PRRI, Protes Si Anak Tiri dan Catatan Luka Urang Awak (2)

image

Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiak nan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah” (*kalau ingin melihat dan memutuskan sebuah permasalahan maka janganlah hanya melihat dari hal hal kecil yg biasanya hanya bersifat emosional saja). —- (*Bung Hatta)

Rasa frustasi PKI yg nyaris tak laku di bumi Minang kabau

Pembubaran PKI dan hengkangnya mereka dari kabinet adalah salah satu agenda utama rekomendasi dan tuntutan Dewan Banteng kepada Soekarno. Sebagai orang Minang yg sedari kecil di didik dengan suasana agama (*baik yg tradisional maupun yg pembaharu) tentunya PKI yg konon anti Tuhan itu tentunya sangatlah di waspadai keberadaannya oleh Kolonel Ahmad hussein cs. Apalagi di masa lalu partainya kaum merah ini pernah pula menunjukkan taringnya di Silungkang, pemberontakan pertamanya yg tak sedikit memakan korban orang orang tak berdosa. Keberadaan PKI di sisi Bung karno juga dituding oleh mereka sebagai penyebab semakin condongnya Indonesia ke blok timur dan menjadi penyebab pecahnya konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sebagai perwira perwira yg anti komunis mereka sangat menyadari bahwa di tubuh militer telah banyak yg terjangkit faham marxisme. Dan hal ini berkat menyusupnya para agitator dan propagandis PKI yg berkedok sebagai seorang Soekarnois ke dalam tubuh militer semenjak masa revolusi fisik dahulu.

PKI pun tiadalah kurangnya benci kepada para kolonel dan politisi dari partai Masyumi yg berbasis massa di Sumatera. Masyarakat ranah Minang yg adatnya basandikan syara’ dan syara’ basandi kitabullah membuatnya sulit untuk ditembus oleh PKI. Islam bukan hanya sebuah agama belaka di bumi Andalas ini melainkan juga falsafah hidup dan ideologi bagi masyarakatnya. Walaupun tentulah tetap ada PKI di Minang namun keberadaannya sangatlah minoritas adanya jika dibandingkan partai Islam seperti PERTI dan Masyumi. Semua propaganda khas kaum komunis seperti kemiskinan dan perlawanan buruh dan tani tiadalah laku dijual di sana. Isu isu khas agitasi PKI seperti reformasi agraria dan ganyang 7 setan desa tiada jualah laku adanya  seperti di pulau Jawa.  Hal ini bukan karena rakyat di Minang kabau kaya dan mapan sehingga tak mampu dibakar oleh isu isu kemiskinan seperti lazimnya di negeri negeri yg menjadi lahan subur tempat tubuhnya faham komunis. Melainkan karena sistem adat berwaris dari mamak (*paman) kepada kemenakan dan dibaginya harta waris menjadi pusako tinggi dan pusako randahlah yg membuat orang Minang seakan kebal terhadap isu isu kepemilikan tanah yg biasa digadang gadangkan PKI.

image

Pusako tinggi adalah tanah dan harta benda yg diturunkan secara turun temurun sejak masa nenek moyang dahulu dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Sedangkan pusako randah adalah harta (*bisa berupa tanah atau yg lainnya) yg merupakan hasil pencaharian seorang Ibu dan Ayah selama masa pernikahan mereka, harta pusako randah inilah yg dapat dibagikan menurut ketentuan agama Islam. Hal ini membuat tiadalah satu orang Minangpun jua yg tidak mempunyai tanah atau sawah, sehingga dengan demikian tiadalah tuan tanah dan buruh tani atau petani penggarap disana. Setiap orang Minang pastilah mempunyai tanah yg ia dapatkan secara turun temurun betapapun miskinnya orang tersebut. Tanah pusako adalah pertanda bahwa seseorang itu adalah seorang Minang asli, yg punya kaum dan sanak saudara di nagari singgalang tersebut.

