Serdadu Bukit Barisan

Darah Pahlawan

Senin, 16 Juni 2014, 17:00 WIB

Letnan Jenderal Jamin Gintings layak dijadikan pahlawan nasional. Keputusannya menyerang sejumlah pos militer Belanda pada agresi militer kedua, mengangkat marwah Republik di mata internasional. Streteginya menyerang Belanda di Tanah Karo, membuat Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Aceh.

Juni 1949. Seorang lelaki ber kulit sawo matang dengan pos tur tinggi sekitar 175 cm, me natap jauh dari atas pegu nung an di Tanah Karo. Mengenakan seragam militer berwarna krem, pakaian itu terlihat agak kebesaran dari ukuran tubuhnya yang ramping. Di kerah bajunya, ter semat pangkat mayor tentara. Lelaki serdadu berusia 28 tahun itu adalah Mayor Jamin Ginting Suka.

Ia kemudian lebih senang menying kat namanya dengan ejaan: Jamin Gin tings. Dia adalah Komandan Resimen IV atau dikenal juga dengan sebutan Re simen Rimba Raya (R3) yang merupakan bagian dari Divisi X Tentara Republik Indonesia (TRI). Setahun sebelumnya, ia adalah seorang perwira menengah dengan pangkat letnan kolonel.

Namun pada 1 Oktober 1948, Presi den Sukarno membuat keputusan reor ganisasi dan rasionalisasi TRI. Seluruh perwira diturunkan pangkatnya satu tingkat. Maka, Letkol Jamin Gintings pun menjadi Mayor Jamin Gintings. “Saya tidak peduli dengan pangkat dan jabatan. Yang paling penting, saya harus mengusir penjajah dari Bumi Indo nesia,” ungkap Jamin saat menghadapi pe nurunan pangkatnya.

Pak Kores, julukan nama yang diberikan anak buahnya, memang dike nal sebagai komandan lapangan. Kata kores, merupakan akronim dari koman dan resimen. (Pada era saat ini disebut Danmen). Sebagai komandan resimen, Jamin Gintings terkejut ketika menda patkan kabar pada 19 Desember 1948.

Pasukan militer Belanda telah me nyerang dan menduduki ibukota Re publik di Yogyakarta. Bukan itu saja, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama sejumlah petinggi Republik telah ditawan tentara Belanda.

“Para prajurit, bintara dan perwira tentara Republik. Melalui siaran radio dari Yogyakarta, ternyata Belanda telah mengingkari janjinya dengan mendu duki Yogyakarta. Presiden dan Wapres kita, telah ditawan Belanda,” kata Jamin dalam pidatonya di halaman Markas Resimen IV di Macan Kumbang, pada 25 Desember 1948.

“Kita juga dapat kabar bahwa Sektor III di Dairi di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting sudah diserang Belanda. Saya belum dapat perintah dari atasan langsung di Divisi X. Tetapi demi keselamatan Negara Republik Indonesia, saya bertanggung jawab untuk mulai menyerang Belanda,” ujar Jamin dengan bersemangat.

Selaku Komandan Resimen IV, ia memerintahkan untuk menyerang dae rah-daerah yang diduduki Belanda, se belum Belanda menyerang lebih da hulu. “Pertama, kita duduki Marding ding dan Lau Baleng!” teriak Jamin dengan nada berapi-api, seperti tertulis dalam buku ‘Bukit Kadir’ oleh Jamin Gintings (1921- 1974), editor Payung Bangun, penerbit Elpres, cetakan kedua, tahun 2009.

Maka, berangkatlah anggota pasuk an Batalyon XIV dari asramanya di Ku ta cane ke Lau Baleng dengan berjalan ka ki melewati Lawe Sigala-gala, Lawe Dua, Lawe Perbunga, dan terus hingga ke Kampung Kalimantan. Pertempuran he bat sudah terjadi pada 27 Desember 1948.

Begitu juga pasukan dari Batalyon XV berangkat menuju Mardingding pa da 28 Desember 1948. Di bukit itulah me reka menyerang pos militer Belanda yang berada di bawahnya.

Namun de ngan bantuan panser dan mortir, pa suk an Belanda menggempur lereng bukit. Tujuh anak buah Jamin Gintings, gugur dalam pertempuran sengit itu. Salah satunya adalah Letnan Kadir Saragih. Bukit itu kemudian dinamakan sebagai Bukit Kadir.

Namun, Belanda juga kehilangan delapan prajuritnya dan dua orang yang berhasil ditawan, yakni Van Werven dan De Ruyter. Dalam buku Hans Post, Bed wongen Banjir, Medan, halaman 180-181, dalam terjemahannya berbunyi: Belanda mengakui Resimen Infanteri 5-10 mendapatkan serangan dari gerom bolan yang mengadakan infiltrasi di sebelah barat laut Kabanjahe. Bahkan sampai jarak 40 meter dari pos militer Belanda. Kampung Juhar, dekat Tiga binanga diduduki kaum ekstrimis.

Setelah pertempuran Mardingding, ia pun mulai mengubah pola gerilya. Jika pada masa agresi militer pertama mene rapkan pola gerakan mundur teratur sambil bertempur, maka pada agresi kedua, pasukannya melancarkan gerakan maju teratur. Ia memompa semangat pasukannya sambil menyanyi kan lagulagu perjuangan asal Tanah Karo.

Sergap konvoi
Sejak Januari 1949, dimulai taktik gerilya. Diawali dengan serangan pada 20 Januari 1949 menyergap iring-iringan konvoi pasukan Belanda di Tigakicat, dekat kampung Berastepu. Kemudian menyergap konvoi Belanda di jalan menuju kampung Kutabuluh Berteng. Satu panser dan truk militer Belanda rusak, enam orang serdadu Belanda tewas, dan beberapa lainnya mengalami luka parah akibat tembakan pasukan Jamin Gintings.

