LVRI Sumut Kirim Tujuh Buku Perjuangan Ke Pusat

Medan ( Berita ) :  Legiun Veteran RI (LVRI) Sumatera Utara mengirimkan tujuh buah buku tentang sejarah perjuangan merebut kemerdekaan ke Markas Besar (Mabes) LVRI di Jakarta.

Buku-buku sejarah perjuangan itu dikirim untuk dilestarikan, kata Kepala Biro Generasi Penerus LVRI Sumut, Muhammad TWH dalam keterangan yang diterima ANTARA di Medan, Kamis [07/01].

Muhammad mengatakan, tujuh buku sejarah perjuangan di Sumut yang dikirim itu adalah “Belanda Gagal Rebut Pangkalan Brandan”, “Sumatera Utara Bergelora”, “Jenderal Spoor Tewas di Tapanuli Tengah”, “Bunga Rampai Perjuangan Rakyat Sumut” dan “Tujuh Pahlawan Nasional Dari Sumut”.

Ditambah dua buku sejarah perjuangan yang ditulis Mayor Jenderal TNI (Purn) Djamin Ginting yang berjudul “Titi Bambu” dan Bukit Kadir”. Selain tujuh buku itu, pihaknya juga menerbitkan sembilan tulisan yang dibuat fungsionaris LVRI Sumut yang pernah diterbitkan di salah satu surat kabar Kota Medan.

Sembilan tulisan itu berjudul “Ketika Sekutu Peralat Tentara Jepang”, “Desember Berdarah di Tebing Tinggi”, “Gugur Bersama Sang Merah Putih” dan “Pancasila Pernah Hendak Diganti”.

Kemudian, tulisan berjudul “Bumi Hangus Tambang Minyak Pangkalan Brandan”, “Pembukaan UUD 1945 Dan Kelahirannya”, “Bangsa Indonesia Tidak Dendam”, “Peranan Radio Di Awal Kemerdekaan” dan “Pelaku Sejarah Kampung Mesjid”.

Ia menjelaskan, pengiriman buku dan tulisan itu berawal dari permintaan Mabes LVRI dengan tujuan mengumpulkan dan melestarikan literatur tentang sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan di Sumut. Setelah dikonsultasikan, semua pihak setuju untuk mengirimkan buku dan tulisan itu, katanya. ( ant )

Sumber : disini

Iklan

Darah Pahlawan

Senin, 16 Juni 2014, 17:00 WIB

Letnan Jenderal Jamin Gintings layak dijadikan pahlawan nasional. Keputusannya menyerang sejumlah pos militer Belanda pada agresi militer kedua, mengangkat marwah Republik di mata internasional. Streteginya menyerang Belanda di Tanah Karo, membuat Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Aceh.

Juni 1949. Seorang lelaki ber kulit sawo matang dengan pos tur tinggi sekitar 175 cm, me natap jauh dari atas pegu nung an di Tanah Karo. Mengenakan seragam militer berwarna krem, pakaian itu terlihat agak kebesaran dari ukuran tubuhnya yang ramping. Di kerah bajunya, ter semat pangkat mayor tentara. Lelaki serdadu berusia 28 tahun itu adalah Mayor Jamin Ginting Suka.

Ia kemudian lebih senang menying kat namanya dengan ejaan: Jamin Gin tings. Dia adalah Komandan Resimen IV atau dikenal juga dengan sebutan Re simen Rimba Raya (R3) yang merupakan bagian dari Divisi X Tentara Republik Indonesia (TRI). Setahun sebelumnya, ia adalah seorang perwira menengah dengan pangkat letnan kolonel.

Namun pada 1 Oktober 1948, Presi den Sukarno membuat keputusan reor ganisasi dan rasionalisasi TRI. Seluruh perwira diturunkan pangkatnya satu tingkat. Maka, Letkol Jamin Gintings pun menjadi Mayor Jamin Gintings. “Saya tidak peduli dengan pangkat dan jabatan. Yang paling penting, saya harus mengusir penjajah dari Bumi Indo nesia,” ungkap Jamin saat menghadapi pe nurunan pangkatnya.

Pak Kores, julukan nama yang diberikan anak buahnya, memang dike nal sebagai komandan lapangan. Kata kores, merupakan akronim dari koman dan resimen. (Pada era saat ini disebut Danmen). Sebagai komandan resimen, Jamin Gintings terkejut ketika menda patkan kabar pada 19 Desember 1948.

Pasukan militer Belanda telah me nyerang dan menduduki ibukota Re publik di Yogyakarta. Bukan itu saja, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama sejumlah petinggi Republik telah ditawan tentara Belanda.

“Para prajurit, bintara dan perwira tentara Republik. Melalui siaran radio dari Yogyakarta, ternyata Belanda telah mengingkari janjinya dengan mendu duki Yogyakarta. Presiden dan Wapres kita, telah ditawan Belanda,” kata Jamin dalam pidatonya di halaman Markas Resimen IV di Macan Kumbang, pada 25 Desember 1948.

“Kita juga dapat kabar bahwa Sektor III di Dairi di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting sudah diserang Belanda. Saya belum dapat perintah dari atasan langsung di Divisi X. Tetapi demi keselamatan Negara Republik Indonesia, saya bertanggung jawab untuk mulai menyerang Belanda,” ujar Jamin dengan bersemangat.

Selaku Komandan Resimen IV, ia memerintahkan untuk menyerang dae rah-daerah yang diduduki Belanda, se belum Belanda menyerang lebih da hulu. “Pertama, kita duduki Marding ding dan Lau Baleng!” teriak Jamin dengan nada berapi-api, seperti tertulis dalam buku ‘Bukit Kadir’ oleh Jamin Gintings (1921- 1974), editor Payung Bangun, penerbit Elpres, cetakan kedua, tahun 2009.

Maka, berangkatlah anggota pasuk an Batalyon XIV dari asramanya di Ku ta cane ke Lau Baleng dengan berjalan ka ki melewati Lawe Sigala-gala, Lawe Dua, Lawe Perbunga, dan terus hingga ke Kampung Kalimantan. Pertempuran he bat sudah terjadi pada 27 Desember 1948.

Begitu juga pasukan dari Batalyon XV berangkat menuju Mardingding pa da 28 Desember 1948. Di bukit itulah me reka menyerang pos militer Belanda yang berada di bawahnya.

Namun de ngan bantuan panser dan mortir, pa suk an Belanda menggempur lereng bukit. Tujuh anak buah Jamin Gintings, gugur dalam pertempuran sengit itu. Salah satunya adalah Letnan Kadir Saragih. Bukit itu kemudian dinamakan sebagai Bukit Kadir.

Namun, Belanda juga kehilangan delapan prajuritnya dan dua orang yang berhasil ditawan, yakni Van Werven dan De Ruyter. Dalam buku Hans Post, Bed wongen Banjir, Medan, halaman 180-181, dalam terjemahannya berbunyi: Belanda mengakui Resimen Infanteri 5-10 mendapatkan serangan dari gerom bolan yang mengadakan infiltrasi di sebelah barat laut Kabanjahe. Bahkan sampai jarak 40 meter dari pos militer Belanda. Kampung Juhar, dekat Tiga binanga diduduki kaum ekstrimis.

Setelah pertempuran Mardingding, ia pun mulai mengubah pola gerilya. Jika pada masa agresi militer pertama mene rapkan pola gerakan mundur teratur sambil bertempur, maka pada agresi kedua, pasukannya melancarkan gerakan maju teratur. Ia memompa semangat pasukannya sambil menyanyi kan lagulagu perjuangan asal Tanah Karo.

Sergap konvoi
Sejak Januari 1949, dimulai taktik gerilya. Diawali dengan serangan pada 20 Januari 1949 menyergap iring-iringan konvoi pasukan Belanda di Tigakicat, dekat kampung Berastepu. Kemudian menyergap konvoi Belanda di jalan menuju kampung Kutabuluh Berteng. Satu panser dan truk militer Belanda rusak, enam orang serdadu Belanda tewas, dan beberapa lainnya mengalami luka parah akibat tembakan pasukan Jamin Gintings.

Sampai April 1949. Tercatat, terjadi pertempuran di Lau Solu dan Lau Mulgap yang menewaskan 13 personil militer Belanda. Tidak kurang dari 17 kali serangan terhadap konvoi pasukan Belanda dari Medan menuju Brastagi. “Serangan-serangan pasukan Jamin Gintings berpengaruh terhadap jalannya perundingan Indonesia dan Belanda, sehingga meningkatkan posisi tawar Indonesia,” kata Suprayitno, doktor sejarah dari Universitas Sumatra Utara (USU) di Medan, Senin (9/6/2014).

Begitulah, sejak Agresi Militer I dan II, pasukan Resimen IV yang dipimpin Jamin Gintings terus-menerus terlibat pertempuran dengan Belanda dari Medan Area, Tanah Karo, Tanah Alas, sampai Lang kat. Pasukannya telah ber operasi ra tusan kilometer jauhnya dari pang kal an pasukan untuk bertempur di Mar ding ding, Lau Baleng, Lau Mulgap, Buluh Pan cur, Tiga Bi nanga, Kineppen, Kinang kong, Sem ba he, Sibolangit, Kutu Buluh, Kuta Buluh Berteng, Barus Jahe, Tanjung Barus, Kuta Tengah, Lau Solu, Lau Ka pur, dan lain-lain.

