Reorganisasi Tentara Indonesia 1945-1946

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengumumkan berdirinya sebuah “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” yang di dalamnya mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berfungsi memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang lain. BKR secara organisasi ditempatkan di bawah KNIP sementara cabang-cabangnya di bawah KNI Daerah.

Pemuda-pemuda dengan berbagai macam latar belakang diperkenankan untuk mendaftarkan diri ke BKR, namun demikian kebanyakan pemuda yang mendaftarkan diri ke BKR adalah para pemuda mantan PETA, dan bisa dipastikan bahwa pimpinan-pimpinan BKR yang berada di pusat maupun daerah kebanyakan berada di tangan mantan perwira-perwira mantan PETA.

Korps perwira BKR dengan cepat merasa terikat dengan pemerintah, dan disiplin mereka pada umumnya jauh lebih baik dibandingkan organisasi-organisasi kelaskaran yang menolak melebur ke dalam BKR dan secara umum bersikap enggan menerima perintah dari pemerintah.

Sedangkan hambatan paling besar bagi BKR adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira. Seringkali kesatuan-kesatuan memilih komandan mereka sendiri, sehingga sebagai akibatnya kedudukan para komandan itu tidak lebih sebagai “primus inter pares” (yang pertama diantara sesama).

Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang memiliki fungsi memelihara keamanan. Dan karena statusnya meningkat menjadi tentara maka struktur organisasinya mengalami perubahan. Disinilah peran utama dari mantan perwira-perwira KNIL yang bergabung di dalam TKR, yang secara fungsi dan ilmu ketentaraan lebih berpengalaman dibandingkan para mantan PETA terutama pendidikan ke-staf-an, seperti pengorganisasian dan perencanaan militer.

Ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu juga bekas Mayor KNIL, Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Dan karena di kalangan orang-orang bekas PETA, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat perasaan kurang senang terhadap mantan opsir KNIL maka ia tidak diangkat sebagai Panglima Tentara, jabatan yang pada hari berikutnya diserahkan kepada Suprijadi, pemimpin legendaris pemberontakan PETA di Blitar. Tetapi pengangkatan itu hanyalah simbolis, karena sejak pemberontakan dalam Bulan Februari itu Suprijadi tak pernah muncul lagi.

Di lapangan dibentul 4 komandemen, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada mereka diberikan komando taktis, baik atas kesatuan TKR yang regular maupun atas sekian banyaknya badan perjuangan kelaskaran. Namun demikian diantara 4 komandemen yang dibentuk, hanya komandemen Jawa Baratlah yang berfungsi cukup baik yang pada waktu itu dipimpin oleh bekas Kapten KNIL Didi Kartasasmita dan “Kadet Bandung” Abdul Harris Nasution yang sampai tingkat tertentu menerapkan disiplin dan perencanaan militer menurut norma-norma militer Belanda.

Ketika sekutu benar-benar sampai ke pedalaman Jawa dan Sumatera untuk melucuti tentara-tentara Jepang dan membebaskan interniran Eropa, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk segera secara permanen mengisi jabatan Panglima dan Menteri Keamanan (Peratahanan). Karena pemerintah tidak menanggapi permintaan mereka, maka Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 November 1945 memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Jogjakarta untuk mengisi kedudukan panglima dan menteri keamanan.

Dalam rapat itu terpilihlah Soedirman, seorang bekas opsir PETA, sebagai panglima TKR. Oerip menjadi orang kedua dan karena kecewa dia lalu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai kepala staf Markas Besar TKR. Rupanya pada mulanya Oerip berharap ialah yang terpilih untuk menduduki jabatan puncak itu. Dia jauh lebih tua daripada Soedirman yang ketika itu berusia 33 tahun dan tak diragukan lagi bahwa dia merupakan perwira staf yang paling memenuhi persyaratan yang tersedia di Indonesia.

Segera setelah ia terpilih, Soedirman bergerak secara bijaksana dan luwes untuk mengkonsolidasikan kedudukannya. Berbeda dengan Oerip yang mengutamakan masalah teknis dan organisasi, maka Soedirman membaktikan diri terutama kepada masalah-masalah politik dalam mempersatukan tentara dan memberinya suatu pandangannya yang terpadu mengenai peranannya dalam revolusi.

