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, telah lama menjadi target kedua pasukan Belanda untuk diduduki setelah Yogyakarta. Kota itu menjadi pusat Pemerintahan Republik Indonesia (RI) wilayah Sumatera.

Ahad pagi 19 Desember 1948, Bukittinggi juga diserbu Belanda. Kebetulan saat itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI dalam Kabinet Soekarno-Hatta, sedang berada di Bukittinggi. Sjafruddin datang ke Sumatera sejak 10 November 1948 dalam rangka melaksanakan tugas kementerian.

Belanda melakukan serangan membabi buta di Bukittinggi. Namun, Sjafruddin masih berani pergi ke luar rumah. Ia mendatangi Mr. Tengku Mohammad Hasan, Ketua Komisariat Pemerintahan Pusat, di rumahnya di Jl. Ateh Ngarai, Bukittinggi.

Dalam pertemuan itu, Sjafruddin menyampaikan usulan yang sangat menentukan nasib bangsa ini. Saat itu mereka tak tahu bagaimana nasib Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Yang ia yakini, Indonesia saat itu sedang diserang, bukan hanya kota Bukittinggi. Kondisi republik sangat gawat.

Sjafruddin kemudian berinisiatif membentuk pemerintahan yang bersifat darurat. Ia tahu, hanya dialah satu-satunya Menteri yang berada di daerah. Anggota kabinet yang lain beserta presiden dan wakilnya sudah ditangkap.
Sjafruddin menyatakan kepada TM Hasan bahwa ia bersedia memimpin pemerintahan darurat tersebut. Ia meminta kesediaan TM Hasan untuk menjadi wakilnya. TM Hasan setuju.

Ketika ditanya apakah pemimpin PDRI nanti disebut Presiden atau Perdana Menteri? Sjafruddin memberikan jawaban yang tak terduga, “Pimpinan PDRI cukup disebut ‘ketua’. Dan wakilnya dengan sebutan ‘wakil ketua’.” Ini menunjukkan bahwa Sjafruddin sama sekali tak haus kekuasaan.

Belanda kian gencar menggempur Bukittinggi. Berbeda dengan Soekarno yang menolak diajak perang gerilya, ternyata Sjafruddin justru mendukungnya demi menyelamatkan pemerintahan darurat. Pada ahad malam kota Bukittinggi dikosongkan. Aksi ini dikomandoi oleh Residen Sumatera Tengah, Sutan Muhammad Rasyid.

Untuk menghindari sergapan Belanda, pasukan dibagi menjadi beberap rombongan. Pertama, dipimpin langsung oleh Sjafruddin, meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, sebuah kampung kecil sekitar 15 km dari Payakumbuh. Rombongan kedua dipimpin Panglima Sumatera, Kolonel Hidayat, menuju Aceh. Ketiga, rombongan Kepala Polisi Sumatera Barat, Komisaris Sulaiman Efendi, membawa anak buahnya menuju Rao Pasaman. Keempat, rombomgan Wakil Gubernur Sumatera Tengah, Mohammad Nasroen, pergi menuju Lubuk Sikaping. Dan terkahir, rombongan Residen Sumatera Tengah, Mohammad Rasyid, dilengkapi pemancar radio, berangkat menuju Halaban, terus ke Koto Tinggi, sebuah nagari pusat PDRI di pedalaman Kabupaten 50 Kota yang berjarak 30 km dari kota Payakumbuh.

Dalam situasi genting itu, kabar dari pemerintah pusat tak kunjung tiba juga. Sjafruddin semakin yakin bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Karena itulah, setiba di Halaban, Sjafruddin langsung memimpin rapat untuk menyusun Kabinet PDRI.

Di penghujung rapat menjelang berkumandangnya azan Subuh pada 22 Desember 1948, Kabinet Darurat PDRI berhasil dibentuk.

Di Koto Tinggi, stasiun radio dan telegram milik PDRI berhasil mengontak stasiun radio di Pulau Jawa. Kawat balasan pertama dari Jawa dikirim oleh Kepala Staf Umum Angkatan Perang Republik Indonesia, Kolonel Simatupang, pada 19 Januari 1949. Telegram berikutnya berasal dari Wakil Panglima, Kolonel Abdul Haris Nasution. Mereka semua mengaku keberadaan PDRI dan siap bekerja sama.

Setelah berkoordinasi dengan para pemimpin di Jawa, maka pada tanggal 31 Maret 1949, Sjafruddin menyempurnakan susunan kabinetnya. Sementara di Jawa, pada 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI yang dikoordinir oleh Mr. Susanto Tirtoprojo.