Bagi Belanda, Jalan Lau Baleng dan Mardingding disebut sebagai ‘doden weg’ yang artinya jalan maut. Mereka menya takan sebagai pertempuran tujuh bulan yang berat.

Maut menjadi tamu di Tanah Karo. Sehingga mempengaruhi psikologi tentara Belanda akibat se rangan dadak an serta ranjau darat yang ditanam pasukan Resimen IV.

Dalam periode perang kemerdekaan itulah pasukan Resimen IV bergerilya di Tanah Alas, Tanah Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, dan Serdang Hulu. Gerakan pasukan Jamin Gintings itu membuk tikan kemampuannya menjaga keutuhan dan eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Serangan militer pasukannya ber hasil menyelamatkan marwah Republik Indonesia di mata dunia internasional. Serangan militer pasukannya, mampu menghalau gerak maju pasukan Belanda ke Tanah Alas,” ujar Usman Pelly, guru besar antropologo sosial budaya dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Selasa (10/6/2014).

Berdasarkan Perjanjian Renville, Januari 1948, Tanah Karo sampai per batasan Tanah Alas (Kutacane) dinyata kan sebagai daerah kekuasaan pasukan Belanda. Sehingga, markas Resimen IV Tanah Karo yang dipimpin Jamin Gintings harus hijrah ke Kutacane.

Akibatnya, daerah Aceh tengah ter bu ka untuk diserang langsung oleh ten tara Belanda. Jamin pun meng ubah strategi politik dan menjadikan Tanah Karo tetap sebagai daerah perta hanan terdepan bagi Aceh. Caranya, dengan menyerang langsung benteng pertahanan Belanda dan menciptakan perang gerilya.

Pasukan Belanda akhirnya berputarputar antara Brastagi-Mardingding-Lau Belang-Kaban Jahe dalam menghadapi serangan strategi gerilya Jamin Gintings dan mengalami kerugian sangat besar.

Sehingga Belanda tidak mampu meng gerakkan pasukannya sampai menjamah Aceh Tengah (Kutacane). “Dengan stra tegi tersebut, Aceh dapat dimanfaatkan sebagai daerah modal Republik Indo nesia,” ujar Usman Pelly.

Akibatnya, selama sekitar delapan bulan, sejak Januari hingga Agustus 1949, Belanda tertahan di Tanah Karo dan terpaksa melupakan serangan ke Ta nah Alas (Kutacane) sampai penyerah an kedaulatan pada 1950.

Strategi dan perjuangan Jamin Gintings, menurut Suprayitno, membuk tikan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia tetap eksis walaupun Yogyakarta dan Pematang Siantar sebagai pusat pemerintahan RI di Jawa dan Sumatra diduduki Belanda. Sekali pun Sukarno dan Hatta pun ditawan Belanda.

Upaya Belanda menghapus RI dan Tentara Republik Indonesia tidak pernah berhasil sampai akhirnya permusuhan Indonesia dan Belanda pun diselesaikan melalui jalur perundingan. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949, Provinsi Aceh secara utuh dapat didaftarkan sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Putra kedua dari Lantak Ginting Su ka itu lahir di Desa Suka, Tanah Karo, 12 Januari 1921. Ia berhasil menye la mat kan Aceh sebagai daerah modal, sekali gus menyelamatkan martabat Re publik Indonesia di dunia internasional. “Di sinilah, antara lain letak kepah la wanan Jamin Gintings secara nasional. Iya layak dinobatkan sebagai pahlawan na sional,” cetus sejarawan Suprayitno.

oleh : Slamet Ginting

Kolonel Zulkifli Lubis

Catatan Must Prast

Klub Baca Buku IGI

Eks Kolonel Zulkifli Lubis yang merupakan perwira intelijen Indonesia. Sumber: bin.go.id)

Eks Kolonel Zulkifli Lubis yang merupakan perwira intelijen Indonesia. Sumber: bin.go.id)

Membaca buku Kolonel Misterius di Tengah Pergolakan TNI AD yang ditulis Peter Kasenda (Kompas, 2012) ini, saya mendapat sedikit pencerahan tentang Kolonel Zulkifli Lubis. Siapa dia?

Tidak banyak literatur yang mengupas sosok Zulkifli. Sejak saya duduk di bangku SMP sampai SMA, saya hanya mendapati namanya sebagai dedengkot pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera.

Sejujurnya, meski tidak membenarkan pemberontakan ini, saya bersimpati kepada tokoh-tokohnya, termasuk Zulkifli Lubis. Namanya tenggelam dari panggung sejarah setelah PRRI dapat dipatahkan TNI.  

Namun, ada sisi lain yang menarik sang kolonel. Ia besar di Kampung Tamiang, tak jauh dari Bukit Tor Sijanggut, Sumut. Sesepuh TNI-AD Jenderal besar A.H. Nasution pernah menyebut bahwa Zulkifli Lubis pernah ditempa pendidikan gaya intel Jepang (A.H. Nasution, 1984, 310-311).

Saat pergolakan internal di tubuh Angkatan Darat, Zulkifli Lubis terlibat perselisihan dengan Nasution. Ini ironis. Sebab, keduanya masih sepupu. Nasution berasal dari Kampung Huta Pungkut, yang hanya dipisahkan Bukit Tor Sijanggut dari kampung halaman Zulkifli.

Sepanjang karirnya di militer, Zulkifli Lubis pernah menjabat sebagai wakil KSAD dan pejabat KSAD. Namun, tak ada yang lebih menghebohkan ketika dia (saat itu wakil KSAD) dan Kolonel A.E. Kawilarang memerintahkan penahanan terhadap Menlu Roeslan Abdul Gani pada 16 Agustus 1956. Roeslan dituduh terlibat perkara korupsi yang dilakukan Lie Hok Thay (wakil direktur Percetakan Negara). Saat itu Roeslan hendak menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai pengambilan Terusan Suez oleh Mesir.

Namun, istri Roeslan keburu menelepon Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo untuk memberitahukan penangkapan itu. Ali segera mengabarkan ke KSAD Nasution yang tidak tahu-menahu peristiwa tersebut. Kemudian, Nasution memerintahkan Garnizun Jakarta Mayor Djuchro untuk membebaskan Roeslan. Hari itu juga Roeslan bertolak menuju London (Kompas, 25 November 1987).

Karena memang ”musuhan”, Kolonel Zulkifli Lubis langsung menuding Ali Sostroamidjojo dan Nasution membantu dan melindungi kejahatan dengan meloloskan Roeslan dari penangkapan. Koran Indonesia Raya dan Pedoman langsung menyerang kebijakan Nasution.

Pada April 1957, Roeslan Abdul Gani dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap dan melanggar aturan (Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, 1986 : 177). Penangkapan itu lantas mendapat dukungan luas dari korps perwira TNI-AD.

Namun, perseteruan Zulkifli dan Nasution berlanjut. Ada kelompok perwira senior yang tergolong menentang pimpinan AD. Mereka adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol Warouw, dan Letkol Sumual.

Pada 11 Oktober 1956, ada desas-desus kudeta. Zulkifli Lubis dituding melakukan makar. Akhirnya, perpecahan itu menjadi nyata dengan diumumkannya Dewan Banteng di Sumatera dengan ketuanya, Letkol Achmad Husein. Mereka merebut pemerintahan sipil setempat. Inilah awal mula PRRI yang bisa disebut krisis politik besar saat itu.

Pemberontakan ini akhirnya dapat diatasi pemerintah dan pasukan TNI. Nama Zulkilfli Lubis hanya menyisakan tinta hitam. Namun, siapa pun tahu bahwa ia adalah orang yang gigih menentang komunis serta perilaku koruptif dan suap pejabat pada masanya. Ia pun dikenal sebagai muslim yang taat. Shalat wajib tak pernah ia tinggalkan.

Bersama tokoh PRRI seperti Sjarifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Nasir, Kolonel Zulkifli Lubis menjalani karantina politik di Cipayung, Jawa Barat. Pada masa tuanya, Zulkifli menekuni wirausaha. Kegiatannya sehari-hari adalah bangun pagi pukul tiga, lalu shalat Tahajud dan berzikir hingga shalat Subuh. Setelah itu ia gerak badan dan berlanjut ke gerak pernapasan dengan berzikir.

Bekas kolonel AD itu sedikit sekali meninggalkan jejak saat aksi PRRI. Mungkinkah karena ia perwira intelijen ya yang akrab dengan kemisteriusan? Entahlah. Pada 23 Juni 1993, putra Sumut ini wafat dengan tenang. Meskipun pernah mewarnai pergolakan politik di Indonesia, Zulkifli Lubis diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan militer di tanah air. Buktinya, ia mendapat kehormatan dengan dimakamkan di TMP Dredet, Kabupaten Bogor.