Sampai April 1949. Tercatat, terjadi pertempuran di Lau Solu dan Lau Mulgap yang menewaskan 13 personil militer Belanda. Tidak kurang dari 17 kali serangan terhadap konvoi pasukan Belanda dari Medan menuju Brastagi. “Serangan-serangan pasukan Jamin Gintings berpengaruh terhadap jalannya perundingan Indonesia dan Belanda, sehingga meningkatkan posisi tawar Indonesia,” kata Suprayitno, doktor sejarah dari Universitas Sumatra Utara (USU) di Medan, Senin (9/6/2014).

Begitulah, sejak Agresi Militer I dan II, pasukan Resimen IV yang dipimpin Jamin Gintings terus-menerus terlibat pertempuran dengan Belanda dari Medan Area, Tanah Karo, Tanah Alas, sampai Lang kat. Pasukannya telah ber operasi ra tusan kilometer jauhnya dari pang kal an pasukan untuk bertempur di Mar ding ding, Lau Baleng, Lau Mulgap, Buluh Pan cur, Tiga Bi nanga, Kineppen, Kinang kong, Sem ba he, Sibolangit, Kutu Buluh, Kuta Buluh Berteng, Barus Jahe, Tanjung Barus, Kuta Tengah, Lau Solu, Lau Ka pur, dan lain-lain.

Bagi Belanda, Jalan Lau Baleng dan Mardingding disebut sebagai ‘doden weg’ yang artinya jalan maut. Mereka menya takan sebagai pertempuran tujuh bulan yang berat.

Maut menjadi tamu di Tanah Karo. Sehingga mempengaruhi psikologi tentara Belanda akibat se rangan dadak an serta ranjau darat yang ditanam pasukan Resimen IV.

Dalam periode perang kemerdekaan itulah pasukan Resimen IV bergerilya di Tanah Alas, Tanah Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, dan Serdang Hulu. Gerakan pasukan Jamin Gintings itu membuk tikan kemampuannya menjaga keutuhan dan eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Serangan militer pasukannya ber hasil menyelamatkan marwah Republik Indonesia di mata dunia internasional. Serangan militer pasukannya, mampu menghalau gerak maju pasukan Belanda ke Tanah Alas,” ujar Usman Pelly, guru besar antropologo sosial budaya dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Selasa (10/6/2014).

Berdasarkan Perjanjian Renville, Januari 1948, Tanah Karo sampai per batasan Tanah Alas (Kutacane) dinyata kan sebagai daerah kekuasaan pasukan Belanda. Sehingga, markas Resimen IV Tanah Karo yang dipimpin Jamin Gintings harus hijrah ke Kutacane.

Akibatnya, daerah Aceh tengah ter bu ka untuk diserang langsung oleh ten tara Belanda. Jamin pun meng ubah strategi politik dan menjadikan Tanah Karo tetap sebagai daerah perta hanan terdepan bagi Aceh. Caranya, dengan menyerang langsung benteng pertahanan Belanda dan menciptakan perang gerilya.

Pasukan Belanda akhirnya berputarputar antara Brastagi-Mardingding-Lau Belang-Kaban Jahe dalam menghadapi serangan strategi gerilya Jamin Gintings dan mengalami kerugian sangat besar.

Sehingga Belanda tidak mampu meng gerakkan pasukannya sampai menjamah Aceh Tengah (Kutacane). “Dengan stra tegi tersebut, Aceh dapat dimanfaatkan sebagai daerah modal Republik Indo nesia,” ujar Usman Pelly.

Akibatnya, selama sekitar delapan bulan, sejak Januari hingga Agustus 1949, Belanda tertahan di Tanah Karo dan terpaksa melupakan serangan ke Ta nah Alas (Kutacane) sampai penyerah an kedaulatan pada 1950.

Strategi dan perjuangan Jamin Gintings, menurut Suprayitno, membuk tikan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia tetap eksis walaupun Yogyakarta dan Pematang Siantar sebagai pusat pemerintahan RI di Jawa dan Sumatra diduduki Belanda. Sekali pun Sukarno dan Hatta pun ditawan Belanda.

Upaya Belanda menghapus RI dan Tentara Republik Indonesia tidak pernah berhasil sampai akhirnya permusuhan Indonesia dan Belanda pun diselesaikan melalui jalur perundingan. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949, Provinsi Aceh secara utuh dapat didaftarkan sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Putra kedua dari Lantak Ginting Su ka itu lahir di Desa Suka, Tanah Karo, 12 Januari 1921. Ia berhasil menye la mat kan Aceh sebagai daerah modal, sekali gus menyelamatkan martabat Re publik Indonesia di dunia internasional. “Di sinilah, antara lain letak kepah la wanan Jamin Gintings secara nasional. Iya layak dinobatkan sebagai pahlawan na sional,” cetus sejarawan Suprayitno.

oleh : Slamet Ginting

Pemberontakan PETA : di Ngacar Kediri, Supriyadi Menghilang

PETA

detik.com – Pemberontakan PETA Blitar pecah pada 14 Februari 1945. Sejatinya, pemberontakan dilakukan lebih awal, yakni 5 Februari 1945 saat dilakukan latihan bersama (Daidan) batalyon PETA Jawa Timur di Tuban. Namun, rencana ini gagal, karena Jepang mendadak membatalkan jalannya latihan. Perwira PETA yang terlanjur datang ke Tuban dipulangkan masing-masing ke kotanya. Rencana pemberontakan PETA sendiri sesungguhnya datang dari akumulasi kekecewaan para kadet PETA terhadap Jepang. Di lapangan, mereka kerap menjumpai tindak sewenang-wenang tentara Jepang kepada pribumi, sementara dalam latihan ketentaraan, Jepang selain keras juga melakukan diskriminasi, seperti keharusan menghormat tentara Jepang meski pangkatnya lebih rendah.