Memang ada kaum niniak mamak disana sebagai para bangsawan atau priyayi Minang, namun posisi mereka lebih kepada pemangku adat saja dan tidak mempunyai hak hak istimewa berupa tanah atau kekuasaan sosial, ekonomi dan politik seperti para bangsawan atau priyayi di Jawa. Maka dengan demikian isu konflik antara si kaya dan si miskin atau si priyayi dan si jelata nyaris tak laku dan tak bisa membakar orang Minang untuk bersimpati kepada PKI. Inilah yg membuat partai berlambang palu dan arit ini frustasi dan mempunyai dendam kesumat yg begitu dalam tidak hanya kepada kaum ulama namun  juga kepada kaum adat yg dengan rapat membentengi masyarakat bumi Andalas ini dari agitasi dan propaganda PKI. Dan dendam ini semakin berkecamuk di saat para Kolonel Dewan Banteng yg notabane sangat membenci mereka juga berkedudukan di ranah Minang, bersatu dengan para politisi Masyumi yg juga sangat anti kepada mereka. Maka lengkaplah sudah alasan bagi mereka untuk menghasut Soekarno yg sedang terlena dengan kekuasaan dan mimpi mimpi revolusinya untuk segera menumpas habis Dewan Banteng dan membubarkan Partai Masyumi yg menjadi pemenang ke 2 pada pemilu 1955.

Gertak sambal para kolonel yg berubah menjadi konfrontasi separuh hati

Tersebut pulalah sebuah daerah, sungai dareh namanya, hijau ranau alamnya, jernih dan deras sungai yg membelah daratannya, ramah tamah penduduknya. Di sinilah Dewan Banteng dan para politisi yg terbuang dari Jakarta mengadakan pertemuan mereka selanjutnya, konon sebuah pertemuan rahasia katanya. Tanggal 8 Januari 1958 harinya, rapat itu penuh sesak oleh rasa amarah dan kekecewaan yg membuncah meletup letup keluar dari dada pesertanya, sebagaimana perkumpulan orang orang sakit hati lazimnya. Dan selayaknya orang yg marah, maka kadang ucapannya tiadalah di fikirkannya, melainkan hanya menuruti nafsunya belaka. Memisahkan diri dari NKRI sempat terlontar dengan nada yg sangat emosional dari mereka, sebuah hal yg tiadalah di fikir masak masak oleh para kolonel muda ini. Untunglah, dalam rapat kedua tanggal 10 Januari 1958, tokoh tokoh tua yg lebih bijaksana meredam keinginan kalap para anak muda itu, NKRI tetaplah harga mati bagi mereka betapapun kekecewaan membuncah mencabik cabik dada. Buya Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Boerhanuddin Harahap, bisa meredam keinginan itu, meredakan api dalam dada mereka para kolonel muda. Rapat rahasia Sungai Dareh itu cuma menyempurnakan susunan pengurus Dewan Perjuangan saja, Alhamdulillah… yg muda masih mendengarkan nasihat yg tua tua.

image

Bung Hatta terkejut saat mendengar pertemuan di Sungai dareh itu, hatinya risau, dia faham betul karakter keras para kolonel muda itu dan dia khawatir dengan kekecewaan tokoh tokoh Masyumi yg berada di samping mereka hanya akan menambah buruk keadaan. Menanggapi rapat rahasia di Sungai Dareh itu, berkirim pesanlah sang proklamator ini kepada Dewan Banteng: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiak nan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah” (*kalau ingin melihat dan memutuskan sebuah permasalahan maka janganlah hanya melihat dari hal hal kecil yg biasanya hanya bersifat emosional saja). Lalu  16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengutus orang kepercayaannya ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pesan Bung Hatta dan Syahrir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat (termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”. Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya. PRRI terperangkap ke dalam strategi intrik politik dan permainan spionase Amerika Serikat. Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi.

image

Demikianlah usaha Bung Hatta dalam meredam keinginan Dewan Banteng, membesarkan hati mereka, namun semua itu nampaknya sia sia adanya. Kolonel Ahmad Hussein sebenarnya menyadari bahwa yg dikatakan oleh Bung Hatta sangatlah benar adanya, namun tampaknya dia sudah kepalang tanggung, sudah kepalang di cap sebagai pembangkang, hingga ia berfikir bak seorang fatalis. Namun tetaplah pada dasarnya  tiadalah keinginan sang kolonel muda ini untuk memisahkan diri dari negara yg dulu dibelanya mati matian dengan bersabung nyawa. Ia mencintai negeri ini dengan segenap jiwa dan raganya, namun itu bukan berarti ia harus mengamini semua tindakan pemimpinnya  yg saat itu tampaknya  sedang lupa diri. Terlebih lagi rasa bencinya pada kaum komunis yg berada di sekeliling “ayah” nya itu semakin membuatnya muak, ia tahu persis bahwa PKI adalah monster buas yg sedang memakai topeng malaikatnya. Hingga jelaslah sekali tampak bahwa Dewan Banteng ini hanyalah seorang anak kecil yg sedang merengek meminta hak nya, minta diperhatikan oleh ayahnya, tiadalah lebih dari itu.