Sidoarjo, 9 Februari 2013

Sumber : disini

PRRI, Protes Si Anak Tiri dan Catatan Luka Urang Awak (2)

image

Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiak nan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah” (*kalau ingin melihat dan memutuskan sebuah permasalahan maka janganlah hanya melihat dari hal hal kecil yg biasanya hanya bersifat emosional saja). —- (*Bung Hatta)

Rasa frustasi PKI yg nyaris tak laku di bumi Minang kabau

Pembubaran PKI dan hengkangnya mereka dari kabinet adalah salah satu agenda utama rekomendasi dan tuntutan Dewan Banteng kepada Soekarno. Sebagai orang Minang yg sedari kecil di didik dengan suasana agama (*baik yg tradisional maupun yg pembaharu) tentunya PKI yg konon anti Tuhan itu tentunya sangatlah di waspadai keberadaannya oleh Kolonel Ahmad hussein cs. Apalagi di masa lalu partainya kaum merah ini pernah pula menunjukkan taringnya di Silungkang, pemberontakan pertamanya yg tak sedikit memakan korban orang orang tak berdosa. Keberadaan PKI di sisi Bung karno juga dituding oleh mereka sebagai penyebab semakin condongnya Indonesia ke blok timur dan menjadi penyebab pecahnya konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sebagai perwira perwira yg anti komunis mereka sangat menyadari bahwa di tubuh militer telah banyak yg terjangkit faham marxisme. Dan hal ini berkat menyusupnya para agitator dan propagandis PKI yg berkedok sebagai seorang Soekarnois ke dalam tubuh militer semenjak masa revolusi fisik dahulu.

PKI pun tiadalah kurangnya benci kepada para kolonel dan politisi dari partai Masyumi yg berbasis massa di Sumatera. Masyarakat ranah Minang yg adatnya basandikan syara’ dan syara’ basandi kitabullah membuatnya sulit untuk ditembus oleh PKI. Islam bukan hanya sebuah agama belaka di bumi Andalas ini melainkan juga falsafah hidup dan ideologi bagi masyarakatnya. Walaupun tentulah tetap ada PKI di Minang namun keberadaannya sangatlah minoritas adanya jika dibandingkan partai Islam seperti PERTI dan Masyumi. Semua propaganda khas kaum komunis seperti kemiskinan dan perlawanan buruh dan tani tiadalah laku dijual di sana. Isu isu khas agitasi PKI seperti reformasi agraria dan ganyang 7 setan desa tiada jualah laku adanya  seperti di pulau Jawa.  Hal ini bukan karena rakyat di Minang kabau kaya dan mapan sehingga tak mampu dibakar oleh isu isu kemiskinan seperti lazimnya di negeri negeri yg menjadi lahan subur tempat tubuhnya faham komunis. Melainkan karena sistem adat berwaris dari mamak (*paman) kepada kemenakan dan dibaginya harta waris menjadi pusako tinggi dan pusako randahlah yg membuat orang Minang seakan kebal terhadap isu isu kepemilikan tanah yg biasa digadang gadangkan PKI.

image

Pusako tinggi adalah tanah dan harta benda yg diturunkan secara turun temurun sejak masa nenek moyang dahulu dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Sedangkan pusako randah adalah harta (*bisa berupa tanah atau yg lainnya) yg merupakan hasil pencaharian seorang Ibu dan Ayah selama masa pernikahan mereka, harta pusako randah inilah yg dapat dibagikan menurut ketentuan agama Islam. Hal ini membuat tiadalah satu orang Minangpun jua yg tidak mempunyai tanah atau sawah, sehingga dengan demikian tiadalah tuan tanah dan buruh tani atau petani penggarap disana. Setiap orang Minang pastilah mempunyai tanah yg ia dapatkan secara turun temurun betapapun miskinnya orang tersebut. Tanah pusako adalah pertanda bahwa seseorang itu adalah seorang Minang asli, yg punya kaum dan sanak saudara di nagari singgalang tersebut.

Memang ada kaum niniak mamak disana sebagai para bangsawan atau priyayi Minang, namun posisi mereka lebih kepada pemangku adat saja dan tidak mempunyai hak hak istimewa berupa tanah atau kekuasaan sosial, ekonomi dan politik seperti para bangsawan atau priyayi di Jawa. Maka dengan demikian isu konflik antara si kaya dan si miskin atau si priyayi dan si jelata nyaris tak laku dan tak bisa membakar orang Minang untuk bersimpati kepada PKI. Inilah yg membuat partai berlambang palu dan arit ini frustasi dan mempunyai dendam kesumat yg begitu dalam tidak hanya kepada kaum ulama namun  juga kepada kaum adat yg dengan rapat membentengi masyarakat bumi Andalas ini dari agitasi dan propaganda PKI. Dan dendam ini semakin berkecamuk di saat para Kolonel Dewan Banteng yg notabane sangat membenci mereka juga berkedudukan di ranah Minang, bersatu dengan para politisi Masyumi yg juga sangat anti kepada mereka. Maka lengkaplah sudah alasan bagi mereka untuk menghasut Soekarno yg sedang terlena dengan kekuasaan dan mimpi mimpi revolusinya untuk segera menumpas habis Dewan Banteng dan membubarkan Partai Masyumi yg menjadi pemenang ke 2 pada pemilu 1955.

Gertak sambal para kolonel yg berubah menjadi konfrontasi separuh hati

Tersebut pulalah sebuah daerah, sungai dareh namanya, hijau ranau alamnya, jernih dan deras sungai yg membelah daratannya, ramah tamah penduduknya. Di sinilah Dewan Banteng dan para politisi yg terbuang dari Jakarta mengadakan pertemuan mereka selanjutnya, konon sebuah pertemuan rahasia katanya. Tanggal 8 Januari 1958 harinya, rapat itu penuh sesak oleh rasa amarah dan kekecewaan yg membuncah meletup letup keluar dari dada pesertanya, sebagaimana perkumpulan orang orang sakit hati lazimnya. Dan selayaknya orang yg marah, maka kadang ucapannya tiadalah di fikirkannya, melainkan hanya menuruti nafsunya belaka. Memisahkan diri dari NKRI sempat terlontar dengan nada yg sangat emosional dari mereka, sebuah hal yg tiadalah di fikir masak masak oleh para kolonel muda ini. Untunglah, dalam rapat kedua tanggal 10 Januari 1958, tokoh tokoh tua yg lebih bijaksana meredam keinginan kalap para anak muda itu, NKRI tetaplah harga mati bagi mereka betapapun kekecewaan membuncah mencabik cabik dada. Buya Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Boerhanuddin Harahap, bisa meredam keinginan itu, meredakan api dalam dada mereka para kolonel muda. Rapat rahasia Sungai Dareh itu cuma menyempurnakan susunan pengurus Dewan Perjuangan saja, Alhamdulillah… yg muda masih mendengarkan nasihat yg tua tua.

image

Bung Hatta terkejut saat mendengar pertemuan di Sungai dareh itu, hatinya risau, dia faham betul karakter keras para kolonel muda itu dan dia khawatir dengan kekecewaan tokoh tokoh Masyumi yg berada di samping mereka hanya akan menambah buruk keadaan. Menanggapi rapat rahasia di Sungai Dareh itu, berkirim pesanlah sang proklamator ini kepada Dewan Banteng: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiak nan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah” (*kalau ingin melihat dan memutuskan sebuah permasalahan maka janganlah hanya melihat dari hal hal kecil yg biasanya hanya bersifat emosional saja). Lalu  16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengutus orang kepercayaannya ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pesan Bung Hatta dan Syahrir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat (termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”. Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya. PRRI terperangkap ke dalam strategi intrik politik dan permainan spionase Amerika Serikat. Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi.

image

Demikianlah usaha Bung Hatta dalam meredam keinginan Dewan Banteng, membesarkan hati mereka, namun semua itu nampaknya sia sia adanya. Kolonel Ahmad Hussein sebenarnya menyadari bahwa yg dikatakan oleh Bung Hatta sangatlah benar adanya, namun tampaknya dia sudah kepalang tanggung, sudah kepalang di cap sebagai pembangkang, hingga ia berfikir bak seorang fatalis. Namun tetaplah pada dasarnya  tiadalah keinginan sang kolonel muda ini untuk memisahkan diri dari negara yg dulu dibelanya mati matian dengan bersabung nyawa. Ia mencintai negeri ini dengan segenap jiwa dan raganya, namun itu bukan berarti ia harus mengamini semua tindakan pemimpinnya  yg saat itu tampaknya  sedang lupa diri. Terlebih lagi rasa bencinya pada kaum komunis yg berada di sekeliling “ayah” nya itu semakin membuatnya muak, ia tahu persis bahwa PKI adalah monster buas yg sedang memakai topeng malaikatnya. Hingga jelaslah sekali tampak bahwa Dewan Banteng ini hanyalah seorang anak kecil yg sedang merengek meminta hak nya, minta diperhatikan oleh ayahnya, tiadalah lebih dari itu.