Supriyadi

Adalah Supriyadi yang menjadi motor rencana pemberontakan. Sebetulnya ia hanya seorang Shudanco (komandan peleton). Atasannya masih ada Cudanco (komandan kompi) Ciptoharjono dan Daidanco (komandan batalyon) Soerahmad. Namun, tak bisa dipungkiri, inisiatif dan otak pemberontakan ada di tangan Supriyadi. Ia menggandeng beberapa rekan Shudanco yang sepaham. Syahdan pada 9 Februari 1945, Supriyadi menemui guru spiritualnya, Mbah Kasan Bendo. Ia mengutarakan maksud untuk melawan Jepang. Konon, saat itu Kasan Bendo memintanya untuk bersabar dan menunda gerakan hingga 4 bulan. “Tapi kalau ananda mau juga melawan tentara Jepang sekarang, saya hanya dapat memberikan restu kepadamu, karena perjuanganmu itu adalah mulia.”

Pesan itu disampaikan Supriyadi kepada rekan-rekannya. Setelah sempat menemui pimpinan PUTERA, Soekarno dan gagal mendapat restu, Supriyadi mengadakan rapat terakhirnya 13 Februari 1945 di kamar Shudanco Halir Mangundjidjaja. Hadir Shudanco Moeradi, Chudanco Ismangil, Bundanco Soenanto dan Bundanco Soeparjono. Hasilnya, pemberontakan akan dilakukan besok. Mereka masing-masing tahu risikonya bila gagal, paling ringan disiksa dan paling berat hukuman mati. Rencana ini terkesan tergesa-gesa karena Supriyadi dan rekan-rekannya khawatir tindak tanduk mereka telah dimonitor Jepang. Shudanco Halir menceritakan di Blitar baru saja datang satu gerbong anggota Kempetai yang baru datang dari Semarang. Mereka menginap di Hotel Sakura. Supriyadi cs menduga, kedatangan Kempetai untuk menangkap dirinya dan rekan-rekannya.

14 Februari 1945, pukul 03.00, senjata dan peluru dibagi-bagikan ke anggota PETA. Jumlah yang ikut serta 360 orang. Setengah jam kemudian, Bundanco Soedarmo menembakkan mortir ke Hotel Sakura. Hotel direbut dan tentara PETA menurunkan slogan “Indonesia Akan Merdeka” (janji proganda Jepang) dan menggantinya dengan spanduk “Indonesia Sudah Merdeka.” Merah putih juga dikibarkan. Pasukan PETA melucuti senjata para polisi dan membebaskan tawanan dari penjara. Beberapa orang Jepang yang ditemui dibunuh. Mereka lalu bergerak menyebar ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun entah kenapa, rencana penyebaran malah gagal. Seluruh pasukan PETA seusai serangan justru berkumpul di Hutan Ngancar, perbatasan Kediri.

Sejak awal, Jepang berhati-hati dalam menangani pemberontakan PETA. Mereka tidak terlalu ofensif dan cenderung menggunakan jalan persuasif untuk menjinakkan Supriyadi dan rekan-rekannya. Hal ini dilakukan demi menghindari tersulutnya kemarahan Daidan (Batalyon) PETA yang lain yang bisa saja malahan membuat pemberontakan meluas dan merembet ke mana-kemana. Setelah kota Blitar berhasil diduduki kembali, langkah diplomasi pun dibuat. Kolonel Katagiri yang ditunjuk untuk memimpin operasi penumpasan mendatangi pasukan Supriyadi yang bertahan di Hutan Ngancar, perbatasan Kediri. Di Sumberlumbu, Katagiri bertemu dengan Muradi, salah satu pemimpin pemberontak. Pasukan PETA menawarkan penyerahan diri bersyarat. Adapun syaratnya adalah:

1. Mempercepat kemerdekaan Indonesia,
2. Para tentara PETA yang terlibat pemberontakan takkan dilucuti senjatanya,
3. Aksi tentara PETA yang dilakukan pada 14 Februari 1945 di Kota Blitar takkan dimintai pertanggungjawaban.

Katagiri menyetujui syarat tersebut. Sebagai tanda sepakat, ia menyerahkan pedang perwiranya kepada Muradi untuk disimpan. Muradi beserta seluruh pasukannya kembali ke Blitar. Nah, pada saat kembali dari Ngancar inilah, Supriyadi terakhir kali terlihat. Persisnya ia hilang di dukuh Panceran, Ngancar. Ada dugaan bisa diculik secara diam-diam dan dibunuh Jepang di Gunung Kelud, namun berkembang juga isu bahwa ia sengaja melarikan diri. Mungkin ia memang sudah tak yakin Jepang akan memenuhi syarat yang diajukan PETA.

Jika itu yang ia rasakan, Supriyadi benar. Kesepakatan Sumberlumbu ternyata tak diakui oleh pimpinan tentara Jepang di Jakarta. Mereka meminta Kempetai tetap memproses para pelaku diproses. Dari hasil pilah memilah dan negosiasi, diberangkatkanlah 78 tentara PETA ke Jakarta untuk menghadapi pengadilan militer Jepang. Hasil dari sidang militer, sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati, 6 orang diganjar hukuman seumur hidup dan sisanya dihukum antara beberapa bulan sampai beberapa tahun. Tak lama kemudian, Shudanco Moeradi, Chudanco Ismangil, Shudanco Halir Mangkoedjidjaja, Bundanco Soenanto dan Bundanco Soeparjono dipenggal kepalanya di Eereveld, Ancol.