Dan sebulanpun telah lewat sudah semenjak pertemuan rahasia di Sungai dareh dan nyaris 2 tahun semenjak rekomendasi Dewan Banteng yg dianggap sebagai pembangkangan itu sampaikan pada pemerintah pusat. Namun apalah daya, Sang paduka presiden tampaknya seakan menutup telinganya dengan rengekan anak anaknya di Pulau Sumatera dan pulau pulau lainnya. Ketegangan antara pusat dan daerahpun semakin memuncak, tak satupun usaha rekonsiliasi berhasil termasuk usaha Bung Hatta. Ketegangan inipun tak hanya terjadi di kalangan politisi sipil saja, diantara perwira militerpun juga terjadi ketegangan antara KASAD Mayjen AH. Nasution dengan para Kolonel di daerah daerah yg bergolak. Nasution menuduh para kolonel di daerah kerap kali menyelundupkan hasil bumi seperti karet dan kopra bagi kepentingan pribadi mereka. Tentu hal ini  dibantah oleh Kolonel Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Lubis, Kolonel Alex Kawilarang, dan Kolonel Ventje sumual. Memang mereka kerap menjual hasil bumi berupa karet dan kopra langsung kepada para broker di Singapura. Namun mereka melakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk membiayai logistik dan persenjataan anak buahnya yg suply nya sangatlah kurang dan tidak cukup jika hanya mengandalkan jatah anggaran dari pemerintah pusat saja. Tapi Nasution tetap bersikukuh  bahwa para Kolonel ini telah bermain api di belakang pemerintah yg sah. Maka semakin panaslah suasana saat itu, sementara PKI terus mengipasi keadaan ini dengan agitasi dan propagandanya yg seakan akan mendukung Soekarno.

image

Keadaan terus memanas, sikap pemerintah pusat yg tiada bergeming dari  semula semakin membuat kecewa dan frustasi para kolonel dan dewan dewan perjuangan di daerah. Tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein, selaku Ketua Dewan Perjuangan, menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Soekarno melalui RRI Padang. Ultimatum yang disebut Piagam Perjuangan ini berisi 8 poin tuntutan. Intinya, menuntut agar dalam waktu 5 x 24 jam sejak diumumkannya ultimatum ini, presiden segara membubarkan Kabinet Djuanda. Tuntutan lainnya, pemerintah harus membentuk Zaken Kabinet Nasional yang jujur dan bersih dari unsur-unsur PKI. Kemudian, Soekarno harus memberi dukungan kepada Zaken Kabinet, dan Hatta bersama Hamengku Buwono harus diberi mandat untuk bertugas di Zaken Kabinet ini. Jika ternyata Soekarno enggan memenuhi tuntutan ini dan tidak memberikan kesempatan kepada Zaken Kabinet untuk bekerja, maka Dewan Perjuangan menyatakan terbebas dari kewajiban taat kepada Soekarno sebagai kepala negara. Mereka berharap rengekan mereka yg telah berubah menjadi gertakan ini dapat mencuri perhatian sang presiden sehingga mau mengoreksi arah kebijakannya saat itu dan mau lebih memperhatikan daerah.

Tapi apalah daya, alih alih memperhatikan ultimatum mereka, pemerintah pusat malah menantang balik Dewan Banteng dan dewan dewan lainnya di daerah daerah yg bergolak. Gertakan mereka dibalas oleh Ir. Djuanda selaku Perdana menteri esok harinya, 11 Februari 1958, di Jakarta dengan mengumumkan menolak ultimatum Dewan Perjuangan. Bahkan, ia memerintahkan KSAD Mayjend AH. Nasution untuk memecat Letkol Ahmad Husein dan Kolonel Simbolon dari kemiliteran, membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST), serta memutuskan hubungan darat dan udara dengan Sumatera Tengah. Sikap arogan yang ditunjukkan Djuanda ini jelas memberi jawaban bahwa ultimatum tak akan dipenuhi. Bahkan, Djuanda memberikan reaksi yang sangat keras, Ia meminta persetujuan Soekarno untuk melakukan aksi militer terhadap dewan dewan perjuangan di daerah tersebut. Namun karena saat itu sang pemimpin besar revolusi sedang berada di Eropa timur dalam rangka lawatannya ke negara negara komunis di kawasan itu maka permasalahan ini ditangguhkan oleh Djuanda hingga Soekarno kembali.