Dan sebulanpun telah lewat sudah semenjak pertemuan rahasia di Sungai dareh dan nyaris 2 tahun semenjak rekomendasi Dewan Banteng yg dianggap sebagai pembangkangan itu sampaikan pada pemerintah pusat. Namun apalah daya, Sang paduka presiden tampaknya seakan menutup telinganya dengan rengekan anak anaknya di Pulau Sumatera dan pulau pulau lainnya. Ketegangan antara pusat dan daerahpun semakin memuncak, tak satupun usaha rekonsiliasi berhasil termasuk usaha Bung Hatta. Ketegangan inipun tak hanya terjadi di kalangan politisi sipil saja, diantara perwira militerpun juga terjadi ketegangan antara KASAD Mayjen AH. Nasution dengan para Kolonel di daerah daerah yg bergolak. Nasution menuduh para kolonel di daerah kerap kali menyelundupkan hasil bumi seperti karet dan kopra bagi kepentingan pribadi mereka. Tentu hal ini  dibantah oleh Kolonel Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Lubis, Kolonel Alex Kawilarang, dan Kolonel Ventje sumual. Memang mereka kerap menjual hasil bumi berupa karet dan kopra langsung kepada para broker di Singapura. Namun mereka melakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk membiayai logistik dan persenjataan anak buahnya yg suply nya sangatlah kurang dan tidak cukup jika hanya mengandalkan jatah anggaran dari pemerintah pusat saja. Tapi Nasution tetap bersikukuh  bahwa para Kolonel ini telah bermain api di belakang pemerintah yg sah. Maka semakin panaslah suasana saat itu, sementara PKI terus mengipasi keadaan ini dengan agitasi dan propagandanya yg seakan akan mendukung Soekarno.

image

Keadaan terus memanas, sikap pemerintah pusat yg tiada bergeming dari  semula semakin membuat kecewa dan frustasi para kolonel dan dewan dewan perjuangan di daerah. Tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein, selaku Ketua Dewan Perjuangan, menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Soekarno melalui RRI Padang. Ultimatum yang disebut Piagam Perjuangan ini berisi 8 poin tuntutan. Intinya, menuntut agar dalam waktu 5 x 24 jam sejak diumumkannya ultimatum ini, presiden segara membubarkan Kabinet Djuanda. Tuntutan lainnya, pemerintah harus membentuk Zaken Kabinet Nasional yang jujur dan bersih dari unsur-unsur PKI. Kemudian, Soekarno harus memberi dukungan kepada Zaken Kabinet, dan Hatta bersama Hamengku Buwono harus diberi mandat untuk bertugas di Zaken Kabinet ini. Jika ternyata Soekarno enggan memenuhi tuntutan ini dan tidak memberikan kesempatan kepada Zaken Kabinet untuk bekerja, maka Dewan Perjuangan menyatakan terbebas dari kewajiban taat kepada Soekarno sebagai kepala negara. Mereka berharap rengekan mereka yg telah berubah menjadi gertakan ini dapat mencuri perhatian sang presiden sehingga mau mengoreksi arah kebijakannya saat itu dan mau lebih memperhatikan daerah.

Tapi apalah daya, alih alih memperhatikan ultimatum mereka, pemerintah pusat malah menantang balik Dewan Banteng dan dewan dewan lainnya di daerah daerah yg bergolak. Gertakan mereka dibalas oleh Ir. Djuanda selaku Perdana menteri esok harinya, 11 Februari 1958, di Jakarta dengan mengumumkan menolak ultimatum Dewan Perjuangan. Bahkan, ia memerintahkan KSAD Mayjend AH. Nasution untuk memecat Letkol Ahmad Husein dan Kolonel Simbolon dari kemiliteran, membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST), serta memutuskan hubungan darat dan udara dengan Sumatera Tengah. Sikap arogan yang ditunjukkan Djuanda ini jelas memberi jawaban bahwa ultimatum tak akan dipenuhi. Bahkan, Djuanda memberikan reaksi yang sangat keras, Ia meminta persetujuan Soekarno untuk melakukan aksi militer terhadap dewan dewan perjuangan di daerah tersebut. Namun karena saat itu sang pemimpin besar revolusi sedang berada di Eropa timur dalam rangka lawatannya ke negara negara komunis di kawasan itu maka permasalahan ini ditangguhkan oleh Djuanda hingga Soekarno kembali.

Melihat reaksi yg sangat keras dari Djuanda maka Kolonel Hussein merasa jalan negosiasi dengan pemerintah pusat tertutup sudah, kolonel ini benar benar telah patah arang kini. Maka pada tanggal 15 Pebruari 1958, segeralah membentuk ”kabinet tandingan” yang berkedudukan di Padang. Mereka juga mengumumkan tak mengakui lagi kabinet Djuanda, dan berlepas diri dari kewajiban menjalankan perintah darinya. Kabinet baru itu bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam kabinet itu, Mr Syafruddin Prawiranegara diamanahi sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Maludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri., Kolonel Dahlan Djambek menjabat Menteri Dalam Negeri. Mr Burhanuddin Harahap menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman. Dr Soemitro Djojohadikoesemo menjabat Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Adapun Menteri Agama dijabat Saleh Lintang. Menteri Penerangan dijabat Saleh Lahade. Menteri Sosial dijabat A. Gani Usman. Menteri Pertanian dijabat S. Sarumpaet. Menteri Pembangunan dijabat JF Warouw. Dan, Menteri PP&K dijabat Mohammad Syafei. Maka sebuah pemerintahan tandingan yg kelak mengakibatkan tertorehnya luka mendalam bagi urang awakpun terbentuk sudah. PRRI, stempel pemberontak, separatis bahkan wahabi yg anti NKRI disematkan kepada kami orang Minang selama berpuluh puluh tahun setelah Kolonel Ahmad Hussein mengumumkan PRRI di depan corong RRI Padang. Dan stempel ini tetap menjadi stigma yg mengakibatkan adanya sebuah inferiority compleks (*sindrom rendah diri alias minder) di kalangan urang awak bahkan setelah 3 generasi setelah masa PRRI. Sebuah hal yg harus kami tanggung walaupun pelaku pelaku PRRI telah mendapatkan amnesti dan namanya direhabilitasi oleh pemerintah.

image

16 Februari 1958, Djuanda dengan tergesa gesa menemui presiden Soekarno yg baru saja pulang dari Russia. Ia segera melaporkan telah dibentuknya PRRI di Sumatera tengah dan Permesta di Sulawesi utara lengkap dengan penjelasan bahwa gerakan tersebut telah resmi memisahkan diri dari NKRI. Maka segera pulalah sang perdana mentari ini meminta Soekarno segera memerintahkan dilakukannya operasi militer untuk menumpas gerakan separatis ini. Presiden Soekarno yg memang sudah muak dengan ketegangan antara dirinya dan kolonel kolonel di daerah yg berlarut  larut tanpa pikir pikir lagi segera menyetujui usul Djuanda tersebut. Baginya tindakan kolonel Ahmad Hussein cs kali ini sudah kelewat batas, kenakalan para kolonel ini tidak cukup ditegur hanya dengan sebuah jeweran kecil saja melainkan dengan sebuah pukulan yg akan melumpuhkan bahkan mematikan mereka. Terlebih lagi lawan lawan politiknya dari partai Masyumi dan PSI berada dibelakang PRRI ini, maka baginya inilah kesempatan baginya untuk menggebuk mereka, satu batu untuk dua sasaran sekaligus. Maka hari itu juga  turunlah perintah pemecatan para kolonel yg memprakarsai PRRI dari dinas kemiliteran sekaligus perintah penangkapan terhadap mereka. Sejak itu meletuslah apa yang disebut Jakarta sebagai ”pemberontakan” oleh PRRI, tetapi sebaliknya para pendukung PRRI menyebut gerakan mereka sebagai ”pergolakan” daerah menentang rezim Jakarta yang inkonstitusional. Inilah manuver militer dan intelijen RI terbesar setelah kemerdekaan yg tak hanya melibatkan aktor aktor pemerintah pusat dan PRRI saja namun juga para agen agen spy dari CIA.

image

Kolonel Ahmad Hussein menjawab perintah penangkapannya dengan menggelar rapat umum di kota Padang pada tanggal 20 Februari 1958. Dan untuk menunjukkan bahwa PRRI adalah sebuah gerakan yg salah satu tujuan utamanya adalah memerangi kaum komunis maka ia memerintahkan penangkapan besar besaran terhadap para anggota PKI. Para anggota dan simpatisan PKI ini ditangkap dan dipenjarakan di penjara penjara sipil maupun militer di seluruh Sumatera tengah oleh pemerintah PRRI. Kolonel Ahmad hussein dan PRRI sebenarnya tak menyangka kalau keadaan menjadi sangat liar dan tak terkendali seperti itu. Niatnya hanyalah menggertak, namun karena gertakan tersebut tak digubris, melainkan malah ditanggapi dengan reaksi yg sangat keras maka dia terpaksa membalas menentang pemerintah pusat. Ibarat pepatah Minang Biduk sudah terlanjur terlongsong ke tengah lautan maka pantanglah surut kembali ke daratan. Keesokan harinya  Soekarno memerintahkan penumpasan PRRI yg resmi disebutnya sebagai sebuah gerakan pemberontakan dan makar terhadap pemerintah pusat. Tentara pusat (APRI) atau “tentara Soekarno”, mengerahkan seluruh angkatan perang (darat, laut, udara dan kepolisian). Kekuatan APRI waktu pertama diterjunkan mencapai lebih 20.000 pasukan, sebuah jumlah pasukan yg bukan alang kepalang besarnya, jumlah terbesar yg pernah diturunkan dalam menumpas sebuah pergolakan di daerah hingga saat ini. Sebuah jumlah yg fantastis jika mengingat lawan yg akan mereka hadapi hanyalah para tentara eks Divisi Banteng yg sudah porak poranda tercerai berai semenjak beberapa tahun sebelumnya. Sebuah hal yg sangat berlebihan pulalah kiranya karena persenjataan tentara Dewan Bantengpun tiadalah ada apa apanya jika dibandingkan persenjataan APRI saat itu. Sebagai pemimpinnya ditunjuklah Kolonel Ahmad Yani yg justru sangat terkenal sebagai seorang yg anti komunis, sama dengan rivalnya para kolonel PRRI. Operasi yg diberi nama sandi “Operasi 17 Agustus” ini  melibatkan prajurit dari Satuan Banteng raiders kodam Diponegoro, yang waktu itu kebanyakan sudah disusupi oleh kelompok merah (komunis).