Bagaimana dengan Supriyadi? Sejak ia menghilang, ia tak pernah menunjukkan batang hidungnya kembali. Supriyadi sendiri pernah berpesan kepada ibunya beberapa hari sebelum pecahnya pemberontakan, apabila ia tidak kembali ke rumah dalam waktu 5 tahun, itu tandanya dirinya sudah meninggal dunia. Apa benar Supriyadi telah gugur? Yang jelas, fakta bahwa jasadnya tak pernah diketemukan berbanding dengan penunjukannya sebagai panglima tentara Indonesia yang pertama menjadi bahan menarik sebagai komoditi misteri hingga kini. Komoditi yang juga sama dengan kasus raibnya Tan Malaka sebelum dipecahkan oleh sejarawan Belanda, Dr Harry Poeze.

Sumber

Kisah Begundal Karawang di Rawagede

Kisah Begundal Karawang di Rawagede

KARAWANG • Tragedi pembantaian di Kampung Rawagede, Rawamerta, Kabupaten Karawang, oleh tentara Belanda pada 9 Desember 1947 tak terlepas dari pergerakan kaum muda di wilayah itu. Rawagede diincar Belanda karena menjadi markas para laskar.

Ketua Yayasan Rawagede Sukarman (60) telah mendokumentasikan dalam bentuk tulisan ihwal tragedi pembantaian itu. Tulisan terebut diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Riwayat Singkat Taman Pahlawan Rawagede.

Buku setebal 40 halaman itu sudah tiga kali naik cetak. Total lebih dari 5.000 eksemplar yang tersebar di masyarakat.

Saat Warta Kota berkunjung ke kediamannya di Dusun Rawagede 2, Desa Balongsari, Rawamerta, Kamis (15/9/2011), Sukarman mengatakan bahwa sejak sebelum perang kemerdekaan, Rawagede sudah menjadi daerah markas para laskar pejuang. Rawagede dipilih karena saat itu dilintasi jalur kereta api Karawang-Rengasdengklok dan salah satu stasiun itu ada di sana.

Laskar pejuang yang dikenal di Rawagede sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, antara lain Laskar Macan Citarum, Barisan Banteng, MPHS, SP88, dan Laskar Hizbulloh. “Mulai 19 Agustus 1945, seluruh laskar itu bergabung menjadi BKR (Badan Keamanan Rakyat), markasnya ada di rumah-rumah warga. Ini jadi sorotan pemerintah Hindia Belanda,” kata Sukarman.

Pada 1946, kata Sukarman, Letkol Suroto Kunto yang masih berusia 24 tahun ditunjuk sebagai Komandan Resimen Jakarta di Cikampek. Salah satu komandan kompinya adalah Lukas Kustaryo yang membawahi Karawang-Bekasi. Kharis Suhud, yang sebelumnya seorang petugas Perusahaan Jawatan Kereta Api, juga bergabung dengan BKR dan diangkat menjadi Komandan Kompi Purwakarta.

Pada 25 November 1946, Letkol Suroto Kuto yang sedang dalam perjalanan dinas menggunakan kendaraan diculik laskar rakyat yang pro-Hindia Belanda di daerah Rawa Gabus, Kabupaten Karawang. Mobil yang ditumpanginya ditemukan penuh bercak darah oleh salah satu ajudannya, Kapten Mursyid, pada 26 November 1946 sekitar pukul 01.00 dini hari. “Tapi jasadnya tak ditemukan sampai saat ini, juga jasad para pengawalnya,” kata Sukarman.

Bertingkah unik

Sejak kejadian itu, Kapten Lukas Sutaryo yang menjadi Komandan Kompi Karawang-Bekasi menghimpun kekuatan para laskar pejuang. Pada awal 1947, Lukas Sutaryo mengendarai sendiri lokomotif kereta api dari arah Cipinang di Jembatan Bojong, perbatasan Karawang-Bekasi. Lokomotif itu ditabrakkannya dengan kereta api penuh senjata dan amunisi milik Belanda yang datang dari arah berlawanan. “Dari situlah awalnya BKR mendapatkan pasokan senjata dan amunisi,” ujar Sutarman.

Menurut Sutarman, Kapten Lukas Sutaryo juga kerap mengenakan baju seragam tentara Belanda yang baru saja dibunuhnya. Dengan mengenakan seragam itu, dia menembaki tentara Belanda yang lain. Karena kegigihannya itu, tentara Belanda menjulukinya “Begundal Karawang”.

Karena ulahnya itu, Kapten Lukas juga sempat ditembak dari jarak kira-kira 25 meter oleh Letnan Sarif, anak buahnya. Sarif awalnya tidak menyadari bahwa sosok yang ditembaknya itu komandannya sendiri. Untunglah tembakan itu tak mengenai sasaran.

Suatu saat seusai melawan tentara Belanda di wilayah Pabuaran, Pamanukan, Subang, hingga ke Cikampek, Kapten Lukas meloloskan diri dengan jalan kaki menuju Rawagede. “Dia masuk Rawagede hari Senin, jam 07.00 pagi, tanggal 8 Desember 1947,” tutur Sutarman.

Keberadaan Kapten Lukas di Rawagede akhirnya tercium oleh tentara Belanda. Dia kemudian menghimpun tentara BKR di Rawagede. Dia berembuk dengan para laskar hingga siang untuk merencanakan penyerangan ke wilayah Cililitan, Jakarta.