Susunan Kabinet PDRI

1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan
2. Mr. Soesanto Tirtoprodjo: Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda
3. Mr. AA. Maramis: Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India)
4. dr. Soekirman: Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan
5. Mr. Loekman Hakiem: Menteri Keuangan
6. Mr. IJ. Kasimo: Menteri Kemakmuran dan Pengawas Makanan Rakyat
7. KH. Masjkoer: Menteri Agama
8. Mr. T. Moh. Hasan: Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
9. Ir. Indratjahja: Menteri Perhubungan
10. Ir. Mananti Sitompoel: Menteri Pekerjaan Umum
11. Mr. St. Moh. Rasjid: Menteri Perburuhan dan Sosial

Bidang Militer

1. Jenderal Soedirman: Panglima Besar Angkatan Perang RI
2. Kolonel Abdoel Haris Nasoetion: Panglima Tentara dan Teritorium Jawa
3. Kolonel R. Hidayat Martaatmadja: Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera
4. Kolonel Nazir: Kepala Staf Angkatan Laut
5. Komodor Udara Hoebertoes Soejono: Kepala Staf Angkatan Udara
6. Komisaris Besar Polisi Oemar Said: Kepala Kepoisian Negara

Gerilya

Beberapa bulan sebelum perundingan Roem-Royen ditandatangani, Sjafruddin Prawiranegara terus menggelorakan perang gerilya dari hutan ke hutan. Pemerintahan dijalankan secara “bergerak” sehingga tentara Belanda sulit menjangkaunya.

Pada 22 Desember 1948, PDRI bergerak ke Halaban menuju Muaro Mahat, terus ke Bangkinang, Riau. Di sini, kedatangan Sjafruddin dan pasukannya tercium oleh Belanda. Mereka menghadiahi para gerilyawan itu dengan bom.
Beruntung Sjafruddin dan pasukannya bisa selamat. Mereka meneruskan perjalanan ke Taratakbuluh dan Lipatkain, berlanjut ke Muaralembu dan Teluk Kuantan.

Belanda mengendusnya di Teluk Kuantan. Pesawat tempur penjajah mencurahkan pelurunya. Sjafruddin dan pasukannya menyelamatkan diri ke Kiliranjao dan Sungai Dareh, terus ke Bidar Alam dan Sumpur Kudus.

Di tengah gerilya di hutan belantara, Sjafruddin menyusun strategi pemerintahan dan mengirimkan kawat kepada seluruh elemen pemerintahan, baik di Sumatera, Jawa, maupun luar negeri. Gerilya ini sungguh tidak mudah. Sebagian perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki. Kadang kala menyusuri sungai Batanghari dengan rakit.

Di Sumpur Kudus, Sjafruddin dan anggota kabinetnya melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) PDRI. Mereka menyusun strategi perjuangan untuk menyikapi hasil perundingan Roem-Roeyn yang dinilai merugikan kepentingan RI.

Usai Mubes, Sjafruddin kembali menggerakkan pemerintahan PDRI menuju Koto Tinggi dan Padang Japang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di sini Sjafruddin menemui utusan Soekarno-Hatta yang kemudian disebut “Kelompok Bangka” (karena sedang berada dalam pembuangan di Bangka). Utusan ini terdiri atas Mohammad Natsir, Ahmad Halim, Leimena, dan dua utusan dari PBB.

Pengembalian Mandat

Konferensi digelar di pada 6 Juli 1949 di sebuah rumah milik seorang penduduk di Padang Japang. Pertemuan berlangsung sangat alot. Segala persoalan dan unek-unek PDRI ditumpahkan, termasuk pertanyaan mengapa begitu mudahnya Soekarno-Hatta menyerah.

Pertanyaan lain, mengapa Kelompok Bangka mau berunding dengan Belanda padahal mereka masih berstatus sebagai tahanan. Akibatnya, mereka tak bisa bersikap kritis. Terbukti hasil perundingan Roem-Royen sangat merugikan RI.

Meski demikian, Sjafruddin akhirnya dengan ikhlas menyatakan kesediaan mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta. Esoknya, di lapangan Koto Kaciak Padang Japang, Sjafruddin, didampingi M. Natsir, memimpin rapat umum yang dihadiri ribuan pejuang republik. Banyak yang meneteskan air mata ketika Sjafruddin menyampaikan kesediaan mengembalikan mandat kepada Soekarno.

Pada 13 Juli 1949, secara resmi berakhirlah PDRI. Upacara pengembalian mandat dilaksanakan secara sederhana di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara yang baru kembali dari Yogyakarta. Sjafruddin didampingi Jenderal Soedirman memimpin langsung jalannya upacara tersebut. (Sumber : www.forumbebas.com)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.