Syahdan kota Padang dan Bukit tinggi dibombardir oleh kekuatan angkatan udara APRI hingga porak poranda macam balai dilamun kerbau mengamuk. Sementara dari laut puluhan kapal perang angkatan laut APRI membombardir pantai kota Padang tanpa ampun dengan hujan mortir. Sebuah hal yg membuat hati miris dan hendak mencibir rasanya karena sebuah bangsa dengan kekuatan angkatan laut yg paling kuat di Asia saat itu persenjataanya justru dipakai untuk membombardir saudara sebangsanya sendiri. Selama 10 hari sebelumnya kapal kapal perang APRI petantang petenteng show of force di lautan Hindia, tak seberapa jauh dari garis pantai kota Padang. Pagi hari pukul 06.00 angkatan laut APRI memulai serangannya, ratusan mortir mereka muntahkan ke arah tepi pantai kota Padang. Akibat dari serangan mortir itu kantor Tentara bagian Zeni di pinggir Pantai Padang hancur, ini tembakan salah arah sebenarnya untuk Kantor KOMDAK (saat ini POLDA) PRRI di jalan Nipah. Satu lagi peluru mortir jatuh di belakang Bioskop Karya tapi tidak meledak, salah arah sebenarnya ditujukan ke Kantor Dewan Banteng. Tak terhitung banyaknya  rumah penduduk yg hancur karena terkena mortir kapal perang APRI, sementara mereka bersembunyi di lubang lubang perlindungan yg telah disiapkan beberapa waktu sebelumnya.  Pagi hari esoknya terdengar suara pesawat meraung raung dilangit kota Padang, penduduk menyangka bahwa itu adalah pesawat bantuan dari armada ke 7 tentara Amerika yg beberapa waktu sebelumnya diumumkan di radio akan mengamankan ladang minyak Caltex di Dumai Pekan baru. Namun ternyata itu adalah pesawat angkatan udara APRI yg sedang mengawal penerjunan para marinir dan tentara Banteng raiders dari kodam Diponegoro. Tentara PRRI dari Dewan Banteng berusaha menembak jatuh pesawat pesawat tempur milik APRI tersebut dengan senjata anti serangan udara yg mereka miliki, namun tak berhasil. Pendaratan tentara terjun payung dari Marinir dan Banteng raiders di lapangan terbang Tabiang berhasil dengan mulus, sementara sisanya mendarat di wilayah dekat lapangan terbang di muara sungai Batang Kuranji di Air Tawar dekat kompleks UNAND (saat ini UNAS) dan Universitas Bung Hatta.

image

Tentara APRI dari Banteng raiders kini berhadapan face to face dengan tentara Dewan Banteng PRRI. Banteng Minang VS Banteng Jawa, persis seperti legenda penyerangan Majapahit terhadap Kerajaan Pagaruyung dahulu yg akhirnya disudahi dengan pertandingan adu kerbau atau Banteng yg menjadi kisah asal muasal nama “Minang kabau” yg berarti “Kerbau pemenang”. Namun kali ini Banteng Minang lebih memilih untuk mundur dari gelanggang perang, nyaris tanpa perlawanan yg berarti sama sekali, bukan karena mereka dikalahkan dan bukan pula karena mereka takut dengan Banteng Jawa ini. Mundurnya mereka karena mematuhi perintah Buya Natsir sehari sesudah pertemuan di Sungai dareh agar PRRI menerapkan ‘gerakan tanpa perang’ untuk melawan pemerintah Soekarno. Selain itu hal ini juga untuk menghindari korban dari rakyat sipil yg tak berdosa yg pasti jatuh saat perang terbuka melawan tentara pemerintah pusat. Dan PRRI benar benar mematuhi perintah tokoh kharismatik panutan urang awak tersebut dengan disipilin, biarlah tampak bak orang pengecut lari dari medan tempur asalkan rakyat yg tak berdosa tiada yg menjadi korban.

Tentara Dewan Banteng beserta seluruh jajaran sipil PRRI lebih memilih untuk mundur ke kampung kampung di pelosok lalu lanjut terus menyuruk ke hutan hutan belantara Pasaman, Payakumbuh, Agam dan Solok. Rute yg sama dengan rute saat mereka menyelamatkan NKRI ini dari kejaran tentara agresi militer Belanda II dahulu. Rute yg sama, orang orangnyapun sama pula, hanya status dan pengejarnya saja yg berbeda. Dahulu status mereka sebagai pejuang kemerdekaan, kini sebagai pemberontak, pembangkang dan perongrong kewibawaan pemerintah pusat. Bahkan konon kata sebagian orang yg agaknya pantaslah dijahit saja mulutnya  mereka adalah separatis, pengkhianat NKRI yg harus ditumpas habis keberadaannya. Padahal NKRI yg oleh mereka yg membusungkan dadanya sebagai seorang Soekarnois atau Nasionalis gadang gadangkan saat itu sedang dikangkangi oleh tindakan inkonstitusional sang paduka yg mulia yg mereka puja puja bak seorang Raja jawa. Dahulu tentara berhidung mancung dan berkulit putih yg mengejar mereka, kini tentara berkulit sawo matang dan berhidung pesek persis seperti merekalah yg menjadi pengejar. Dahulu lari ke hutan dalam rangka membela kepemimpinan sang presiden Soekarno dan kedaulatan RI, kini lari ke hutan justru dikejar oleh tentara loyalis Soekarno sendiri, orang yg kepemimpinannya dahulu mereka bela dengan keringat, air mata, harta bahkan darah nan tertumpah di bumi pertiwi ini. Maka dimulailah sebuah perjalanan fisik nan panjang dan melelahkan dalam memperjuangkan dan meminta hak mereka. Sebuah tuntutan yg tak digubris pemerintah pusat, tuntutan wajar yg malah dibalas dengan aksi militer. Bak rengekan seorang anak yg malah dibalas tamparan menyakitkan dan menghinakan oleh ayahnya sendiri. Anak kandung yg dahulu sangat berbakti dan menjadi penyelamat kewibawaan ayahnya itu kini digebuk dengan kejam dan tanpa ampun bak seorang anak tiri. Masa inilah yg kelak dikemudian hari lazim disebut “maso lari ka rimbo” oleh orang Minang setelah masa masa pergolakan PRRI selesai di akhir tahun 1961. —- bersambung ke bagian 3—- (*Liga Chaniago, awal september 2013)

Sumber

Terkait : PRRI, Protes Si Anak Tiri dan Catatan Luka Urang Awak (1)

Sang Letnan Itu Kini Mengemis (2)

Terhitung sejak bulan Januari 2008 lalu, sesuai dengan keputusan Presiden RI dalam kongres Veteran ke-7 tahun 2007. Sebanyak 5.134 veteran yang ada di Sumbar akan mendapat tunjangan dana kehormatan senilai Rp. 250.000. Penghargaan terhadap perjuangan yang mereka lakukan dalam membela Indonesia sekaligus sebagai figur yang turut andil dalam merebut kemerdekaan bangsa ini. Namun, bagaimana dengan Anwar?. Sang Letnan yang tak mendapat apapun dari perjuangannya?.

Pembaca tentu masih ingat dengan Anwar?. Letnan Satu yang kisahnya Penulis angkat menjadi tulisan bersambung dalam tiga edisi. Dia (Anwar) masih seperti dulu. Menengadahkan tangannya untuk mencari sesuap nasi. Di Simpang Potong, Anwar masih berkutat dengan riak kemelaratan. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, Anwar pasti ada di Simpang Potong.

pengemisjalanan18
Di saat teman-teman seperjuangannya berbahagia dengan tunjangan-tunjangan yang didapatkan untuk mengisi hari tuanya. Anwar malah terabaikan. Bahkan Ketua LVRI Sumbar (Legium Veteran Republik Indonesia) Drs H Adrin Kahar Ph .D secara tegas mengungkapkan kalau Anwar belum tentu pejuang. Mungkin saja, dengan mengatas namakan pejuang, Anwar berniat untuk mengeruk keuntungan.

“Secara terang-terangan saya mengungkapkan kalau Anwar belum tentu Veteran. Kalau emang dia veteran, pasti dia punya nomor legium veteran atau surat-surat yang menyatakan dia pejuang. Contohnya, surat Bintang Gerilya. Tapi kenyataannya tak ada kan?. Kami (LVRI) selalu memperjuangkan hak-hak veteran. Tapi yang kami perjuangkan itu adalah mereka yang nyata ikut berjuang. Pembuktiannya, ya dengan surat keterangan,” tegas Sang Ketua.