Sekitar pukul 15.00, Kapten Lukas beserta pasukannya sudah keluar dari Rawagede dan berangkat dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 16.00, turun perintah pimpinan pasukan Belanda bahwa Rawagede harus dibumihanguskan. Kira-kira tengah malam, tentara Belanda sudah tiba di Stasiun Pataruman, Desa Kalangsari, yang bersebelahan dengan Kampung Rawagede. Selang sekitar setengah jam, sebanyak 300 tentara Belanda yang dipimpin Mayor Alphons Wijnen mulai memasuki Kampung Rawagede.

“Mereka datang ke sini untuk mencari Kapten Lukas Sutaryo. Meskipun tahu Kapten Lukas sudah meninggalkan Rawagede sejak sore, warga tetap memilih bungkam. Inilah yang menjadi salah satu penyebab pembantaian,” tutur Sukarman.

Menurut Sukarman, semua laki-laki di atas usia 14 tahun dikumpulkan. Tanpa ampun, tentara Belanda menembakinya. Hari itu, Selasa, 9 Desember 1947, sebanyak 431 pria Kampung Rawagede tewas di ujung peluru. Penembakan oleh tentara Belanda berlangsung sejak pukul 04.00 hingga pukul 16.00.

Kapten Lukas sendiri tidak mengetahui terjadi pembantaian di Rawagede. Kapten Lukas, kata Sukarman, berkali-kali memohon maaf kepada warga karena kedatangannya di Rawagede telah memicu terjadinya pembantaian itu. “Tapi warga tidak menaruh dendam. Beliau datang saat monumen pembantaian Rawagede diresmikan tahun 1995 dan meninggal 8 Januari 1997 dengan pangkat Mayor Jenderal,” ujar Sukarman.

Sumber : Warta Kota

Djamin Gintings Menyelamatkan Martabat Republik Indonesia

Oleh : USMAN PELLY
Saya masih ingat sosok perwira-perwira TNI ketika itu. Djamin Gintings orangnya kurus tinggi semampai, selalu pakai peci tentara.
Setelah Kutacane dibombardir dua pesawat pemburu Belanda, esok paginya saya ikut kakek mengungsi ke sebuah desa sekitar 12 km dari kota. Setiap pagi saya dan kakek ke kota dari desa pengungsian itu untuk berjualan di pasar. Kami melewati Macan Kumbang, sebuah perkebunan karet yang dibangun semasa Jepang. Ternyata beberapa minggu sebelum penyerangan pesawat Belanda itu, Macan Kumbang, telah menjadi markas pertahanan Let.Kol. Djamin Gintings, Komandan Resimen IV TNI pindahan dari tanah Karo.
jamin-ginting
Di kota orang bercerita bahwa markas pertahanan RI itu hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, sesuai kesepakatan Renville. Tanah Karo dianggap sudah menjadi wilayah Belanda dan Negera Sumatra Timur (NST). Karena itu kedudukan Kutacane menjadi penting. Kini Tanah Alas menjadi garis pertahanan RI terdepan menghadapi Belanda. Kota kecil itu bertambah ramai, banyak tentera dan pengungsi dari Tanah Karo dan Dairi. Mereka sibuk mendirikan rumah-rumah darurat dan barak-barak pengungsi. Di pinggir sungai (Lawe) Alas dan Lawe Bulan yang mengapit Kutacane, penuh berjejer Barak pengungsi. Sampai-sampai di halaman rumah Raja Alas (Polonas), didirikan rumah-rumah bambu yang beratap rumbia.
 jamin ginting

Malam hari, jalan satu-satunya yang membelah kota hingar bingar, motor truk tentera hilir mudik, ada yang membawa pengungsi, pasukan tentera dan korban yang luka tembak, sebahagian besar dari pertempuran di sekitar Mardinding (Desa Perbatasan antara Tanah Karo dan Tanah Alas yang menjadi markas pertahanan Belanda).

Kami melihat Djamin Gintings hanya dari kejauhan, waktu apel bendera pagi di markas Macan Kumbang, ketika kami melintasi markas itu. Atau waktu menghadiri perayaan nasional dan rapat umum di Lapangan Bola Kutacane. Saya masih ingat sosok perwira-perwira TNI ketika itu. Djamin Gintings orangnya kurus tinggi semampai, selalu pakai peci tentara, sedang Kol. Muhammad Din (staf Gubernur Militer Aceh dan Tanah Karo dari Kutaraja). Beliau selalu berpakaian tentera Jepang lengkap dengan samurainya. Kami sangat mengagumi mereka dan selalu bergaya seperti komandan-komandan TNI waktu itu.

Demikianlah rona kehidupan Kutacane, kota kecil di front perbatasan pertahanan RI dan Belanda (1947), sibuk dengan hilir mudik tentera dan pengungsi. Kami siap-siap melompat ke lobang pertahanan yang disiapkan dibelakang sekolah, ketika serine dan pesawat pemburu Belanda datang memuntahkan peluru. Keadaan kota kecil yang sesak itu mulai berobah ketika penyerahan kedaulatan (1950).

Seminar Brastagi

Waktu surat permohonan anak tertua Djamin Gintings, Riemenda Jamin Gintings SH,MH (lahir di Kutacane) dan adiknya Dra Riahna Jamin Gintings, M.Sc datang–agar saya memberi makalah dalam seminar Djamin Gintings di Berastagi–untuk mengusulkan beliau sebagai Pahlawan Nasional, saya sambut dengan baik. Di benak saya terbuhul sesuatu yang terus menggema dari pengalaman semasa remaja di Kutacane dan keberhasilan Djamin Gintings memepertahankan garis batas pertahanan Indonesia-Belanda di Tanah Alas dengan melakukan perang gerilya di Tanah Karo.