Melihat reaksi yg sangat keras dari Djuanda maka Kolonel Hussein merasa jalan negosiasi dengan pemerintah pusat tertutup sudah, kolonel ini benar benar telah patah arang kini. Maka pada tanggal 15 Pebruari 1958, segeralah membentuk ”kabinet tandingan” yang berkedudukan di Padang. Mereka juga mengumumkan tak mengakui lagi kabinet Djuanda, dan berlepas diri dari kewajiban menjalankan perintah darinya. Kabinet baru itu bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam kabinet itu, Mr Syafruddin Prawiranegara diamanahi sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Maludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri., Kolonel Dahlan Djambek menjabat Menteri Dalam Negeri. Mr Burhanuddin Harahap menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman. Dr Soemitro Djojohadikoesemo menjabat Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Adapun Menteri Agama dijabat Saleh Lintang. Menteri Penerangan dijabat Saleh Lahade. Menteri Sosial dijabat A. Gani Usman. Menteri Pertanian dijabat S. Sarumpaet. Menteri Pembangunan dijabat JF Warouw. Dan, Menteri PP&K dijabat Mohammad Syafei. Maka sebuah pemerintahan tandingan yg kelak mengakibatkan tertorehnya luka mendalam bagi urang awakpun terbentuk sudah. PRRI, stempel pemberontak, separatis bahkan wahabi yg anti NKRI disematkan kepada kami orang Minang selama berpuluh puluh tahun setelah Kolonel Ahmad Hussein mengumumkan PRRI di depan corong RRI Padang. Dan stempel ini tetap menjadi stigma yg mengakibatkan adanya sebuah inferiority compleks (*sindrom rendah diri alias minder) di kalangan urang awak bahkan setelah 3 generasi setelah masa PRRI. Sebuah hal yg harus kami tanggung walaupun pelaku pelaku PRRI telah mendapatkan amnesti dan namanya direhabilitasi oleh pemerintah.

image

16 Februari 1958, Djuanda dengan tergesa gesa menemui presiden Soekarno yg baru saja pulang dari Russia. Ia segera melaporkan telah dibentuknya PRRI di Sumatera tengah dan Permesta di Sulawesi utara lengkap dengan penjelasan bahwa gerakan tersebut telah resmi memisahkan diri dari NKRI. Maka segera pulalah sang perdana mentari ini meminta Soekarno segera memerintahkan dilakukannya operasi militer untuk menumpas gerakan separatis ini. Presiden Soekarno yg memang sudah muak dengan ketegangan antara dirinya dan kolonel kolonel di daerah yg berlarut  larut tanpa pikir pikir lagi segera menyetujui usul Djuanda tersebut. Baginya tindakan kolonel Ahmad Hussein cs kali ini sudah kelewat batas, kenakalan para kolonel ini tidak cukup ditegur hanya dengan sebuah jeweran kecil saja melainkan dengan sebuah pukulan yg akan melumpuhkan bahkan mematikan mereka. Terlebih lagi lawan lawan politiknya dari partai Masyumi dan PSI berada dibelakang PRRI ini, maka baginya inilah kesempatan baginya untuk menggebuk mereka, satu batu untuk dua sasaran sekaligus. Maka hari itu juga  turunlah perintah pemecatan para kolonel yg memprakarsai PRRI dari dinas kemiliteran sekaligus perintah penangkapan terhadap mereka. Sejak itu meletuslah apa yang disebut Jakarta sebagai ”pemberontakan” oleh PRRI, tetapi sebaliknya para pendukung PRRI menyebut gerakan mereka sebagai ”pergolakan” daerah menentang rezim Jakarta yang inkonstitusional. Inilah manuver militer dan intelijen RI terbesar setelah kemerdekaan yg tak hanya melibatkan aktor aktor pemerintah pusat dan PRRI saja namun juga para agen agen spy dari CIA.