Kata-kata LVRI seakan menjadi cambuk bagi Anwar. Anwar tenggelam. Keputus asaan seolah semakin kuat melekat. Sudah pasti, tak akan ada penghargaan ataupun tunjangan yang akan diterima Anwar. Minim lencana Veteran. Anwar semakin kuat menapak di atas trotoar panas. Memang, Anwar tak punya apa-apa untuk “diperagakan” kepada Pemerintah kalau dia adalah bekas pejuang kemerdekaan dua periode. Semua surat-surat Anwar hilang. Maklum, semenjak istrinya meninggal, Anwar tak punya rumah. Hidupnya hanya numpang.

pengemisjalanan11

“Biarlah orang bicara saya bukan pahlawan. Tapi sejarah tak dapat dipungkiri. Dari dulu saya bilang kalau saya tak butuh tunjangn gono-gini. Saya hanya ingin melihat kibaran merah putih tanpa gangguan serta hanya butuh sesuap nasi untuk makan. Itu sudah cukup,”ulas Anwar untuk kesekian kalinya pada Penulis.

Jam sudah menunjukkan angka 12 siang. Matahari semakin panas. Dengan langkah tertatih Anwar mulai meninggalkan dua onggok bata yang jadi topangan tubuhnya. Anwar melangkah menuju simpang Alang Laweh. Menaiki Angkot jurusan Mato Aia, Anwar menuju rumah tumpangannya.

Rasa keingin tahuanlah yang menyeret langkah penulis untuk mengikuti mobil angkot biru tumpangan Anwar. Terus menguntit, akhirnya angkot berhenti di depan rumah bercat putih. Bangunan sederhana yang terletak di Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuak Bagaluang, Padang. Rumah mungil yang bersebelahan dengan bengkel variasi mobil. Itulah kediaman Anwar sejak tahun 1975.

Sang empunya rumah, Shally (50) menyambut kedatangan Anwar dengan cemas. “Pak Gaek (panggilan Anwar) memang kurang enak badan, kami sudah melarangnya pergi kerja tapi wataknya sangat keras. sulit sekali melarangnya pergi,”terang Shally dengan wajah ragu.

Anwar tampak mengaso di atas sofa yang sudah lusuh. Mencoba menetralisir kembali nafasnya yang turun naik. Sementara Anwar mengaso, POSMETRO mencoba bercakap dengan Shally, orang yang berbaik hati menampung Anwar.

Wajah ramah Shallypun tampak mengerut, mencoba mengingat hari pertama Anwar datang ke rumah sederhananya. Sesat berpikir, akhirnya Shally mulai bercerita. Tarikan panjang nafasnya, memulai penuturan itu.

“Pak gaek datang awal 1975, bersam seorang temannya bernama Rustam (telah meninggal). Mereka adalah sahabat Ayah saya. Ayah bernama (Syamsudin). Ayahlah yang pertama memperkenalkan pak gaek dengan kami. Mereka adalah tiga sekawan yang tak dapat dipisahkan. Namun, akhirnya, ajal merenggut bapak dan Rustam. Tinggalah Pak Tua sendirian. Kami sudah menganggapnya bagian keluarga sendiri,”celoteh Shally melirik “Pak Gaek” yang menyeruput segelas air putih.

Rumah Shally memang sangat sederhana. Cat putihnya sudah terkelupas, dihuni empat keluarga. Ditambah Anwar, rumah itu kelihatan penuh sesak!. Tak hanya itu, ternyata, Label RTM (Rumah Tangga Miskin)pun tertempel di jendela rumah tersebut. Maklum, dengan empat keluarga, hanya suami Shally, Mak Tum (52) yang menjadi tulang punggung keluarga. Mak Tumpun hanyalah pekerja bengkel di Simpang Nipah. “Suami membuka bengkel kecil-kecilan. Kami termasuk penerima bantuan BLT dari Pemerintah. Kami juga hidup dengn sederhana. Tapi kedatangan pak gaek bukan beban bagi kami. Malah, kami bahagia. Pak Gaek sering mengajarkan bahasa Inggris dan jepang pada anak-anak,”tambah Shally.

Menurut Shally, di hari Tua-nya Pak Gaek tak pantas mengemis. “Pak Gaek adalah seorang pahlawan. Tapi dia seakan terabaikan. Saya pernah mengurus bantuan Veterannya, tapi tak ada hasil. Pak gaek luar biasa, dia bisa tiga bahasa. Bahkan dia juga bahasa jawa dan batak. Saya percaya dia pahlawan Walaupun hanya dengar cerita dari mendiang Ayah dan Pak Rustam. Tapi kenapa Pak Gaek terabaikan,”lemah Shlly menutur.

Ah, dunia memang terlalu kejam buat sang Letnan. Jeritan sepatah iklan TV Swasta menglir ditelinga Penulis. “Tanah yang Kita Pijak adalah bukti dari perjuangan Pahlawan yang membentuk kita menjadi manusia merdeka. Pahlawan yang bertamengkan rasa nasionalisme yang tinggilah semua ini tercipta. Hargai Pahlawan, sebagai peringatan tertinggi buat mereka. Kita bangsa besar, lahir dari cipratan darah sang revolusioner. Bangga ku dengan perjuanganmu”. Memang mungkin itu hanya sebaris iklan. Hanya perkataan belaka. Kalau itu kenyataan, mengapa hingga detik ini Anwar semakin murung?. Kapan secerca harapan menghmpiri tubuh ringkihnya, sementara pintu ajal semakin menganga menyambut kedatangan Sang Letnan.

1530437_10202821843810985_1686026205_n

Link terkait : Sang Letnan Itu Kini Mengemis (1)

Sumber

Sang Letnan Itu Kini Mengemis (1)

SENIN 28 Juli 2008, Simpang Potong, Kota Padang. Sebentuk tubuh tua ringkih, tampak terduduk lesuh. Tanpa alas di atas trotoar berwarna coklat. Tubuhnya hanya terbungkus kemeja buram. Kepalanya, juga tertutup kopiah hitam yang tampak sudah digerogoti usia. Kopiah itu, seolah setia menutupi rambutnya yang memutih.

Lelaki tua itu bernama Anwar berumur 94. Tanah Kuranji adalah tempat pertama yang menyambut kelahiran Anwar. Wajahnya keriput, dipenuhi bulu-bulu kasar berwarna abu-abu. Dengan gigi yang hanya tinggal dua, mulut Pak tua tampak komat-kamit, menyeringai. Sesekali, tangannya menengadah, pada setiap manusia yang berlalu. Berharap belas kasihan dan secarik uang untuk pengisi perutnya yang mulai minta diisi. Namun semua tampak acuh. Anwar tak putus asa, tangannya semakin dijulurkan.

pengemisjalanan18

Anwar tak punya rumah. Hidupnya hanya numpang di rumah warga Koto Baru, orang yang berbaik hati menampung tubuh ringkihnya. Hidup sendirian di hari tua ternyata membuat Anwar harus mengalah pada kerasnya dunia. 10 tahun sudah Anwar jadi pengemis. Hanya menengadahkan tangannya, itulah cara Anwar bertahan hidup. Maklum, usia yang hampir satu abad tak ada yang bisa dikerjakannya. Tulangnya rapuh.

Jangan tanyakan keluarga pada Anwar, sebab, itu hanya akan membuatnya menangis. “Saya tak punya keluarga. Istri saya sudah meninggal tahun 1960. Bersama bayi yang dikandungnya. Mati karena kurangnya gizi” terang Anwar. Air mata bening menjalar di pipi keriputnya.

Tak seperti pengemis lainnya, yang kebanyakan terbelakang dan tak pernah mengenyam pendidikan. Anwar lain. Tiga bahasa asing, Bahasa Jepang, Ingris dan Belanda dikuasainya. Bahkan waktu berdialog dengan POSMETRO sesekali lontaran ucapan berbahasa Belanda pun diucapkannya. Anwar fasih, lidah tuanya seakan sudah biasa melafazkan ucapan bahasa asing tersebut.

Semakin penasaran dengan “Pak Tua Simpang Potong” itu, Penulis pun mulai menjejeri langkah Anwar. Mencoba mengorek lebih dalam tentang dirinya. Siapa gerangan Anwar, sudah rapuh tapi kuasai tiga bahasa? Ada sesuatu cerita tersembunyi dari lembar hidup Pak tua dan itu membuat hasrat penasaran penulis kambuh!. Dua hari menyatroni Anwar di simpang Potong, akhirnya Penulis tahu kalau Anwar bukan pengemis sembarangan. Catatan sejarah terpampang dari celoteh Pak Tua itu.

Memang sekarang Anwar hanyalah pengemis tua yang menyedihkan. Hidupnya tak tentu arah. Tapi, jika merunut sejarah “tempo doeloe” Anwar adalah pemuda gagah yang ikut mengokang senjata melawan para penjajah. Pangkat yang disandang Anwarpun tak main-main, Letnan Satu, Komandan Kompi 3 Sumatra Bagian Selatan. Itulah daerah Anwar waktu menjabat sebagai serdadu bangsa untuk mengusir penjajah. Bukankah luar biasa “si Anwar Muda”?.