Sesuatu yang kemudian makin jelas di benak saya, sesudah saya melakukan studi dari berbagai buku dan catatan historis auto biografi kedua bukunya: ”Titi Bambu” dan ”Bukit Kadir,” serta dua buku standar lainnya seperti ”Kadet Brastagi” (1981) dan ”Jendral Soedirman” (Pribadi, 2009), saya mulai berpikir bahwa Djamin Gintings bukan sembarang hero atau pahlawan perang kemerdekaan. Tetapi beliau telah menyelamatkan daerah modal republik, satu-satunya di luar pulau Jawa.

Perintah Mundur

Atas perintah Kol. Hidayat Komandan Divisi X, yang berkedudukan di Kutaradja, Djamin Gintings diperintahkan mundur ke Tanah Alas Kutacane. Perintah ini merupakan kesepakatan RI dan Belanda yang dituangkan dalam perjanjian Renville (1947). Dalam perjanjian itu semua wilayah Tanah Karo dianggap merupakan daerah pendudukan Belanda, sehingga semua pasukan TNI harus disingkirkan dari daerah itu. Djamin Gintings harus mengosongkan seluruh wilayah Tanah Karo, walaupun sebagian besar wilayah itu, secara de facto masih berada dalam kekuasaan republik, yaitu daerah antara Lisang dan Lau Pakam.

Dengan perasaan perih dan pilu Djamin Gintings dan pasukannya melaksanakan keputusn itu. Semua pasukan Resimen IV mundur ke Tanah Alas dan pasukan Belanda dengan leluasa memasuki daerah-daerah yang dikosongkan itu.

Jendral Soedirman selaku Panglima Besar TNI, waktu itu turut merasakan betapa keputusan Renville itu melukai hati para prajuritnya. Sebab itu melalui radio, beliau menyampaikan amanatnya, ”Anak-anakku anggota Angkatan Perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih tetap sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi.”

Amanat Panglima Besar Jendral Soedirman yang ditutup dengan perintah agar TNI tetap bertanggungjawab terhadap jiwa dan harta rakyat–ternyata mampu menghibur kekecewaan para prajurit TNI–termasuk Djamin Gintings dan pasukannya. Dengan penuh semangat keprajuritan pasukan Resimen IV meninggalkan kantong-kantong gerilya dan markas pertahanannya untuk berhijrah ke Kutacane (Tanah Alas).

Dalam sejarah perang kemerdekaan, hijrah pasukan-pasukan TNI tidak hanya di Tanah Karo tetapi juga di Jawa Barat. Pasukan Siliwangi umpamanya harus hijrah meninggalkan Jawa Barat ke Jawa Timur (yang dikenal dengan istilah the long march dalam film Darah dan Doa, 1952). Luas wilayah republik sesudah perjanjian Renville yang dianggap sebagai ”daerah modal” semakin mengecil dan secara ekonomi dan politis semakin terpojok (Hardiyono 2000).

Di Jawa hanya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian Keresidenan Semarang, Pekalongan, Tegal, dan bahagian Selatan Banyumas (Pribadi 2009). Sedang di luar Pulau Jawa hanya tinggal Provinsi Aceh. Mungkin waktu itu tidak semua perajurit TNI yang yang hijrah ke Kutacane, menyadari betapa pentingnya Daerah Modal Aceh untuk dipertahankan, terutama apabila dilihat dari strategi geopolitik nasional dan internasional.

Mengobarkan Perang Grilya

Setelah Macan Kumbang di Kutacane dibangun sebagai markas resimen dan persiapan logistik, permukiman keluarga diselesaikan, maka pembangunan teritorial bersama pejabat pemerintahan Tanah Alas segera dilaksanakan oleh Djamin Gintings. Beliau masuk dan keluar kampung sampai kepelosok Tanah Alas, bertemu dengan Penghulu Kampung (Kepala Desa). Di benak beliau berkecamuk pemikiran, kalau Belanda menyerbu dan menduduki Kutacane, mampukah Resimen IV mempertahankan Tanah Alas dengan mengembangkan perang grilya? Pertanyaan itulah yang hendak beliau jawab.

Tetapi, pada tgl. 22 Desember 1948, malam harinya Djamin Gintings mengumpulkan semua perwira stafnya, dan semua Komandan Batalion. Rapat semalam suntuk sampai pagi hari itu membahas : (1) Apakah Tanah Alas mampu dipertahankan sampai tetes darah terakhir dengan cara militer konvensional, sementara persenjataan yang tidak seimbang dan persediaan amunisi yang terbatas pula, atau (2) TNI melakukan segera serangan terhadap kedudukan Belanda di Tanah Karo, berarti melanggar garis statusquo walaupun dengan cara bergrilya dengan perlengkapan seadanya? (Kadet Brastagi, 1981)

Kedua pertanyaan itu tidak dapat segera dijawab. Apabila Belanda menyerang secara frontal Tanah Alas, dengan peralatan yang modern (panser, tank, pasukan berkuda/logistik) serta backing pesawat tempur, maka Kutacane pasti dapat segera diduduki Belanda. Ketika Tanah Alas jatuh ke tangan Belanda, maka Blang Kejeren, Singkel dan Aceh Selatan akan terancam pula. Daerah belakang Aceh ini, merupakan titik-titik lemah pertahanan Provinsi Aceh. Memang pertahanan Aceh bagian Timur dan sepanjang rel kereta api cukup kuat dan solid. Karena itu pula, waktu ada usul mengganti Djamin Gintings sebagai Komandan Resimen IV yang pindah ke Kutacane dengan Kol. Muhammad Dien. Tapi Gubernur Militer Aceh dan Tanah Karo waktu itu, Tgk. M. Daud Beureueh tidak setuju dan tetap mempertahankan Djamin Gintings. Tanah Karo dan Djamin Gintings tidak mungkin dipisahkan, sedangkan Tanah Karo merupakan bumper (penyangga) daerah belakang Provinsi Aceh yang menjadi modal republik.