image

Kolonel Ahmad Hussein menjawab perintah penangkapannya dengan menggelar rapat umum di kota Padang pada tanggal 20 Februari 1958. Dan untuk menunjukkan bahwa PRRI adalah sebuah gerakan yg salah satu tujuan utamanya adalah memerangi kaum komunis maka ia memerintahkan penangkapan besar besaran terhadap para anggota PKI. Para anggota dan simpatisan PKI ini ditangkap dan dipenjarakan di penjara penjara sipil maupun militer di seluruh Sumatera tengah oleh pemerintah PRRI. Kolonel Ahmad hussein dan PRRI sebenarnya tak menyangka kalau keadaan menjadi sangat liar dan tak terkendali seperti itu. Niatnya hanyalah menggertak, namun karena gertakan tersebut tak digubris, melainkan malah ditanggapi dengan reaksi yg sangat keras maka dia terpaksa membalas menentang pemerintah pusat. Ibarat pepatah Minang Biduk sudah terlanjur terlongsong ke tengah lautan maka pantanglah surut kembali ke daratan. Keesokan harinya  Soekarno memerintahkan penumpasan PRRI yg resmi disebutnya sebagai sebuah gerakan pemberontakan dan makar terhadap pemerintah pusat. Tentara pusat (APRI) atau “tentara Soekarno”, mengerahkan seluruh angkatan perang (darat, laut, udara dan kepolisian). Kekuatan APRI waktu pertama diterjunkan mencapai lebih 20.000 pasukan, sebuah jumlah pasukan yg bukan alang kepalang besarnya, jumlah terbesar yg pernah diturunkan dalam menumpas sebuah pergolakan di daerah hingga saat ini. Sebuah jumlah yg fantastis jika mengingat lawan yg akan mereka hadapi hanyalah para tentara eks Divisi Banteng yg sudah porak poranda tercerai berai semenjak beberapa tahun sebelumnya. Sebuah hal yg sangat berlebihan pulalah kiranya karena persenjataan tentara Dewan Bantengpun tiadalah ada apa apanya jika dibandingkan persenjataan APRI saat itu. Sebagai pemimpinnya ditunjuklah Kolonel Ahmad Yani yg justru sangat terkenal sebagai seorang yg anti komunis, sama dengan rivalnya para kolonel PRRI. Operasi yg diberi nama sandi “Operasi 17 Agustus” ini  melibatkan prajurit dari Satuan Banteng raiders kodam Diponegoro, yang waktu itu kebanyakan sudah disusupi oleh kelompok merah (komunis).

Syahdan kota Padang dan Bukit tinggi dibombardir oleh kekuatan angkatan udara APRI hingga porak poranda macam balai dilamun kerbau mengamuk. Sementara dari laut puluhan kapal perang angkatan laut APRI membombardir pantai kota Padang tanpa ampun dengan hujan mortir. Sebuah hal yg membuat hati miris dan hendak mencibir rasanya karena sebuah bangsa dengan kekuatan angkatan laut yg paling kuat di Asia saat itu persenjataanya justru dipakai untuk membombardir saudara sebangsanya sendiri. Selama 10 hari sebelumnya kapal kapal perang APRI petantang petenteng show of force di lautan Hindia, tak seberapa jauh dari garis pantai kota Padang. Pagi hari pukul 06.00 angkatan laut APRI memulai serangannya, ratusan mortir mereka muntahkan ke arah tepi pantai kota Padang. Akibat dari serangan mortir itu kantor Tentara bagian Zeni di pinggir Pantai Padang hancur, ini tembakan salah arah sebenarnya untuk Kantor KOMDAK (saat ini POLDA) PRRI di jalan Nipah. Satu lagi peluru mortir jatuh di belakang Bioskop Karya tapi tidak meledak, salah arah sebenarnya ditujukan ke Kantor Dewan Banteng. Tak terhitung banyaknya  rumah penduduk yg hancur karena terkena mortir kapal perang APRI, sementara mereka bersembunyi di lubang lubang perlindungan yg telah disiapkan beberapa waktu sebelumnya.  Pagi hari esoknya terdengar suara pesawat meraung raung dilangit kota Padang, penduduk menyangka bahwa itu adalah pesawat bantuan dari armada ke 7 tentara Amerika yg beberapa waktu sebelumnya diumumkan di radio akan mengamankan ladang minyak Caltex di Dumai Pekan baru. Namun ternyata itu adalah pesawat angkatan udara APRI yg sedang mengawal penerjunan para marinir dan tentara Banteng raiders dari kodam Diponegoro. Tentara PRRI dari Dewan Banteng berusaha menembak jatuh pesawat pesawat tempur milik APRI tersebut dengan senjata anti serangan udara yg mereka miliki, namun tak berhasil. Pendaratan tentara terjun payung dari Marinir dan Banteng raiders di lapangan terbang Tabiang berhasil dengan mulus, sementara sisanya mendarat di wilayah dekat lapangan terbang di muara sungai Batang Kuranji di Air Tawar dekat kompleks UNAND (saat ini UNAS) dan Universitas Bung Hatta.