“Saya bekas tentara Sumatra Selatan. Di bawah pimpinan Bagindo Aziz Chan (Pejuang Pakistan -+) saya menjadi komandan Kompi 3 untuk berpetualang, melintasi medan demi menyerang Belanda. Tak terkira berbagai kisah pilu yang saya alami saat perang bergejolak. Tapi, untuk bangsa itu semua belum apa-apa. Hanya satu hal yang membuat kami bangga waktu pulang dari medan perang. Bangga jika membawa topi serdadu Belanda, itu jadi kebanggaan tersendiri dan membuat kita merasa terhormat,”ulas Anwar menatap kosong.

Lubang kecil bekas hantaman peluru yang menghiasi kaki kananya, menjadi bukti keikutsertaan Anwar berjuang untuk bangsa.

“Kaki ini ditembus peluru di Jalan Jakarta (sekarang bernama Simpang Presiden). Waktu itu hari masih pagi. Bangsa kita baru saja membuat perjanjian dengan Belanda (Perjanjian Linggar Jati). Tapi Aziz Chan menentang perjanjian itu. Belanda marah dan mengamuk. Menyerang membabi buta di tengah Kota. Hasilnya, ya kaki ini kena tembak waktu mau pulang ke Posko,” terang Anwar.

Bukan sekali Anwar kena tembak, bahkan, pengap dan lembabnya dinding jeruji besi pun telah dua kali Anwar rasai. “Empat tahun saya dibui. Tertangkap waktu bergerilya, dari Padang dengan tujuan Payokumbuah yang waktu itu (tahun 1946) sedang bergejolak. Tapi sial, melewati Padangpanjang saya tertangkap Belanda. Waktu itu, peluru habis sementara kaki saya masih terbalut secarik kain yang menutupi lubang timah panas. Saya digiring, kaki dirantai, diberi golongan besi, “ ungkap Anwar mencoba merunut kembali petualangan masa lalunya.

Di Panjang Panjang, Anwar diperlakukan tak senonoh oleh tentara Belanda. Hantaman bokong senjata, sayatan belati sampai minum air kencing “sang meneer” pun hampir tiap hari menyinggahi kerongkongan Anwar. Namun Sang Letnan tetap tegar. Kepalanya tetap tegak, walau kucuran darah dari pelipisnya tak pernah berhenti.

“Penjara dulu, bukan seperti sekarang. Dulu, tangan di ikat kawat berduri, kaki di ikat dengan rantai yang diberi golongan besi. Saban hari kena pukul. Bahkan, Untuk minum, mereka memberi air putih yang di campur kencing,” celoteh Anwar.

Soal Nasiolisme, Anwar bak ” Si Naga Bonar ” walau tua tapi kecintaannya pada Indonesia tak pernah surut. Terus berkobar. “Saya pernah ditanya belanda, apakah saya berjuang dan jadi tentara karena hanya sekedar kedudukan dan jabatan semata?. Saya jawab aja apa adanya, ” “Aku berjuang untuk Negara, bukan kedudukan. Bila kelak aku mati di sini. Aku bangga, karena itu demi negara,” ulas Anwar mengingat kembali peristiwa hidup yang masih segar dalam ingatannya.

Kemerdekaanpun sepenuhnya diraih Indonesia. Namun tak begitu bagi Anwar, tak ada penghargaan yang diterimanya. Pengorbanan dan perjuangannya yang dikibarkannya seorang Anwar seakan dilupakan. Anwar hilang di tengah gegap gempita eforia kemerdekaan. Ditambah kematian istri, seolah pembawa petaka. Anwar kehilangan semangat hidup. Sempat terjerumus ke dunia hitam. Anwar tobat. Tapi, hidup memang tak pernah berpihak pada Anwar. Semakin terlunta-lunta. Hingga jalan sebagai pengemispun jadi pilihan terakhirnya.

pengemisjalanan11

Tak ada tanda jasa, tak ada lencana penghormatan yang diterima Anwar dari Pemerintah. Bahkan gelar pahlawan veteranpun tak singgah pada Anwar. “Saya tak butuh apapun. Dulu, saya berjuang bukan untuk mendapatkan tanda jasa. Saya berjuang untuk negara. Tak perlu tanda jasa apalagi uang. Biarlah hidup begini, asal tak menganggu orang lain. Saya rela. Memang, angkatan saya yang ikut mengangkat senjata kebanyakan tenang dan menjalani masa tuanya dengan glamauran harta. Saya tak suka itu, bagi saya berjuang bukan untuk kemapanan masa tua, tapi untuk kemerdekaan bangsa. Biarlah orang memandang saya hina. Asal saya bisa tenang. Biarlah hanya makan sehari yang penting bangsa ini merdeka,”jawab Anwar tegar, segera berdiri, pergi minta segelas air kepada pedagang di depan Masjid AL-Mubarah, Sawahan.

Hari ini , Jumat (1/8) Penulis kembali berniat menemui Anwar. Namun, “Sang Letnan” menghilang dari Simpang Kandang. Dua onggok batu yang biasanya jadi sandaran Anwar kehilangan tuannya. Anwar raib. Padahal hari masih pagi, jarum jam baru berada di angka sembilan. Kemana Anwar?.

Kecewa dengan hilangnya Anwar, penulis mencoba menelusuri RTH (Ruang Terbuka Hijau) Imam Bonjol. Tempat biasanya Anwar tidur ketika penat datang mendera tubuh rentanya. Benar juga, tubuh renta Anwar tergolek diantara rumpun hijau Imam Bonjol. Namun ada yang lain dari penampilan Anwar hari ini. Bajunya tak hanya buram seperti kemarin, tapi lebih parah, kemeja biru yang dipakainya sudah tak berbuah. Mempertontonkan tulang-tulangnya yang kelihatan menonjol dibalut kulit keriput. Perutnya kempis. Sandalnyapun berlainan warna, hijau dan biru berbalut seutas tali plastik warna putih.

Mencoba mendekat, ternyata Anwar tertidur. Dadanya terlihat turun naik beraturan, membusung. Tulang dadanya semakin menonjol. Perlahan mata Anwar terbuka. Sesaat pandangannya kosong. “Tadi Saya pingsan nak, perut lapar. Padahal saya belum dapat apa-apa. Saya tak kuat berdiri. Untunglah ada seorang tukang becak yang kasihan pada saya. Membelikan saya sebungkus nasi telur. Tapi badan ini masih lemas,” terang Anwar lesu.

Seperti sebelumnya, Walaupun tubuh rentanya masih lemah, Anwar tetap bercerita panjang lebar tentang kerasnya hidup yang dilewatinya selama 10 tahun hidup dijalanan. “Saya hanya kuat berdiri di simpang ini sampai pukul 11 siang. Tubuh ini sudah terlalu tua untuk lama-lama berdiri. Matahari terlalu garang. Berlainan benar waktu muda dulu, beratnya medan tempur selalu bisa saya taklukkan. Ah, sampai kapan tubuh ini bisa bertahan menunggu kepingan logam. Saya tak tahu,” Anwar menerawang.

Perlahan, rentetan-rentetan kehidupan Anwar mulai terkuak. Celoteh panjang Anwar menguak tabir tersebut. Rupanya, Anwar juga pernah menjadi awak kapal barang berbendera Jerman. Lulus di Sekolah Sembilan (Belakang Tangsi) tahun 1930. Anwar mulai berpetualang. Dari tahun 1932 sampai 1939 Anwar berlayar. Dalam kurun waktu itu tak sedikit keragaman budaya yang dilihat Pak Tua.

“Saya lulus sekolah Belakang Tangsi 1930. Selanjutnya berlayar tujuh tahun mengelilingi Asia sampai ke Australia. Kemudian pulang untuk berjuang. Saya tak mau bersenang-senang di atas Kapal, sementara Bangsa kita sedang berjuang merebut kemerdekaan. Naluri kebangsaanlah yang memanggil jiwa ini untuk ikut berjuang,” terang Anwar.

Anwar berpetualang, menyelusuri setiap pelosok Tanah Indonesia untuk berjuang mengusir Sang Meneer dari Indonesia. Awalnya hanya bermodalkan bambu runcing. Anwar akhirnya mendapatkan senjata rampasan dari tentara Belanda. Senjata ditangan, Anwar muda mulai merengsek. Memuntahkan pelurunya di barisan terdepan pejuang Indonesia.

“Pada awalnya tak ada senjata. Kami hanya bermodalkan bambu. Namun, dari tangan belanda yang berhasil kami bunuh, kami nisa memperoleh senjata. Dengan itulah kami menyerbu musuh. Mengambil topinya sebagai “cinderamata” dari medan tempur,”;lanjut Anwar.

Hingga Akhirnya Indonesia merdeka. Belanda pergi dari tanah Bangsa. Tentu, kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan pahlawan kita. Termasuk Si Anwar yang berjuang di dua episode perang tersebut. Anwar bertarung dengan gagah. Namun apa yang didapatkan sang Letnan?. Hingga detik ini Anwar masih berstatus pahlawan bangsa yang terabaikan. Pahlawan yang menyongsong hari tuanya dengan melakoni profesi sebagai pengemis. Indonesia merdeka, namun Anwar masih tetap “terjajah oleh hidup”!!.