Sidang itu juga memutuskan untuk memilih Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Keamanan. Namun dua hari kemudian pada tanggal 14 November 1945 Perdana Menteri Sjahrir menetapkan Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Keamanan dalam kabinetnya.

Tanggal 1 Januari 1946, Kementrian Keamanan diubah namanya menjadi Kementrian Pertahanan dan TKR dirubah namanya menjadi “Tentara Keselamatan Rakyat”. Tanggal 24 Januari 1946, “Tentara Keselamatan Rakyat” dirubah lagi namanya menjadi “Tentara Republik Indonesia” (TRI). Selain itu dibentuk pula sebuah Panitia Besar untuk reorganisasi tentara dengan Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai ketuanya dengan tugas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara.

Panitia ini didominasi oleh bekas opsir KNIL yang reputasinya sebagai ahli organisasi pada umumnya pun diakui oleh pemerintah atau pun oleh bekas opsir-opsir PETA. Dan pada tanggal 17 Mei 1946 menyampaikan hasil kerjanya kepada kabinet berupa usulan reorganisasi ketentaraan. Cara kerja panitia yang cukup baik itu membuktikan bahwa orang seperti Oerip hampir-hampir tak tergantikan dalam tentara, sehingga pemerintah lalu mengangkatnya kembali menjadi kepala staf tentara.

Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 1946, Kementrian Pertahanan dibawah Amir Sjarifuddin juga membentuk Staf Pendidikan Politik untuk tentara yang gunanya adalah menghapuskan “jejak-jejak” kolonialisme-feodalisme bagi mantan perwira KNIL dan fasisme bagi mantan perwira PETA. Staf pendidikan tersebut diantaranya terdiri dari Soekono Djojopraktinjo (Partai Sosialis), Anwar Tjokroaminoto (Masyumi), Wijono (Partai Sosialis), Mustopo (non-partisan), Farid Ma’roef (Masyumi) dan Soemarsono (Partai Sosialis). Dalam kelompok ini Partai Sosialis dan Masyumi diwakili secara baik, sementara organisasi-organisasi politik yang lainnya tidak.

Kemudian rapat tentara yang kedua diadakan pada tanggal 23 Mei 1946 yang dihadiri oleh para perwira markas besar dan semua panglima divisi serta resimen. Rapat menerima usul-usul reorganisasi yang diajukan oleh Oerip dan menyambut baik pengangkatannya kembali sebagai Kepala Staf. Dan salah satu hasil rapat yang penting adalah membentuk 10 Divisi Teritorial yang diberi nomer dan nama yang berkaitan dengan sejarah pra-kolonial serta mitologi Indonesia sebagai berikut :

(1) Divisi I Siliwangi, dengan panglimanya adalah Mayjend A.H. Nasution, bermarkas di Tasikmalaya
(2) Divisi II Sunan Gunung Jati, Mayjen Abdul Kadir, untuk daerah Cirebon hingga Pekalongan
(3) Divisi III Diponegoro, Mayjen Soedarsono, bermarkas di Jogjakarta
(4) Divisi IV Senopati, Mayjen Soediro, untuk daerah Solo dan sekitarnya
(5) Divisi V Ronggolawe, Mayjen Djatikoesoemo, untuk daerah Cepu dan sekitarnya (awalnya di Mantingan)
(6) Divisi VI Narotama, Mayjend Mayjend Soengkono, untuk daerah Kediri dan sekitarnya
(7) Divisi VII Suropati, Mayjend Imam Soedjai, untuk daerah Malang dan sekitarnya
(8) Divisi VIII Garuda, Kolonel Simbolon, untuk daerah Sumatera Selatan
(9) Divisi IX Banteng, Kolonel Ismail Lengah, untuk daerah Sumatera Tengah
(10) Divisi X Gajah, untuk daerah Sumatera Utara

Sumber Bacaan :

(1) Politik Militer Indonesia. Ulf Sundhaussen. LP3ES. 1986.
(2) Revoloesi Pemoeda. Ben Anderson. Sinar Harapan. 1988.

(Sumber)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28 pengikut lainnya.