Keesokan hari, sekitar jam tujuh pagi setelah perundingan di markas Macan Kumbang itu, pesawat tempur Belanda kembali memuntahkan pelurunya kearah pertahanan Djamin Gintings. Anehnya, Let.Kol. Djamin Gintings, seakan mendapat isyarat dari serangan udara itu untuk bertindak cepat. Tanpa meminta persetujuan Komandan Divisi (Kol.Hidayat di Kutaraja), beliau memutuskan untuk segera menyerang Mardinding dan Lau Balang. Keduanya adalah pos terdepan Belanda di Tanah Karo yang berbatasan langsung dengan Aceh (Tanah Alas).

Keputusan merebut kedua benteng Belanda ini, bertepatan pula dengan siaran radio yang menyatakan Belanda telah menyerbu dan menduduki Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden RI kemudian ditawan. Dalam pidato singkat penyerbuan ke Tanah Karo, Djamin Gintings sebagai Komandan Resimen IV, terus terang menyatakan bahwa ” …memang saya belum mendapat perintah dari Komandan Divisi … tetapi demi keselamatan Negara RI saya akan memikul tanggung jawab penuh untuk segera menyerang daaerah yang diduduki Belanda itu …”

Penyerangan mendadak dan berani yang dilakukan Djamin Gintings ini, memang di luar dugaan Belanda, sehingga Belanda kucar-kacir mempertahankan Mardinding dan Lau Balang. Hanya dengan keunggulan senjata, bantuan pasukan berlapis baja dari Kabanjahe dan logistik militer yang kuat, serta merelakan korban yang tidak sedikit, Belanda dapat bertahan. Begitu juga dipihak Resimen IV, banyak korban dan peristiwa tragis yang mereka lalui seperti pristiwa Bukit Kadir yang menewaskan perwira resimen Abd.Kadir yang gagah berani.

Dampak penyerbuan Mardinding dan Lau Balang (walaupun tidak berhasil direbut), menyebabkan semua pasukan Belanda harus mengkonsentrasikan diri pada benteng yang lebih permanen dan kuat menghadapi pasukan Djamin Gintings. Apalagi sesudah serangan frontal itu, Djamin Gintings mengobarkan perang grilya. Taktik hit and run (serang dan menghindar)–selalu menimbulkan kerusakan yang tidak terduga di pihak Belanda. Demikianlah selama tujuh bulan (Januari s/d Agustus 1949), perang grilya berkecamuk menyebabkan Belanda terkooptasi di Tanah Karo, dan terpaksa melupakan serangan ke Kutacane (Tanah Alas), sampai penyerahan kedaulatan (1950).

Dalam Konperensi Meja Bundar (23 Agustus 1949), Provinsi Aceh secara utuh dapat didaftarkan sebagai ”daerah modal” Republik Indonesia di luar pulau Jawa dalam status RI sebagai salah satu negara bagian dari RIS. Djamin Gintings telah berhasil menyelamatkan daerah modal itu, yang berarti menyelamatkan martabat Republik Indonesia terutama di mata dunia internasional. Djamin Gintings bukan sembarang pahlawan kemerdekaan.

Sejarah Penyerangan Pasar Bandar Buat – Padang

Sekitar dua bulan setelah diproklamasikannya Republik Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Mayor Anderson tiba di Emma Haven, Teluk Bayur. Mereka kemudian menduduki gedung-gedung, gudang dan barak bekas Jepang di Padang.

Bersama sekutu itu, membonceng pula NICA (Nedelandsch Indie Civil Administratie), yakni pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Tujuannya tak lain mencengkeramkan kukunya kembali setelah tiga setengah tahun lamanya hengkang dari Indonesia karena keok oleh Jepang. Waktu Jepang takluk dalam perang dunia kedua karena dibombardir sekutu, gantian Belanda tergiur lagi hendak masuk ke Indonesia.

Janji Belanda kepada sekutu waktu masuk ke Sumatera dan tempat lainnya di Indonesia adalah untuk membebaskan tawanan perang , memulangkan Jepang ke negerinya dan ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum hingga pemerintahan peralihan berfungsi kembali. Belanda tidak diperkenankan oleh Komando Sekutu Asia Tenggara yang disebut SEAC untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan Republik, baik sipil maupun militer.

Demikian cerita Zulwadi Datuk Bagindo Kalih, Ketua III Dewan Harian Daerah (DHD) ’45 Sumatera Barat, mengutip buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945 – 1949 di Kota Padang dan sekitarnya yang disusun Dr Mestika Zed, MA dan kawan – kawan, tahun 2002.

Waktu ditemui di Gedoeng Joeang, jalan Samudera, Padang, ia menceritakan catatan-catatan sejarah perjuangan Kota Padang tempo dulu yang dirangkum dari berbagai sumber.

Merinding juga bulu roma ketika diceritakan tentang perlawanan rakyat Padang hingga peristiwa Indarung dan Bandar Buat dibombardir Belanda dari udara.

Sejak sekutu menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda, meskipun dengan perjanjian tidak akan turut campur dalam urusan Republik, namun kurenah Belanda yang terkenal “cerdik buruk” itu malah ingin menguasai kembali Indonesia sepenuhnya. Belanda melancarkan agresi dimana-mana di wilayah Republik.

Tanggal 8 Januari 1947, pabrik semen di Indarung yang didirikan Belanda tahun 1910 dengan nama NV NIPCM (NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij ditembaki dari udara oleh beberapa pesawat Mustang Belanda.

“Masyarakat Indarung dan Padang sekitarnya waktu itu mencari perlindungan dengan membuat lubang atau lari ke perbukitan sekitar Solok dan Pesisir Selatan. Mereka terdiri dari orang tua, wanita dan anak-anak, ada yang lari ke pegunungan dan hutan-hutan,” ujar pria yang lahir sekitar tahun 1940-an itu.

Veteran yang masih fokus memperjuangkan idealisme kebangsaan ini seperti menerawang sejenak. Lalu, katanya, tanggal 18 Januari 1947 atau 10 hari setelah pemboman Indarung, Belanda datang kembali dengan pesawat Mustang dan melancarkan serangan udaranya di Pasar Bandar Buat.

Saat itu hari Minggu, merupakan hari pasar di daerah itu. Meskipun ada versi yang mengatakan serangan itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, tapi ada pula catatan Angku Darwis yang dibuat tahun 1994 mengatakan itu terjadi pada pukul 10:00 WIB.

“Yang ini mungkin lebih mendekati, karena melihat faktanya yang meninggal mencapai ratusan jiwa. Pada jam itu, keadaan di pasar memang pas puncaknya keramaian orang yang datang dari berbagai penjuru sekitar Padang, Solok, Pariaman dan Pesisir Selatan,” ujarnya.

“Yang bersangkutan (Angku Darwis) saat diwawancarai untuk membuat sebuah buku tahun 1994 itu sedang sakit dan dalam perawatan dokter. Namun, berkenaan dengan perisitiwa itu ia masih sanggup mengingat dan menceritakan tentang perisitiwa Bandar Buat,” sela Zulwadi.

Ada pula Angku Munir yang menjadi saksi mata, lanjutnya Hingga sorenya, Angku Munir dan beberapa orang temannya bekerja keras mengumpulkan ratusan korban yang luka parah serta mayat – mayat yang tak tahu pasti jumlahnya.

“Mungkin ratusan,” Zulwadi memperkirakan.

Para korban dibawa dengan pedati, alat transportasi populer masa itu. Mereka di bawa ke Lapangan Kabun, sekitar setengah kilometer dari Pasar Bandar Buat. Di tempat itu, yang luka parah segera ditangani oleh Palang Merah.

Pemandangan memiriskan waktu itu sudah dapat dibayangkan. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Konon, saksi mata Angku Munir melihat banyak wanita meregang nyawa sambil mendekap anaknya yang masih bayi. Ada pula beberapa pedati yang ditarik sapi atau kerbau berjalan sendiri karena tukang pedatinya telah tewas.

“Takut akan serangan berikutnya. Setelah mengumpulkan para jenazah ke satu tempat bersama teman-temannya, Angku Munir lari ke hutan sekitar Indarung. Benar saja, pesawat Belanda kembali meraung-raung mencari sasaran bergerak di bawahnya. Rentetan tembakan terdengar lagi mulai dari Indarung, Bandar Buat dan Lubuk Begalung,” tutur Datuk Bagindo Kalih dalam nada agak emosional.

Setelah beberapa hari keadaan dirasakan cukup kondusif, Angku Munir Cs tadi baru keluar dari persembunyian dan menemukan jenazah-jenazah yang tadi ditinggal sudah agak mengurai sehingga segera mereka kuburkan dalam satu lubang. Puluhan jenazah dikuburkan dalam satu lubang.

“Rupanya setelah selesai menguburkan puluhan mayat masih terdapat sekitar 40 mayat lagi yang belum dikubur menurut yang diceritakan Angku Munir dan Angku Kamar dalam catatan yang dibukukan oleh Mestika Z dan kawan – kawan,” ucap Zulwadi.

Ya, itu baru satu peristiwa di Pasar Bundar Buat, belum lagi di Kamang, di Situjuh, dan Cupak serta beberapa tempat lainnya. Perlawanan rakyat dipatahkan Belanda dengan cara keji dan membabibuta. Anak – anak dan wanita menjadi korban.

“Ini adalah kejahatan perang yang dilakukan Belanda terhadap Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Mengingat sejarah itu, para korban rakyat sipil Indonesia terutama pada masa Agresi I dan Agresi II, Belanda harus meminta maaf yang diucapkan oleh Pemerintah Belanda kepada segenap Rakyat Indonesia. Perjuangan agar Belanda mau mengakui tindakan pengrusakan, perampokan, dan penindasan yang dilakukan olehnya sehingga membuat penderitaan yang amat sangat pada rakyat Indonesia.

Belanda harus kembali meringankan penderitaan mereka. Tuntutan dan perjuangan itu dilakukan terus oleh sebuah yayasan yang didirikan tanggal 4 April 2007 di Belanda dengan nama Stichting Comite Nederlandse Eresculden atau Foundation Commitee of Dutch of Honour atau dalam nama Indonesia KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda) yang diketuai Dhr. JM Podaag.

Yayasan ini melakukan pengumpulan data dan fakta seputar peristiwa dan korban yang terjadi masa agresi Belanda tersebut. Kepada ahli waris korban atau yang bisa dikenali sebagai keluarga korban berdasarkan verifikasi yayasan KUKB, maka berhak menerima santunan dari pemerintah Belanda melalui yayasan KUKB ini. Besaran nilai santunan yang disebutkan oleh Diki dari yayasan yang bertugas di DHD, jika dirupiahkan sekitar Rp150 juta. (derius)

Koleksi Photo Perjuangan di Minangkabau