Memang, dulu Anwar pernah diberi secarik kertas bertuliskan penganugrahan sebagai pejuang oleh Pemerintah. Namun karena jalan hidupnya yang sering berpindah tempat “surat wasiat” itu raib entah kemana. Padahal, surat itu adalah sebagai landasan Anwar untuk menerima haknya sebagai Veteran.”

“Memang dulu saya diberi surat oleh Pemerintah. Kalau tak salahnya surat Bintang Grelya. Tapi surat itu sudah hilang. Kata orang surat itu adalah syarat untuk menerima tunjangan dari pemerintah. Tpi tak apalah, saya juga tak perlu itu. Kan sudah saya katakan kalau saya berjuang bukan untuk uang apalagi jabatan. Walaupun meminta-minta tapi saya tak menyusahkan orang lain. Saya sudah pernah hidup senang di atas kapal. Sekarang saatnya susah. Hidup seperti roda nak. Kadang di bawah. Sekali lagi, saya berjuang untuk Indonesia. Melihat Merah Putih berkibar tanpa gangguan itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tak ada yang membuat saya bahagia kecuali melihat kibaran bendera Indonesia,” celoteh Anwar.

Letnan Kolonel Anwar, pahlawan bangsa kini tak ubah hanyalah tubuh tua dekil, tak ada yang peduli. Anwar semakin pupus di tengah sibuknya Kota Bengkuang. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para Pahlawannya” kata Bung Karno. Namun itu hanyalah barisan kata, bukan kenyataan. Tak percaya? tanyakan itu semua pada Anwar. Pahlawan kita yang hinggga saat ini masih menengadahkan tangan untuk bertahan hidup.Memang Anwar tak minta apa-apa dari perjuangannya. Tapi, apakah kita tega melihat orang yang melepaskan kita dari jeratan penjajah harus terlunta. Mengemis untuk hidup. Tanah kemerdekaan yang kita pijak adalah hasil dari muntahan peluru Pahlawan mengusir penjajah. Namun kenapa kita menutup mata untuk itu. Apakah rasa penghormatan kepada para Pahlawan sudah pudar dihantam terjangan zaman. Sekali lagi, jangan lupakan Anwar yang telah gigih perjuangkan bangsa. Pemerintah? mungkin lupa juga akan nasib Sang Kapten.

Link terkait : Sang Letnan Itu Kini Mengemis (2)

Sumber

Boelongan, Sepenggal Perjalanan Masa Silam

Seorang penyelam, Sabtu (29/12/2012), berupaya mendokumentasikan salah satu sisi bangkai kapal yang diduga kuat sebagai Boelongan pada kedalaman sekitar 20 meter di perairan Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. | KOMPAS/INGKI RINALDI

Oleh Ingki Rinaldi

Rabu, 28 Januari 1942, lepas waktu dzuhur di Nagari Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Anas Malin Randah yang ketika itu berusia remaja tengah bersantai di pondok perladangan di atas kawasan perbukitan.

Ayahnya masih menanam padi di ladang saat satu skuadron pesawat tempur Jepang seperti meraung-raung di atas kepalanya. ”Jumlahnya 12 pesawat,” kata Anas, yang kini berusia 83 tahun, pekan lalu. Tak lama berselang, bunyi bom bersahutan seperti hendak memecah gendang telinganya. Anas beserta tiga kakak dan seorang adiknya bergegas menuju ke goa batu untuk berlindung.

Anas masih mampu merekam jalannya serangan. Pesawat tempur Jepang itu membombardir kapal Belanda, yang diduga sebagai Boelongan. Serangan berlangsung sekitar tiga jam hingga sore menjelang. Delapan pesawat tempur baru menggantikan peran 12 pesawat sebelumnya. Serangan ditutup oleh enam pesawat berikutnya.

Kapal Boelongan tenggelam setelah dibom pada bagian haluan, buritan, dan persis di cerobong asapnya. Anas pun melihat sejumlah awak Boelongan yang meninggalkan kapal dengan sekoci.

”Orang Belanda itu kabur,” ujar Anas. Boelongan tenggelam dengan posisi mendatar. Seluruh badannya rusak parah.

Saat dibom, Boelongan pada posisi terbuka di Teluk Mandeh, yang jaraknya sekitar 200 meter dari daratan terdekat dan sekitar 70 kilometer dari Kota Padang. Kawasan ini merupakan salah satu rute pelayaran pantai barat Sumatera yang sangat ramai pada masa silam.

Anas ingat Boelongan berada di kawasan itu sejak sekitar sepekan sebelumnya. Boelongan mula-mula masuk dari pintu muara di Nagari Sungai Nyalo Mudik Aie yang bertetangga dengan Teluk Mandeh. Lalu, Boelongan berlindung di Teluk Dalam di antara Pulau Cubadak dan Pulau Taraju yang masih di kawasan perairan Mandeh.

Saat bersamaan, sekitar 350 km dari Teluk Mandeh, Jatar (87) tengah mengadu nasib di Aie Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. Jatar yang juga berasal dari Nagari Mandeh memutuskan pulang setelah tahu pengeboman itu. Beberapa bulan kemudian, Jepang mencari pemuda di nagari itu. ”Sebagian dipekerjakan untuk membuat kapal di Nagari Sungai Pinang, Pesisir Selatan, dan sebagian dikirim ke Logas, Kabupaten Sijunjung, Sumbar,” paparnya.

Pengiriman ke Logas terkait kerja paksa membangun jaringan rel kereta api. Itu berhubungan dengan rencana pengangkutan batubara dari Ombilin, Sawahlunto ke Logas, sebelum dilanjutkan menuju Riau.

Ujung pelarian

Kisah Boelongan yang dimiliki Koninklijke Paketvaart-Maatschappij tak bisa dipisahkan dengan tenggelamnya kapal Van Imhoff II di sebelah barat Kepulauan Nias, Sumatera Utara, setelah dibom Jepang pada 19 Januari 1942. Kapal itu membawa 400 tawanan asal Jerman.

Horst H Geerken dalam buku berjudul A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno (2011) menjelaskan, pada 20 Januari 1942, Boelongan terlihat di lokasi tenggelamnya Van Imhoff II. Namun, karena yang tersisa hanya sekoci berisi tawanan Jerman, Boelongan yang berada di bawah kendali Kapten ML Berveling putar haluan tanpa memberikan pertolongan.

Keputusan Berveling diduga terkait peta Perang Dunia II saat Jerman tergabung dalam poros kekuatan bersama Jepang dan Italia. Di sisi lain, Belanda ikut kubu Sekutu yang di antaranya digerakkan Inggris dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Jerman memorakporandakan Rotterdam di Belanda dengan pengeboman pada Mei 1940.

Boelongan yang berperan sebagai pengiring Van Imhoff diduga kembali ke selatan menuju Padang untuk terus ke pesisir selatan mengarah ke Batavia atau Australia. Ini terbukti dari posisi kapal itu saat tenggelam.

Pada penyelaman yang dilakukan Kompas, pekan lalu di lokasi tenggelamnya Boelongan, haluan bangkai kapal terlihat pada sisi barat daya. Adapun buritannya terletak di arah timur laut yang mengindikasikan kapal itu sedang menuju selatan.

Dinding kabin anjungan tampak rebah ke atas dek di kedalaman sekitar 20 meter. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Teknis Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Nia Naelul Hasanah, kesimpulan bangkai kapal itu adalah Boelongan didasarkan pada pengukuran detail.

Panjang kapal diketahui 74 meter dengan lebar bagian tengah 11 meter, lebar buritan 13 meter, lebar haluan 10 meter, dan tinggi 8 meter. Tinggi kapal terukur belum mewakili ukuran sesungguhnya karena sebagian badan kapal terbenam sedimen.

Hasil pengukuran itu serupa dengan data spesifikasi Boelongan dalam sejumlah referensi. Kapal lain yang tenggelam di alur itu dalam periode yang sama, Buijskes dan Elout, memiliki dimensi lebih besar. Selain sebagai kapal transpor, kata Nia, Boelongan juga kerap dipakai pejabat kolonial Belanda saat berkunjung ke Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur.

Periode kritis

Sejarawan dari Universitas Negeri Padang, Prof Dr Mestika Zed, mengatakan, tenggelamnya Boelongan dan invasi Jepang itu menandai periode kritis kekuasaan Belanda di Indonesia. Serangan cepat Jepang tak disangka-sangka Belanda.

Periode Desember 1941-Februari 1942 ditandai dengan serangan udara yang dilakukan Jepang secara bertubi-tubi. Menurut Mestika, gempuran pesawat dengan pola bunuh diri seperti yang dilakukan Jepang terhadap Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor, Hawaii, lazim dilakukan selama periode itu.

Hampir 71 tahun seusai Boelongan karam, warga di daerah sekitarnya cenderung tak beroleh manfaat. Padahal, dengan sejarah yang melingkupinya, kapal karam itu bisa menjadi obyek wisata dan obyek penelitian yang tak hanya bermanfaat bagi warga sekitar, tetapi juga bagi ilmu pengetahuan….

Sumber