image

Tentara APRI dari Banteng raiders kini berhadapan face to face dengan tentara Dewan Banteng PRRI. Banteng Minang VS Banteng Jawa, persis seperti legenda penyerangan Majapahit terhadap Kerajaan Pagaruyung dahulu yg akhirnya disudahi dengan pertandingan adu kerbau atau Banteng yg menjadi kisah asal muasal nama “Minang kabau” yg berarti “Kerbau pemenang”. Namun kali ini Banteng Minang lebih memilih untuk mundur dari gelanggang perang, nyaris tanpa perlawanan yg berarti sama sekali, bukan karena mereka dikalahkan dan bukan pula karena mereka takut dengan Banteng Jawa ini. Mundurnya mereka karena mematuhi perintah Buya Natsir sehari sesudah pertemuan di Sungai dareh agar PRRI menerapkan ‘gerakan tanpa perang’ untuk melawan pemerintah Soekarno. Selain itu hal ini juga untuk menghindari korban dari rakyat sipil yg tak berdosa yg pasti jatuh saat perang terbuka melawan tentara pemerintah pusat. Dan PRRI benar benar mematuhi perintah tokoh kharismatik panutan urang awak tersebut dengan disipilin, biarlah tampak bak orang pengecut lari dari medan tempur asalkan rakyat yg tak berdosa tiada yg menjadi korban.

Tentara Dewan Banteng beserta seluruh jajaran sipil PRRI lebih memilih untuk mundur ke kampung kampung di pelosok lalu lanjut terus menyuruk ke hutan hutan belantara Pasaman, Payakumbuh, Agam dan Solok. Rute yg sama dengan rute saat mereka menyelamatkan NKRI ini dari kejaran tentara agresi militer Belanda II dahulu. Rute yg sama, orang orangnyapun sama pula, hanya status dan pengejarnya saja yg berbeda. Dahulu status mereka sebagai pejuang kemerdekaan, kini sebagai pemberontak, pembangkang dan perongrong kewibawaan pemerintah pusat. Bahkan konon kata sebagian orang yg agaknya pantaslah dijahit saja mulutnya  mereka adalah separatis, pengkhianat NKRI yg harus ditumpas habis keberadaannya. Padahal NKRI yg oleh mereka yg membusungkan dadanya sebagai seorang Soekarnois atau Nasionalis gadang gadangkan saat itu sedang dikangkangi oleh tindakan inkonstitusional sang paduka yg mulia yg mereka puja puja bak seorang Raja jawa. Dahulu tentara berhidung mancung dan berkulit putih yg mengejar mereka, kini tentara berkulit sawo matang dan berhidung pesek persis seperti merekalah yg menjadi pengejar. Dahulu lari ke hutan dalam rangka membela kepemimpinan sang presiden Soekarno dan kedaulatan RI, kini lari ke hutan justru dikejar oleh tentara loyalis Soekarno sendiri, orang yg kepemimpinannya dahulu mereka bela dengan keringat, air mata, harta bahkan darah nan tertumpah di bumi pertiwi ini. Maka dimulailah sebuah perjalanan fisik nan panjang dan melelahkan dalam memperjuangkan dan meminta hak mereka. Sebuah tuntutan yg tak digubris pemerintah pusat, tuntutan wajar yg malah dibalas dengan aksi militer. Bak rengekan seorang anak yg malah dibalas tamparan menyakitkan dan menghinakan oleh ayahnya sendiri. Anak kandung yg dahulu sangat berbakti dan menjadi penyelamat kewibawaan ayahnya itu kini digebuk dengan kejam dan tanpa ampun bak seorang anak tiri. Masa inilah yg kelak dikemudian hari lazim disebut “maso lari ka rimbo” oleh orang Minang setelah masa masa pergolakan PRRI selesai di akhir tahun 1961. —- bersambung ke bagian 3—- (*Liga Chaniago, awal september 2013)

Sumber

Terkait : PRRI, Protes Si Anak Tiri dan Catatan Luka Urang Awak (1)

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: